Pati EKOIN.CO – Keputusan Bupati Pati, Sudewo, menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen memicu reaksi keras dari warga. Kebijakan tersebut disepakati pada 18 Mei 2025 dan kini memicu gelombang protes serta rencana demonstrasi besar di pusat kota.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Kebijakan ini disepakati dalam pertemuan antara Sudewo, para camat, dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa (PASOPATI). Bupati menyatakan bahwa tarif PBB di Kabupaten Pati tidak pernah dinaikkan selama 14 tahun terakhir, sehingga perlu disesuaikan. Menurutnya, pendapatan daerah dari PBB saat ini hanya Rp29 miliar, tertinggal jauh dari Jepara, Rembang, dan Kudus.
Sudewo beralasan bahwa kenaikan pajak ini penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, renovasi RSUD RAA Soewondo, serta pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Ia mengklaim bahwa penerimaan pajak yang lebih besar akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Namun, kebijakan itu menuai kecaman luas di media sosial dan forum publik. Banyak warga menyebut kenaikan 250 persen sebagai langkah yang “tidak manusiawi” dan memberatkan masyarakat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Pernyataan Sudewo yang menantang warga untuk menggelar demonstrasi besar turut menyulut emosi. Dalam sebuah video yang viral, ia berkata, “Silakan bawa 50 ribu orang, saya tidak akan gentar, keputusan tidak akan saya ubah.” Pernyataan ini memicu reaksi keras dan mobilisasi massa.
Organisasi Gerakan Pati Bersatu telah mengajukan izin unjuk rasa pada 13–14 Agustus 2025, dengan target 50 ribu peserta. Warga menyiapkan logistik, termasuk ribuan dus air minum bergambar tulisan protes, sebagai bentuk kritik terhadap kenaikan tarif PBB-P2 yang dinilai mencekik rakyat.
Ketegangan di Alun-alun Pati Jelang Aksi Demo
Ketegangan terjadi pada Selasa, 5 Agustus 2025, di kawasan Alun-alun Pati saat warga menggalang donasi untuk mendukung aksi demo. Massa mendirikan posko donasi di luar pagar barat Kantor Bupati, membentangkan spanduk, dan memajang kardus air mineral di pinggir jalan.
Aparat Satpol PP datang dan meminta massa memindahkan posko karena lokasi tersebut akan digunakan untuk perayaan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati dan HUT ke-80 RI. Aparat juga membawa kardus air mineral hasil donasi menggunakan truk milik Satpol PP.
Aksi sepihak tersebut memicu ketegangan. Koordinator massa, Supriyono, bereaksi dengan menaiki truk dan mengambil kembali kardus-kardus yang diangkut Satpol PP. Suasana memanas ketika aparat dan warga saling adu mulut.
Plt Sekretaris Daerah Pati, Riyoso, dan Plt Kepala Satpol PP, Sriyatun, turun ke lokasi untuk meredakan ketegangan. Namun, adu argumen terjadi antara pejabat dan perwakilan massa bernama Ahmad Husein. Husein menolak pembubaran posko dan mengklaim sudah mengantongi izin.
Riwayat Sudewo dan Karier Politiknya
Sudewo lahir di Pati pada 11 Oktober 1968. Ia meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret pada 1993 dan gelar Magister Teknik Pembangunan dari Universitas Diponegoro pada 2001. Kariernya dimulai di sektor konstruksi dan pemerintahan sebelum terjun ke politik.
Ia pernah menjadi anggota DPR RI dua periode, yakni 2009–2013 dan 2019–2024, mewakili Partai Gerindra dari Dapil Jawa Tengah III. Pada 20 Februari 2025, ia dilantik sebagai Bupati Pati dengan Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra.
Meski berdalih bahwa kebijakan kenaikan pajak bertujuan membangun daerah, warga merasa kebijakan tersebut dilakukan tanpa konsultasi publik yang memadai. Warga menilai keputusan diambil sepihak dan terlalu mendadak, tanpa mempertimbangkan dampaknya.
