Jakarta, EKOIN.CO – Setelah 75 tahun menyelenggarakan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia, Kementerian Agama (Kemenag) resmi menyatakan kesiapan untuk menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M.
Kegiatan Rakernas berlangsung di Serpong, Tangerang, pada Senin (28/7/2025). Dalam forum tersebut, Menag menekankan pentingnya kesinambungan dalam pelayanan haji dengan mengusung tema Legacy, Change, and Continuity: Mewariskan Fondasi, Mengawal Perubahan, Bangun Keberlanjutan Penyelenggaraan Haji.
Menteri Nasaruddin menyampaikan harapan besar terhadap peralihan ini. Ia meyakini bahwa keberadaan BP Haji sebagai lembaga baru akan semakin meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji Indonesia. “Kita berdoa, semoga ke depan seluruh kualitas layanan haji akan semakin baik dengan adanya badan baru,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa Kemenag tidak memiliki niat sedikit pun untuk memperlambat proses alih kewenangan. Semua langkah yang ditempuh, menurut Menag, telah melalui mekanisme lintas kementerian dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Sama sekali tidak ada niat yang sekecil apa pun untuk menunda-nunda atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita semua,” ujar Menag dengan tegas di hadapan peserta Rakernas.
Transisi Strategis dan Penguatan Fungsi Lain
Menag menambahkan, selama 75 tahun memegang tanggung jawab penyelenggaraan haji, Kemenag telah mengumpulkan banyak pelajaran berharga. Ia menyebut para Menteri Agama sebelumnya telah berjuang menemukan model terbaik dalam pelayanan haji.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun tugas utama pelaksanaan haji akan beralih, Kemenag tetap memiliki tanggung jawab moral dan keagamaan. “Diminta atau tidak diminta, Kementerian Agama wajib membantu BP Haji,” ujar Menag.
Nasaruddin menyambut positif alih tugas ini sebagai peluang untuk memperkuat peran Kemenag di sektor lainnya. Ia menilai transisi ini memungkinkan Kemenag bekerja lebih fokus, terutama di bidang keagamaan non-haji.
“Insyaallah, mungkin ini yang terbaik untuk kita semua. Dengan beralihnya urusan haji ke badan khusus, Kementerian Agama pun akan melaksanakan tugas dengan lebih lincah dan cepat,” tuturnya.
Menag juga mengingatkan bahwa Kementerian Agama memiliki banyak direktorat jenderal, mulai dari Pendidikan Islam, Bimas Islam, hingga Bimas agama-agama lainnya, yang seluruhnya memerlukan perhatian khusus.
Dihadiri Tokoh Nasional dan Internasional
Rakernas ini juga menjadi ajang konsolidasi lintas sektor yang dihadiri berbagai tokoh penting. Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf hadir bersama Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang serta Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i.
Selain itu, turut hadir Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, dan Konjen RI Jeddah Yusron B. Ambary. Hadir pula Kepala BPKH Fadlul Imansyah dan anggota Amirul Hajj.
Pejabat eselon I dan II dari Kementerian Agama serta BP Haji turut mengikuti kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan atas rencana transisi kewenangan yang tengah disiapkan pemerintah.
Rakernas ini menjadi momentum strategis dalam memastikan transisi yang tertib dan berkualitas, tanpa mengganggu layanan kepada jemaah haji. Pemerintah memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang akuntabel.
Pemerintah juga berharap BP Haji mampu meneruskan berbagai capaian positif yang telah ditorehkan oleh Kemenag selama puluhan tahun penyelenggaraan haji.
Peralihan kewenangan penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama kepada Badan Penyelenggara Haji menjadi tonggak sejarah baru dalam pelayanan jemaah haji di Indonesia. Momentum ini tidak hanya mengakhiri era 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag, tetapi juga membuka jalan bagi reformasi tata kelola yang lebih fokus dan efisien.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen Kemenag untuk tetap memberikan dukungan, meskipun kewenangan operasional beralih sepenuhnya kepada BP Haji. Sikap ini memperlihatkan semangat kolaboratif lintas lembaga demi kepentingan umat dan peningkatan layanan.
Dengan dihadiri berbagai tokoh nasional dan perwakilan luar negeri, Rakernas ini diharapkan mampu menguatkan sinergi dan memastikan proses transisi berjalan mulus. Kemenag dan BP Haji kini berada dalam satu barisan untuk menyongsong masa depan pelayanan haji yang lebih baik dan berkelanjutan.(*)
