London EKOIN.CO – Pemerintah Inggris berencana mengakui negara Palestina sebelum pemilu nasional berikutnya pada tahun 2029. Hal ini disampaikan Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris, Jonathan Reynolds, dalam wawancara dengan Sky News pada Senin, 28 Juli 2025. Menurut Reynolds, pengakuan tersebut akan dilakukan pada periode parlemen saat ini dan merupakan bagian dari upaya menciptakan terobosan dalam konflik Israel-Palestina.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Reynolds menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina tidak boleh bersifat simbolis semata, melainkan harus memiliki dampak nyata. “Jika kita melakukannya secara simbolis saja, tidak menghasilkan akhir dari konflik ini, lalu ke mana kita akan pergi setelah itu?” ujarnya. Ia menambahkan bahwa langkah pengakuan ini harus dilakukan dengan pertimbangan matang demi mendorong perdamaian yang berkelanjutan.
Terkait situasi di Gaza, Reynolds menyampaikan keprihatinan mendalam atas penderitaan yang dialami warga sipil. Ia menyerukan aksi nyata dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan. “Mengenai pengiriman bantuan lewat udara kita tidak bisa menunggu — kita harus melakukan sesuatu,” katanya. Ia menyebut telah terjadi “hilangnya rasa kemanusiaan yang terlihat jelas” dalam konflik tersebut.
Tekanan Politik Dalam Negeri Meningkat
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, kini menghadapi tekanan politik dari dalam pemerintahan sendiri. Sejumlah anggota senior kabinet mendorong agar pemerintah segera mengakui negara Palestina. Desakan ini juga datang dari Komite Urusan Luar Negeri Parlemen yang meminta pengakuan segera sebagai bagian dari dukungan Inggris terhadap solusi dua negara.
Ketua komite tersebut, Emily Thornberry, mengungkapkan adanya kekecewaan publik atas sikap pemerintah. “Frustrasi besar di antara banyak kalangan masyarakat Inggris karena pemerintah terus bertindak terlalu sedikit dan terlalu lambat,” ujarnya. Pernyataan itu menambah tekanan terhadap Starmer untuk segera mengambil sikap.
Lebih dari 200 anggota parlemen dari berbagai partai telah menandatangani surat terbuka kepada Starmer. Isi surat tersebut mendesaknya mengakui negara Palestina tanpa menunda lagi. Surat itu mencerminkan konsensus lintas partai yang menilai pengakuan tersebut sebagai langkah penting dalam mendukung hak rakyat Palestina.
Langkah pengakuan negara Palestina dipandang sebagai sinyal kuat bagi komunitas internasional mengenai posisi Inggris dalam mendukung penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, pengakuan ini dapat mempengaruhi kebijakan negara-negara Eropa lainnya yang juga mempertimbangkan pengakuan serupa.
Konteks Serangan Israel dan Desakan Kemanusiaan
Konflik antara Israel dan Palestina mengalami eskalasi besar sejak 7 Oktober 2023. Militer Israel telah melakukan serangan terus-menerus ke Jalur Gaza, menewaskan hampir 60.000 warga sipil. Korban terbanyak adalah perempuan dan anak-anak, menurut data dari lembaga kemanusiaan internasional.
Pengeboman yang intens telah meluluhlantakkan Gaza dan memperburuk krisis pangan di wilayah tersebut. Bantuan kemanusiaan sangat terbatas, dan distribusinya terkendala oleh blokade serta situasi keamanan yang tidak menentu. Reynolds menyoroti pentingnya percepatan pengiriman bantuan demi menyelamatkan nyawa.
Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait serangan di Gaza.
Selain proses di ICC, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ). Gugatan tersebut diajukan oleh beberapa negara dan organisasi internasional yang menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida dalam operasinya di Gaza.
Situasi ini menempatkan Inggris dalam dilema diplomatik antara mendukung sekutunya di Timur Tengah dan memenuhi desakan moral serta politik dari dalam negeri. Pengakuan terhadap Palestina dinilai sebagai langkah konkret dalam mendukung hak asasi manusia dan keadilan.
Langkah Inggris ini juga diharapkan dapat memperkuat upaya perdamaian regional dan menjadi pendorong bagi negara lain untuk mengambil sikap serupa. Beberapa negara Eropa sebelumnya telah menyatakan niat untuk mengakui Palestina dalam waktu dekat.
Sementara itu, organisasi-organisasi hak asasi manusia terus menyerukan tekanan internasional terhadap Israel agar menghentikan serangan di Gaza dan mematuhi hukum humaniter internasional. Mereka juga mendesak komunitas internasional memperkuat dukungan terhadap rakyat Palestina.
Isu pengakuan Palestina telah menjadi bagian dari agenda politik di banyak negara Eropa. Langkah Inggris akan menjadi preseden penting dalam dinamika geopolitik kawasan, terutama dalam konteks hubungan trans-Atlantik dan kebijakan luar negeri Uni Eropa.
Meskipun pengakuan tersebut belum memiliki jadwal pasti, komitmen untuk melaksanakannya dalam periode parlemen saat ini menjadi penegasan bahwa proses ini sedang berlangsung. Pernyataan Reynolds memperjelas arah kebijakan luar negeri Inggris ke depan.
dari perkembangan ini adalah bahwa pengakuan negara Palestina oleh Inggris bukan hanya bersifat simbolis, tetapi juga mengandung dimensi diplomatik dan kemanusiaan yang mendalam. Hal ini menunjukkan komitmen Inggris terhadap solusi dua negara dan penyelesaian damai.
Langkah ini akan membawa dampak signifikan bagi upaya perdamaian di Timur Tengah, sekaligus memperkuat peran Inggris dalam mendorong resolusi konflik global. Inggris juga akan menghadapi tantangan dalam menjaga hubungan dengan Israel sembari tetap mendukung prinsip keadilan internasional.
Dalam situasi krisis di Gaza, Inggris diharapkan mampu mengambil langkah konkret dalam mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan. Ini merupakan aspek penting selain pengakuan politik terhadap negara Palestina.
Langkah diplomatik ini juga berpotensi mendorong negara-negara lain mengikuti jejak Inggris. Efek domino dari pengakuan tersebut bisa mengubah peta diplomasi global terkait isu Palestina dan Israel.
bagi pemerintah Inggris adalah agar mempercepat proses pengakuan dan menyelaraskannya dengan upaya internasional untuk solusi damai. Selain itu, dukungan kemanusiaan harus ditingkatkan agar penderitaan di Gaza dapat segera diakhiri.
Pemerintah juga perlu menggalang dukungan luas dari negara-negara G7 dan Eropa agar pengakuan Palestina mendapat legitimasi global yang kuat. Ini penting dalam menciptakan tekanan diplomatik terhadap Israel untuk menghentikan agresinya.
Parlemen Inggris diharapkan dapat menjaga konsistensi dalam menyuarakan dukungan terhadap Palestina dan menghindari tekanan lobi yang menentang langkah tersebut. Integritas moral dan komitmen pada hak asasi harus menjadi prioritas.
Langkah pengakuan juga sebaiknya dikaitkan dengan pengawasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik, termasuk tindak lanjut proses hukum di ICC dan ICJ. Hal ini akan menunjukkan keseriusan Inggris dalam menegakkan keadilan.
Terakhir, media dan masyarakat sipil perlu terus mengawasi proses ini dan memastikan agar janji pengakuan negara Palestina tidak hanya menjadi retorika politik, melainkan terealisasi dalam tindakan nyata. ( * )
