Jakarta EKOIN.CO – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pembelian 50 unit pesawat Boeing oleh maskapai Garuda Indonesia tidak memiliki keterkaitan dengan perundingan tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Ia juga menegaskan tidak ada pertukaran data pribadi sebagai bagian dari kesepakatan ekonomi kedua negara tersebut.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam podcast To The Point Aja! yang ditayangkan di kanal YouTube SINDOnews pada Kamis (31/8). Dalam acara tersebut, ia mengklarifikasi isu yang beredar mengenai dugaan barter antara pembelian pesawat dan negosiasi penurunan tarif produk Indonesia ke pasar AS.
Menurut Airlangga, pembelian pesawat dilakukan murni berdasarkan pertimbangan bisnis Garuda Indonesia. Ia menekankan bahwa kesepakatan pembelian tersebut tidak berkaitan dengan perjanjian dagang maupun tukar-menukar kepentingan ekonomi lainnya.
Pembelian Pesawat Berdasarkan Kebutuhan Operasional
Dalam penjelasannya, Airlangga menyebutkan bahwa kebutuhan armada Garuda Indonesia sebenarnya jauh melebihi 50 unit pesawat yang direncanakan untuk dibeli. Maskapai tersebut, menurutnya, memerlukan sekitar 120 unit pesawat agar operasional dapat berjalan optimal dan sesuai standar pelayanan.
Ia juga mengungkapkan bahwa rencana pengadaan armada baru tersebut telah dirancang sejak lama, namun mengalami penundaan. Penundaan terjadi karena berbagai kendala, termasuk persoalan hukum serta insiden kecelakaan pesawat yang mempengaruhi kelangsungan operasional Garuda Indonesia.
“Garuda membeli pesawat karena kebutuhan bisnis, bukan sebagai bagian dari barter,” kata Airlangga dalam podcast tersebut. Ia menambahkan bahwa pengadaan pesawat Boeing dilakukan demi menjaga kelangsungan operasional maskapai plat merah tersebut di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Isu Pertukaran Data Pribadi Dibantah
Selain menjawab spekulasi soal barter dagang, Airlangga juga meluruskan informasi yang menyebut adanya pertukaran data pribadi dalam kerja sama ekonomi antara Indonesia dan AS. Ia menyatakan bahwa kabar tersebut tidak sesuai kenyataan dan mengarah pada disinformasi publik.
Ia menjelaskan, data pribadi yang dimaksud hanyalah informasi yang diberikan secara sukarela oleh masyarakat saat berlangganan layanan digital asal AS. Contohnya, ketika masyarakat menggunakan layanan email atau aplikasi streaming seperti Netflix, pengguna menyetujui syarat penggunaan termasuk pembagian data pribadi tertentu.
“Kalau kita langganan Netflix atau pakai email, pasti kita setuju membagikan data pribadi. Tapi semua itu tetap dilindungi oleh sistem yang setara dengan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,” tegas Airlangga.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam setiap perjanjian ekonomi internasional, termasuk perlindungan data pribadi warga negara. Ia menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hukum maupun etika dalam kesepakatan dengan AS.
Pemerintah Indonesia, menurut Airlangga, memiliki komitmen untuk menjaga keamanan data pribadi seluruh warga negara. Setiap kerja sama dengan negara lain tetap diawasi dan dievaluasi sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Airlangga juga menyebut bahwa isu pertukaran data pribadi itu sempat mencuat bersamaan dengan kabar penurunan tarif ekspor produk Indonesia ke AS. Namun, ia memastikan bahwa dua isu tersebut tidak berhubungan langsung.
Dikatakan pula bahwa semua bentuk pertukaran informasi antara perusahaan digital asal AS dan pengguna di Indonesia sudah mengikuti standar internasional serta tetap tunduk pada ketentuan hukum nasional.
Sementara itu, Garuda Indonesia belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai rincian pembelian pesawat Boeing tersebut. Namun, Airlangga menyebut bahwa proses pembelian masih dalam tahap negosiasi lanjutan dan dilakukan sesuai prosedur bisnis yang berlaku.
Pemerintah juga mengharapkan agar penambahan armada Garuda dapat memperkuat posisi Indonesia dalam industri penerbangan internasional. Hal ini diharapkan sejalan dengan pemulihan sektor transportasi udara pascapandemi.
Di sisi lain, Airlangga juga menegaskan bahwa kebijakan perdagangan Indonesia dengan AS tetap fokus pada kepentingan nasional, termasuk penguatan ekspor dan peningkatan investasi.
Ia menambahkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia tidak didasarkan pada praktik barter, melainkan pada prinsip kerja sama saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia terus mengupayakan akses pasar yang lebih luas ke AS, terutama untuk produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, dan produk agrikultur.
Airlangga Hartarto membantah seluruh tuduhan terkait barter antara pembelian pesawat dan penurunan tarif produk Indonesia. Ia juga menekankan bahwa perlindungan data pribadi tetap menjadi prioritas pemerintah.
Dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah akan terus memantau perkembangan kerja sama ekonomi bilateral dengan AS. Fokus utama tetap pada perlindungan kepentingan nasional dan peningkatan daya saing ekonomi Indonesia.
Airlangga berharap klarifikasi ini dapat meredam spekulasi publik yang tidak berdasar serta membangun kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Ia menegaskan bahwa transparansi akan terus dijaga dalam setiap pengambilan keputusan.
Pemerintah juga mengajak masyarakat agar bijak dalam menerima informasi dan tidak mudah percaya terhadap kabar yang belum terverifikasi. Penjelasan resmi dari pemerintah diharapkan menjadi acuan utama dalam memahami isu kebijakan publik.
Sebagai bentuk komitmen, Indonesia terus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital. Hal ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh pengguna layanan digital, baik dari dalam maupun luar negeri.
Pemerintah menilai bahwa pertumbuhan sektor transportasi dan digital harus diimbangi dengan perlindungan yang kuat, baik dari aspek bisnis maupun hak konsumen. Oleh karena itu, pembelian pesawat oleh Garuda menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Konsistensi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam setiap kebijakan publik. Langkah ini diharapkan membawa manfaat optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
( * )
