Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi sektor energi sebesar Rp394,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, meningkat dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp386,9 triliun. Meskipun dana besar ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, kekhawatiran muncul bahwa alokasi subsidi hanya menjadi beban fiskal yang tidak produktif, tanpa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, rincian anggaran subsidi energi 2025 mencakup subsidi BBM sebesar Rp26,7 triliun, subsidi LPG 3 kg Rp87 triliun, dan subsidi listrik Rp89,7 triliun. Angka-angka ini menunjukkan peningkatan di setiap sektor. Namun, ketika dana subsidi hanya berhenti pada tingkat konsumsi, tanpa memicu aktivitas produktif, alokasi tersebut berpotensi menjadi beban fiskal yang permanen. Fenomena ini diibaratkan seperti upaya mengisi bak yang bocor, di mana dana terus mengalir, tetapi manfaatnya tidak terasa dalam jangka panjang.
Akibatnya, pertumbuhan lapangan kerja baru menjadi stagnan, produktivitas di sektor riil tidak mengalami percepatan, dan perekonomian berjalan tanpa akselerasi yang berarti. Pada akhirnya, APBN harus menanggung biaya yang sangat besar tanpa mendapatkan imbal hasil yang sepadan. Di tengah gejolak harga komoditas dan potensi penurunan penerimaan pajak, beban subsidi energi yang tidak produktif ini mempersempit ruang fiskal untuk belanja prioritas lain, seperti infrastruktur, pendidikan, dan riset, yang merupakan fondasi krusial bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Melihat pengalaman negara-negara lain, seperti India dan Malaysia, ada jalan keluar dari dilema ini. Mereka telah berhasil mengubah skema subsidi energi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui penargetan yang lebih presisi, mengintegrasikannya dengan program pemberdayaan ekonomi, dan melakukan pemantauan yang ketat. Di era modern ini, kecerdasan buatan (AI) menawarkan peluang baru untuk memetakan kebutuhan secara tepat, mengidentifikasi penerima subsidi yang benar-benar layak, dan mengevaluasi dampak kebijakan secara real-time.
Dengan demikian, memadukan teknologi canggih dengan empati untuk negeri, subsidi energi dapat ditransformasikan dari beban yang statis menjadi investasi yang mampu menumbuhkan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat ketahanan fiskal. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus membiarkan dana subsidi mengalir tanpa arah yang jelas, atau justru menggunakannya sebagai modal produktif demi masa depan bangsa yang lebih mandiri dan berdaya saing?
