Ottawa EKOIN.CO – Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyampaikan niat pemerintahnya untuk mengakui Negara Palestina secara resmi pada Sidang Umum PBB ke-80 yang akan berlangsung pada September 2025. Langkah ini diumumkan di tengah situasi konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, khususnya di wilayah Gaza dan Tepi Barat yang masih menjadi pusat ketegangan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Carney menegaskan bahwa pengakuan ini merupakan bagian dari dukungan Kanada terhadap solusi dua negara yang selama ini digaungkan dalam berbagai forum internasional. Ia menyebutkan bahwa pendekatan lama melalui negosiasi sudah tidak lagi relevan dan memerlukan pembaruan strategi diplomatik.
Dalam konferensi pers di Ottawa, Carney menyatakan bahwa pengakuan terhadap Palestina akan didasarkan pada komitmen reformasi dari Otoritas Palestina dan Presiden Mahmoud Abbas, termasuk penyelenggaraan pemilu pada tahun 2026. Reformasi ini dianggap sebagai syarat mutlak untuk mewujudkan pengakuan resmi dari Kanada.
Namun demikian, perdana menteri itu juga menyampaikan bahwa kelompok Hamas tidak akan diizinkan berpartisipasi dalam pemilu mendatang. Ia menilai bahwa keikutsertaan Hamas akan menghambat proses demokrasi dan perdamaian di kawasan tersebut. “Mempertahankan solusi dua negara berarti mendukung semua orang yang memilih perdamaian dibandingkan kekerasan atau terorisme,” ujarnya.
Langkah Kanada ini mengikuti jejak Inggris dan Perancis yang sebelumnya telah mengumumkan rencana serupa untuk mengakui Palestina. Ketiga negara tersebut kini berada dalam garis depan perubahan kebijakan negara-negara Barat terhadap konflik Israel-Palestina.
Meskipun demikian, Carney tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pengakuan tersebut akan memengaruhi kondisi perang yang berlangsung di Gaza maupun ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat. Kedua wilayah ini disebut-sebut akan membentuk cikal bakal negara Palestina merdeka.
Pemilu Palestina terakhir dilaksanakan pada 2006, yang saat itu dimenangkan oleh Hamas. Kemenangan itu tidak diakui oleh banyak negara Barat dan Israel, dengan alasan bahwa Hamas berstatus sebagai kelompok teroris. Keputusan tersebut memicu perang sipil di Gaza yang menyebabkan terpisahnya pemerintahan antara wilayah Gaza dan Tepi Barat.
Sejak saat itu, Hamas menguasai penuh Gaza, sedangkan Otoritas Palestina yang didominasi oleh Fatah hanya memerintah sebagian wilayah Tepi Barat. Carney menekankan bahwa untuk mencapai pengakuan, semua pihak harus menolak kekerasan dan mendukung jalur damai.
Ia menambahkan bahwa Kanada tetap berkomitmen untuk membantu pembangunan institusi-institusi demokratis di Palestina dan mendukung proses reformasi yang sedang dijalankan oleh Otoritas Palestina. Bantuan tersebut, menurutnya, tidak akan diberikan kepada pihak-pihak yang dianggap mendukung kekerasan.
Dalam pernyataannya, Carney juga menyebut bahwa pengakuan terhadap Palestina akan menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan luar negeri Kanada selama dua tahun ke depan. Ia menekankan bahwa pengakuan tersebut adalah bagian dari tanggung jawab moral komunitas internasional dalam mewujudkan perdamaian.
Beberapa analis internasional mencermati bahwa syarat eksklusi terhadap Hamas dalam pemilu bisa menimbulkan kontroversi, karena dianggap mencampuri proses demokrasi internal Palestina. Namun Carney bersikukuh bahwa pengakuan tidak akan diberikan jika Hamas masih dilibatkan dalam pemerintahan.
Di sisi lain, belum ada tanggapan resmi dari otoritas Israel terkait rencana pengakuan Kanada ini. Namun sebelumnya Israel menolak semua bentuk pengakuan terhadap negara Palestina tanpa adanya perjanjian damai terlebih dahulu.
Menurut laporan media internasional, langkah Kanada ini mendapat dukungan dari sejumlah negara di Eropa dan Timur Tengah yang juga mendesak penyelesaian damai konflik Israel-Palestina. Carney berharap langkah ini akan memicu gelombang pengakuan serupa dari negara-negara lain.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam suasana ketegangan yang masih tinggi di Gaza, dengan banyak korban sipil akibat serangan udara Israel. Dalam beberapa bulan terakhir, tekanan internasional terhadap Israel meningkat, termasuk dari organisasi hak asasi manusia dan lembaga PBB.
Carney menutup pernyataannya dengan harapan bahwa langkah ini akan membawa perubahan positif dalam proses perdamaian dan membuka peluang baru untuk dialog antara pihak-pihak yang bertikai. Ia menyebut bahwa masa depan Palestina harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri melalui proses damai.
Pengakuan ini diharapkan menjadi dorongan kuat bagi Otoritas Palestina untuk segera menyelenggarakan pemilu dan memperkuat institusi pemerintahan yang sah. Namun, kondisi keamanan dan politik di wilayah tersebut masih menjadi tantangan besar bagi terlaksananya rencana tersebut.
dari pengumuman Kanada ini menunjukkan pergeseran sikap diplomatik negara-negara Barat terhadap konflik Palestina-Israel. Meskipun disertai syarat, pengakuan ini mencerminkan meningkatnya dukungan terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Langkah tersebut menandai momen penting dalam sejarah diplomasi Kanada di Timur Tengah dan menunjukkan bahwa pendekatan konvensional tidak lagi dianggap efektif. Namun, banyak pihak masih menanti realisasi dari pengakuan tersebut dan dampaknya di lapangan.
Pengakuan ini membuka babak baru dalam upaya internasional untuk mendorong perdamaian, meski terdapat kekhawatiran atas pengaruhnya terhadap dinamika internal Palestina. Tantangan utama ke depan adalah menciptakan proses pemilu yang inklusif tanpa menimbulkan instabilitas baru.
dari pengamat menyebutkan bahwa Kanada dan negara pendukung lainnya perlu terlibat aktif dalam mendorong dialog antara Hamas dan Fatah agar tercapai konsensus nasional. Hal ini penting untuk menjamin bahwa pemilu berlangsung adil dan representatif.
Pemerintah Kanada disarankan untuk terus mendesak komunitas internasional agar mendukung proses damai dan tidak hanya fokus pada pengakuan simbolik. Dukungan finansial dan teknis untuk pembangunan infrastruktur demokrasi juga dinilai krusial.
Sementara itu, masyarakat internasional diharapkan menekan Israel agar menghentikan permukiman ilegal dan membuka ruang dialog dengan Palestina. Langkah ini akan memperkuat fondasi menuju solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.
Pengakuan atas Palestina harus dilihat sebagai bagian dari proses panjang menuju perdamaian yang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Kanada diminta untuk bersikap konsisten dalam mendukung hak rakyat Palestina tanpa mengecualikan aktor-aktor utama.
Akhirnya, realisasi pengakuan ini hendaknya membawa harapan baru bagi rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan dan kehidupan yang layak. Komunitas global pun diminta turut mengawasi agar syarat-syarat yang ditetapkan tidak menghambat aspirasi rakyat Palestina. (*)
