Bekasi EKOIN.CO – Pemerintah Kota Bekasi resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Longsor terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 hingga 31 Oktober 2025. Keputusan tersebut dikeluarkan untuk mengantisipasi potensi bencana alam yang berisiko terjadi akibat curah hujan tinggi serta potensi kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dalam keterangannya menyebutkan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.319-BPBD/VIII/2025. Surat tersebut mengatur langkah-langkah yang akan diambil oleh Pemkot Bekasi selama masa siaga darurat berlangsung.
Tri Adhianto menyampaikan, status siaga ini dikeluarkan setelah melihat prakiraan cuaca dan tingkat kerawanan bencana di Kota Bekasi. “Kami mengambil langkah cepat agar kesiapsiagaan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat bisa ditingkatkan. Ini langkah preventif,” ujar Tri Adhianto dikutip dari detiknews, Senin, 4 Agustus 2025.
Penetapan status siaga ini memberikan kewenangan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bekasi untuk mengoordinasikan penanggulangan risiko bencana, termasuk pengerahan sumber daya manusia, logistik, dan peralatan. Langkah ini juga mencakup pelaksanaan pemantauan kondisi wilayah secara berkala.
Tri Adhianto menambahkan, selama status siaga darurat ini berlaku, Pemkot Bekasi juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dengan aparat TNI dan Polri, serta organisasi masyarakat dan relawan kebencanaan. Menurutnya, kolaborasi sangat diperlukan agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan efisien.
Kota Bekasi memiliki beberapa titik rawan banjir dan longsor yang tersebar di berbagai kecamatan, seperti Jatiasih, Pondok Gede, dan Bekasi Selatan. Berdasarkan data BPBD, daerah-daerah ini kerap terdampak banjir tahunan yang dipicu oleh luapan sungai serta buruknya sistem drainase.
Wali kota mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika menemukan tanda-tanda potensi bencana. Ia juga menegaskan pentingnya partisipasi aktif warga dalam menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, terutama di aliran sungai.
Pemetaan risiko dan kesiapsiagaan masyarakat
Selain menetapkan status siaga, Pemkot Bekasi melalui BPBD juga akan melakukan pemetaan ulang terhadap wilayah-wilayah yang berisiko tinggi terdampak bencana. Langkah ini bertujuan agar prioritas penanganan bisa diarahkan ke lokasi yang paling rawan.
“Tim kami akan terus melakukan evaluasi dan pembaruan data agar seluruh langkah penanganan bencana tepat sasaran,” ujar Kepala BPBD Bekasi, Suryadi, saat ditemui di kantornya. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pelaporan kondisi lingkungan sangat membantu dalam proses ini.
Suryadi menjelaskan, BPBD akan membentuk posko siaga di setiap kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat informasi dan koordinasi. Posko ini nantinya juga akan menjadi tempat distribusi bantuan logistik serta pelatihan singkat tentang penanggulangan bencana bagi warga setempat.
Untuk mendukung kesiapsiagaan tersebut, Pemkot Bekasi telah menyiapkan dana tanggap darurat yang bersumber dari APBD Kota Bekasi. Dana ini direncanakan digunakan untuk kebutuhan logistik, evakuasi, dan perbaikan sarana infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Selain itu, Pemkot juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik, namun tetap siaga menghadapi potensi bencana. Informasi mengenai perkembangan cuaca dan peringatan dini akan disampaikan secara berkala melalui media sosial resmi Pemkot Bekasi dan BPBD.
Peran relawan dan antisipasi dampak sosial
Tri Adhianto menegaskan bahwa peran relawan sangat penting dalam situasi darurat. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan menggandeng komunitas relawan untuk turut serta dalam proses evakuasi, distribusi logistik, hingga pelayanan korban bencana.
Ia mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan organisasi kemanusiaan lainnya guna memastikan kesiapan dalam merespons situasi darurat. “Kami ingin semua pihak saling bahu-membahu dalam menghadapi potensi bencana ini,” kata Tri.
Selain aspek teknis, Pemkot Bekasi juga mencermati dampak sosial dari potensi bencana. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kota Bekasi ditugaskan untuk menyiapkan tempat-tempat penampungan sementara dan bantuan kebutuhan dasar bagi warga yang terdampak.
Langkah antisipasi lainnya yaitu pendataan warga yang tinggal di kawasan rawan banjir dan longsor. Data ini akan digunakan untuk mempercepat proses evakuasi jika terjadi bencana serta memastikan seluruh korban bisa mendapatkan bantuan yang diperlukan.
Masyarakat diimbau untuk tetap mengikuti arahan pemerintah dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pemkot Bekasi meminta warga hanya merujuk pada sumber resmi agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat.
Sebagai langkah penutup, Tri Adhianto menyatakan bahwa status siaga darurat ini akan dievaluasi secara berkala. Ia berharap, penetapan status ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan semua pihak dan meminimalkan dampak bencana jika terjadi.
Pemerintah Kota Bekasi meminta seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi curah hujan tinggi yang dapat memicu banjir dan longsor. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan dampak bencana dapat ditekan seminimal mungkin.
dari kebijakan ini adalah perlunya kesiapan semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam menghadapi musim hujan. Penetapan status siaga memungkinkan mobilisasi sumber daya lebih cepat jika kondisi memburuk.
Saran dari pemerintah meliputi penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pemanfaatan informasi cuaca secara maksimal. Dengan demikian, antisipasi dapat dilakukan lebih dini.
Partisipasi aktif warga, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengikuti arahan pemerintah, menjadi kunci sukses penanganan bencana. Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah diharapkan mampu menciptakan sistem penanggulangan bencana yang tangguh.
Pemerintah juga mendorong edukasi tentang kebencanaan di lingkungan sekolah dan komunitas untuk membentuk budaya siaga bencana sejak dini. Edukasi ini penting agar masyarakat memiliki kesiapan mental dan fisik dalam menghadapi situasi darurat.
Dengan kesiapsiagaan yang terus ditingkatkan, diharapkan Kota Bekasi mampu menghadapi potensi bencana banjir dan longsor secara lebih terstruktur, responsif, dan efektif. (*)
