Jakarta, EKOIN.CO – Prabowo menekankan bahwa APBN 2026 akan dirancang fleksibel agar responsif terhadap gejolak global. Menurutnya, fleksibilitas ini penting agar Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan fiskal.
“APBN harus dijaga agar tetap sehat dan kredibel, melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan,” kata Prabowo.
Pajak Berkeadilan untuk Rakyat
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan instrumen untuk mewujudkan pajak berkeadilan.
“Optimalisasi pendapatan negara harus dilakukan secara konsisten, karena pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan,” tegasnya.
Ia juga menegaskan prinsip yang akan dijalankan pemerintah. “Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” ujarnya, disambut perhatian anggota dewan.
Prabowo menambahkan bahwa penerimaan perpajakan akan ditingkatkan, tetapi tetap memperhatikan keberlanjutan dunia usaha. Menurutnya, iklim investasi tidak boleh terganggu karena investasi adalah motor penggerak ekonomi nasional.
Lebih jauh, Prabowo memastikan insentif fiskal akan terus diberikan secara tepat sasaran. Ia menekankan dukungan bagi aktivitas ekonomi strategis agar sektor-sektor penting bisa berkembang.
Pengelolaan SDA dan Arah Kebijakan Fiskal
Selain berbicara mengenai pajak berkeadilan, Prabowo menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA). Menurutnya, pengelolaan SDA harus efisien, produktif, dan memberikan nilai tambah nyata bagi kesejahteraan rakyat.
“Pengelolaan SDA akan kita perkuat, untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif,” jelasnya.
Presiden menegaskan, arah kebijakan fiskal ke depan adalah memperkuat kemandirian ekonomi. Hal itu diwujudkan dengan meningkatkan kapasitas pendapatan negara sekaligus memperluas ruang belanja produktif.
Di sisi lain, Prabowo mengingatkan bahwa keberlanjutan fiskal tetap menjadi prioritas. Pemerintah, katanya, harus bijak dalam mengelola utang agar tidak membebani generasi mendatang.
Ia menekankan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan prinsip kehati-hatian fiskal. Menurutnya, pembangunan nasional yang berkelanjutan harus bertumpu pada pembiayaan yang sehat.
Dalam konteks global, Prabowo menilai APBN 2026 harus mampu menjadi instrumen adaptif. Ia menyinggung ketidakpastian ekonomi dunia, termasuk risiko geopolitik, harga energi, hingga perubahan iklim yang memengaruhi stabilitas ekonomi.
Karena itu, APBN 2026 dirancang tidak hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat perlindungan sosial. Hal ini dianggap penting untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah.
Selain pajak, Prabowo juga menekankan bahwa belanja negara harus diarahkan pada hal-hal yang produktif. Investasi pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan menjadi prioritas.
Ia berharap melalui kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan inklusif. Prinsip pajak berkeadilan, menurutnya, akan menjadi fondasi menuju pemerataan kesejahteraan.
Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan fiskal 2026 berlandaskan pajak berkeadilan, pengelolaan SDA yang produktif, serta insentif fiskal yang terukur.
Fleksibilitas APBN dinilai penting untuk menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Pemerintah akan meningkatkan penerimaan pajak tanpa mengganggu dunia usaha, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.
Belanja negara diarahkan pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dengan prinsip “yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” Prabowo ingin memastikan pembangunan nasional lebih merata. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
