Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menerima audiensi Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor dan Wakil Bupati Abdul Waris Muin di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (24/7).
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini diperlukan untuk menyelaraskan arah pembangunan Kabupaten PPU sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kabupaten PPU menghadapi tantangan besar, terutama dalam penyediaan tenaga kerja lokal yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan IKN. Kualitas SDM menjadi sorotan dalam proses transformasi wilayah tersebut.
“Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan pelaksanaannya di daerah,” kata Menteri Rachmat. Ia menilai Kabupaten PPU memiliki potensi lahan yang besar dan peluang strategis.
Menteri Rachmat juga menegaskan pentingnya indikator yang terukur dalam menetapkan wilayah sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Menurutnya, ukuran objektif dibutuhkan agar tidak memunculkan perdebatan.
Dukungan Masterplan PPU untuk IKN
Kabupaten PPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Paser. Sebelumnya memiliki luas 333.306 hektare, kini berkurang menjadi 243.292,61 hektare.
Pengurangan luas tersebut terjadi karena sebagian wilayah, khususnya Kecamatan Sepaku, telah masuk dalam kawasan administrasi IKN. Struktur administratif PPU kini terdiri atas 4 kecamatan, 24 kelurahan, dan 30 desa.
Kementerian PPN/Bappenas menyatakan komitmennya mendukung penyusunan Masterplan Kawasan Kabupaten PPU. Fokusnya mencakup kota pintar, ekonomi hijau, dan pariwisata penyangga IKN.
“Harus ada ukuran yang objektif sebagai dasar penetapan,” ujar Menteri Rachmat, menegaskan kembali perlunya transparansi dalam proses strategis nasional tersebut.
Selain itu, penguatan SDM dan infrastruktur dasar juga menjadi bagian utama dalam penyusunan perencanaan strategis Kabupaten PPU ke depan.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Diperkuat
Langkah konkret yang akan dilakukan adalah pencatatan isu prioritas yang bisa segera ditindaklanjuti oleh kedua pihak. Pemerintah pusat berharap kolaborasi ini dapat berlangsung intensif.
“Kami sudah mencatat beberapa hal yang bisa segera ditindaklanjuti,” ungkap Menteri Rachmat. Ia menambahkan bahwa kerja sama ini harus dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan.
Dengan penguatan SDM lokal dan pembangunan ekonomi berbasis potensi wilayah, PPU diharapkan mampu memberikan kontribusi langsung bagi pertumbuhan IKN.
Bupati Mudyat Noor menyambut baik arahan Menteri PPN/Bappenas dan menyatakan kesiapan daerahnya untuk menjalankan hasil pertemuan tersebut ke tahap implementasi.
“PPU akan terus mendukung arah pembangunan nasional, terlebih sebagai daerah yang kini menjadi bagian penting dari ekosistem IKN,” ujar Bupati Mudyat Noor.
Pertemuan antara Menteri PPN/Bappenas dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menandai dimulainya babak baru dalam pembangunan wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Kolaborasi antara pusat dan daerah sangat penting agar pembangunan berjalan searah dan efektif.
Komitmen dari Bappenas untuk menyusun Masterplan berbasis kota pintar, ekonomi hijau, dan penguatan SDM menjadi sinyal kuat bahwa daerah penyangga tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan mitra sejajar dalam pembangunan nasional.
Dengan strategi yang tepat, PPU berpeluang besar untuk tumbuh sebagai kawasan dinamis yang tak hanya mendukung IKN, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi penduduk lokal melalui pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.(*)
