Jakarta, EKOIN.CO – Amerika Serikat kembali menjadi sorotan usai isu pengerahan intelijen untuk mengawasi Presiden RI Prabowo Subianto ketika menghadiri parade militer di China, Rabu (3/9). Parade itu juga dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, sehingga memicu spekulasi geopolitik yang semakin panas.
Presiden AS Donald Trump bahkan melontarkan pernyataan kontroversial melalui media sosial. Ia menuding ada “konspirasi” antara pemimpin dunia yang hadir di Beijing. “Semoga Presiden Xi dan rakyat China yang luar biasa merayakan hari perayaan yang agung dan abadi. Mohon sampaikan salam hangat saya kepada Vladimir Putin, dan Kim Jong Un, saat kalian berkonspirasi melawan Amerika Serikat,” tulis Trump.
Intelijen dan sejarah pengawasan diplomatik
Isu pengawasan terhadap pemimpin Indonesia di China bukan hal baru. Sejarah mencatat, Presiden pertama RI Soekarno juga pernah diawasi ketat oleh Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA) ketika melakukan kunjungan ke Beijing pada 1956.
Kala itu, Soekarno mendapat sambutan luar biasa dari pemimpin China Mao Zedong dan Zhou Enlai. Ribuan warga menyemut di jalanan Beijing, membawa poster bertuliskan “Selamat Datang” dan “Merdeka!”. Situasi itu langsung menjadi perhatian serius Washington yang sedang terlibat Perang Dingin dengan Uni Soviet.
Dokumen CIA yang dibuka ke publik pada 2003 memperlihatkan betapa detailnya laporan mereka terkait perjalanan Soekarno. Salah satu catatan penting adalah dukungan terbuka Soekarno terhadap klaim China atas Taiwan, yang kala itu dianggap sangat sensitif.
Soekarno, Taiwan, dan tuduhan komunis
Dalam pidatonya di hadapan mahasiswa, Soekarno menegaskan bahwa persahabatan Indonesia-China “tak tergoyahkan”. Ia bahkan mendukung langkah Beijing mencaplok Taiwan, sesuatu yang jelas menimbulkan keresahan di Washington.
CIA mencatat pernyataan itu dengan penuh perhatian. Posisi Indonesia yang strategis membuat AS tidak ingin kehilangan pengaruh di Asia Tenggara. Soekarno menyadari dirinya berada di bawah pengawasan asing. Dalam autobiografinya, Bung Karno menulis: “Mereka (AS) melihat kunjunganku ke Beijing dan Moskow adalah langkah yang salah.”
Dari situlah, tuduhan bahwa dirinya komunis mulai bermunculan. Menurut Soekarno, propaganda Amerika sengaja dibangun untuk melemahkan reputasinya di mata rakyat Indonesia. “Itulah awalnya mereka memberi julukan kepada seorang amat mencintai Tuhan sebagai seorang komunis,” tegasnya.
Dinamika hubungan Indonesia-China
Hubungan erat antara Indonesia dan China semakin kuat setelah kunjungan bersejarah tersebut. Bahkan muncul poros baru yang dikenal dengan sebutan Poros Jakarta-Peking-Pyongyang. Poros ini menjadi simbol solidaritas negara-negara non-Barat dalam menghadapi dominasi AS dan sekutunya.
Namun, dinamika itu berubah drastis ketika Soekarno lengser pada 1966. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto menutup hubungan diplomatik dengan Beijing dengan alasan peristiwa Gerakan 30 September dan penolakan terhadap ideologi komunis.
Baru pada 1990, hubungan diplomatik RI-China kembali dibuka. Sejak saat itu, kedua negara perlahan mempererat kerja sama di berbagai bidang, meski bayang-bayang rivalitas geopolitik global tetap terasa.
Relevansi di masa kini
Kini, isu intelijen yang membayangi kehadiran Prabowo di China kembali memunculkan pertanyaan lama: sejauh mana AS masih mengawasi setiap langkah diplomasi Indonesia? Dalam konteks global yang kian multipolar, kehadiran Prabowo di panggung Beijing jelas memiliki bobot politik besar.
Sejarah menunjukkan, setiap kali Indonesia menjalin kedekatan dengan China, perhatian Washington selalu meningkat. Situasi itu menandakan bahwa posisi Indonesia tetap vital dalam peta geopolitik dunia.
Ketika Trump menyebut adanya “konspirasi”, publik internasional kembali diingatkan pada pola lama yang sudah berlangsung sejak era Soekarno. Bedanya, kini dinamika berlangsung di tengah persaingan global antara AS dan China yang semakin tajam.
Bagaimanapun, Indonesia memiliki hak menentukan jalannya sendiri tanpa intervensi pihak asing. Seperti yang pernah ditegaskan Soekarno, hubungan baik dengan tetangga harus dijaga, sementara propaganda luar negeri tak boleh mengganggu kedaulatan bangsa.
Sejarah panjang pengawasan terhadap pemimpin Indonesia di China kini menjadi cermin. Bagi pemerintahan saat ini, hal itu menjadi pengingat bahwa diplomasi harus dijalankan dengan hati-hati, namun tetap berdaulat. *
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