Posko penggalangan dana oleh warga telah berdiri sejak 1 Agustus 2025. Mereka menamai diri sebagai ‘Masyarakat Pati Bersatu’ dan mengumpulkan donasi logistik untuk keperluan demo menolak kenaikan PBB-P2 yang disebut memberatkan.
Sumbangan berupa ratusan dus air mineral ditata di depan Kantor Bupati Pati. “Kenapa sudah kami beri pemberitahuan (aksi penggalangan donasi), kami masih mau diusir? Kalau kami tidak boleh di sini, Sudewo suruh pulang saja. Saya di sini sudah izin,” ucap Husein kepada Sriyatun.
Warga bersikukuh akan tetap menggelar demo damai pada 13 Agustus 2025 sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Sudewo. Mereka berharap suara rakyat dapat menjadi pertimbangan ulang bagi pemerintah daerah.
Gerakan Pati Bersatu menyatakan aksi ini merupakan bentuk perjuangan masyarakat untuk mendapat keadilan dalam kebijakan fiskal daerah. Mereka juga menyerukan solidaritas dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Pati.
Pemerintah Kabupaten Pati belum memberikan pernyataan resmi mengenai kemungkinan revisi kebijakan kenaikan PBB-P2. Hingga kini, Bupati Sudewo tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan kebijakan tersebut.
Kondisi ini memicu kekhawatiran terjadinya eskalasi konflik antara warga dan pemerintah daerah menjelang hari demo. Aparat kepolisian dan Satpol PP disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi yang direncanakan berlangsung selama dua hari.
Aksi protes massal ini menjadi perhatian luas di tingkat regional dan media nasional. Warga berharap langkah tersebut bisa membawa perubahan dalam pengambilan kebijakan publik ke depan.
Dari situasi yang berkembang, muncul dorongan agar proses pembuatan kebijakan di daerah lebih terbuka dan memperhatikan suara masyarakat, khususnya kebijakan yang menyangkut beban fiskal warga.
Dalam menyikapi situasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan melakukan pendekatan dialog dan komunikasi dua arah. Ini penting agar konflik tidak berlarut dan program pembangunan tetap berjalan.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Pati mempertimbangkan kembali kenaikan tarif PBB-P2, dengan memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat dan prinsip keadilan sosial.
dari kejadian ini menunjukkan pentingnya konsultasi publik sebelum mengambil keputusan kebijakan yang berdampak luas. Proses yang inklusif dan transparan akan meminimalkan gesekan sosial.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa kebijakan fiskal daerah harus memperhatikan daya beli dan kemampuan masyarakat, terutama pascapandemi yang berdampak pada ekonomi lokal.
Pemerintah juga diharapkan mampu membuka ruang partisipasi dan aspirasi warga dalam proses pengambilan keputusan, agar tercipta kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
Peristiwa ini bisa menjadi pelajaran bagi daerah lain untuk tidak gegabah dalam menaikkan pajak tanpa studi dampak sosial yang memadai. Penyusunan kebijakan harus berbasis data dan konsultasi publik.
Sebagai Pemerintah Kabupaten Pati sebaiknya meninjau ulang kebijakan ini secara komprehensif dengan melibatkan perwakilan masyarakat dan lembaga independen.
Pemerintah bisa mempertimbangkan skema kenaikan bertahap agar tidak membebani warga secara tiba-tiba dan mengejutkan. Proses transisi perlu disosialisasikan lebih luas.
Langkah komunikasi aktif antara pemerintah dan warga sangat diperlukan agar tercipta pemahaman bersama atas kebutuhan daerah serta tantangan fiskal yang dihadapi.
Partisipasi publik harus dijamin sebagai bagian dari proses demokrasi lokal. Dengan melibatkan warga, kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.
Akhirnya, konflik ini harus diselesaikan melalui dialog terbuka dan solusi win-win, demi menjaga stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pati. (*)
