Tel Aviv EKOIN.CO – Pemerintah Israel pada Selasa, 5 Agustus 2025, mengumumkan dimulainya pengiriman barang kebutuhan pokok ke Gaza melalui mekanisme baru yang dikendalikan oleh pedagang lokal. Kebijakan ini diberlakukan di tengah peringatan serius dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai ancaman kelaparan yang semakin meluas di wilayah tersebut. Langkah tersebut merupakan tanggapan atas tekanan internasional dan kondisi kemanusiaan yang terus memburuk akibat blokade total yang diberlakukan sejak Maret 2024.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dalam pernyataan resmi dari Coordination of Government Activities in the Territories (COGAT), dijelaskan bahwa proses distribusi barang dilakukan secara bertahap. Semua kegiatan perdagangan tersebut dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas Israel dan harus melalui prosedur keamanan yang menyeluruh. COGAT adalah unit dalam Kementerian Pertahanan Israel yang bertanggung jawab atas urusan sipil di wilayah Palestina.
Menurut COGAT, para pedagang yang disetujui untuk ikut serta dalam program ini wajib mematuhi persyaratan ketat, termasuk pemeriksaan keamanan dan pengawasan transaksi melalui transfer bank. Barang-barang yang diperbolehkan mencakup makanan pokok, makanan bayi, buah dan sayuran segar, serta produk kebersihan. Setiap produk yang masuk akan diperiksa untuk memastikan tidak membahayakan keamanan.
Langkah Terbatas Atasi Krisis Kemanusiaan
Kabinet Israel menyetujui kebijakan ini setelah mempertimbangkan situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza. Sejak blokade penuh diberlakukan pada 2 Maret 2024, pengiriman bantuan ke Gaza sangat terbatas. Pada Mei lalu, Israel hanya mengizinkan satu perusahaan swasta mendistribusikan makanan di Gaza dengan dukungan dari Israel dan Amerika Serikat.
Meskipun bantuan udara dari negara-negara Arab dan Eropa telah kembali berjalan sejak akhir Juli, PBB tetap menyatakan bahwa kondisi di Gaza belum mengalami perbaikan signifikan. Ancaman kelaparan masih meluas, terutama di wilayah utara Gaza yang sulit dijangkau bantuan. PBB mendesak agar pembukaan akses bantuan dilakukan secara luas dan berkelanjutan.
Otoritas kesehatan Gaza dalam laporan terbarunya pada Senin, 4 Agustus 2025, menyebutkan bahwa jumlah korban tewas akibat agresi militer Israel sejak Oktober 2023 telah mencapai 60.933 orang. Sebagian besar korban adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. PBB menegaskan bahwa situasi ini berpotensi menjadi krisis kemanusiaan terbesar dalam beberapa dekade terakhir.
PBB Desak Akses Bantuan Diperluas
Juru bicara PBB dalam keterangannya menyampaikan bahwa pengiriman barang oleh pedagang lokal bukan solusi jangka panjang. “Langkah ini bisa membantu meringankan beban sementara, tapi tidak cukup untuk mengatasi skala kebutuhan di Gaza,” ujar juru bicara tersebut.
PBB juga menyoroti bahwa sistem pengawasan ketat dari pihak Israel bisa menjadi penghambat distribusi barang ke wilayah terdampak. Badan Dunia itu meminta agar Israel memberikan akses lebih luas bagi lembaga bantuan internasional untuk masuk ke Gaza tanpa hambatan administratif atau militer.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) turut memperingatkan bahwa sistem kesehatan di Gaza berada di ambang kehancuran total. Kurangnya pasokan obat-obatan, alat medis, serta fasilitas kesehatan yang hancur akibat serangan membuat pelayanan medis sangat terbatas. WHO menyerukan pengiriman segera bantuan medis dalam jumlah besar ke Gaza.
Menurut data dari World Food Programme (WFP), lebih dari 80% populasi Gaza mengalami kelaparan akut. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan terhadap dampak kekurangan gizi. WFP menilai bahwa pengiriman barang oleh pedagang lokal bisa membantu jika dilaksanakan secara transparan dan tanpa diskriminasi.
Langkah pemerintah Israel ini juga mendapat perhatian dari berbagai negara anggota PBB. Negara-negara Eropa dan beberapa negara Timur Tengah mendesak Israel agar membuka jalur bantuan kemanusiaan lebih luas, termasuk memperbolehkan masuknya konvoi bantuan PBB secara langsung. Mereka menilai bahwa kebutuhan warga Gaza tidak dapat dipenuhi hanya dengan skema perdagangan terbatas.
Sejumlah organisasi kemanusiaan internasional juga menyuarakan keprihatinan atas lambannya respons Israel dalam membuka akses bantuan. Mereka meminta PBB dan negara-negara berpengaruh untuk menekan Israel agar segera menghentikan blokade dan memperbolehkan akses bantuan secara bebas ke Gaza.
Langkah yang diambil Israel untuk mengizinkan masuknya barang pokok oleh pedagang lokal dinilai sebagai ujian penting bagi komitmen negara tersebut dalam menangani krisis kemanusiaan. Keberhasilan program ini bergantung pada pelaksanaan di lapangan dan kemauan politik Israel untuk melonggarkan kontrol atas wilayah Gaza.
Hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut dari pemerintah Israel mengenai berapa lama kebijakan ini akan berlangsung atau apakah akan ada perluasan izin untuk barang lain di luar kebutuhan pokok. Komunitas internasional terus menanti tindak lanjut konkret dari Israel untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau semua penduduk Gaza yang membutuhkan.
Kondisi di Gaza masih sangat memprihatinkan, dan dengan banyaknya korban serta ancaman kelaparan, upaya internasional untuk menyalurkan bantuan dinilai masih jauh dari cukup. Warga Gaza berharap kebijakan ini bisa segera membawa perubahan meski dalam skala terbatas.
PBB dan lembaga-lembaga terkait menyatakan bahwa keberlangsungan hidup warga Gaza sangat tergantung pada seberapa cepat dan luas bantuan dapat disalurkan. Mereka menekankan perlunya kerja sama internasional yang lebih kuat untuk menekan Israel agar membuka akses lebih besar ke wilayah tersebut.
pengiriman barang pokok oleh pedagang lokal ke Gaza menjadi langkah awal dalam upaya mengatasi krisis kelaparan. Namun, efektivitasnya bergantung pada pelaksanaan di lapangan dan pengawasan internasional. PBB mengingatkan bahwa bantuan harus menyentuh semua lapisan masyarakat Gaza tanpa hambatan. Dunia internasional dihadapkan pada tantangan untuk memastikan hak asasi manusia warga Gaza terpenuhi. Koordinasi antara negara-negara donor dan lembaga bantuan harus ditingkatkan demi penyelamatan warga sipil.
agar pemerintah Israel segera memperluas izin bantuan dan mengurangi hambatan administratif. Transparansi dalam pelaksanaan distribusi barang sangat penting untuk menghindari ketimpangan akses. Lembaga bantuan diharapkan diberi keleluasaan agar distribusi dapat merata hingga ke wilayah-wilayah yang paling terdampak. Komunitas internasional perlu terus memantau dan memberikan tekanan diplomatik. Upaya penyelamatan warga Gaza harus menjadi prioritas bersama seluruh dunia. (*)
