JAKARTA, EKOIN.CO – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menarik utang baru senilai Rp 781,87 triliun pada tahun 2026 mendatang. Nilai tersebut tercatat sebagai yang terbesar sejak masa pandemi Covid-19. Rencana ini terungkap dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026 yang dirilis pemerintah.
Gabung WA Channel EKOIN untuk berita terkini setiap hari.
Utang Terbesar Setelah Pandemi
Dalam dokumen resmi itu disebutkan, pembiayaan utang sebesar Rp 781,868 miliar akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta penarikan pinjaman luar negeri. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian dan mendukung pembiayaan inovatif berkelanjutan.
Selain untuk menutup defisit, agenda pembiayaan tersebut diarahkan guna meredam gejolak ekonomi sekaligus memperkuat program pembangunan nasional. APBN 2026 diproyeksikan akan menjadi instrumen penting dalam menopang prioritas pembangunan di tengah meningkatnya risiko ketidakpastian global.
“Dalam RAPBN tahun anggaran 2026 pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 781,868 miliar, yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman,” tertulis dalam dokumen tersebut, Senin (18/8/2025).
Strategi Fiskal Pemerintah
Pemerintah menyatakan kebijakan anggaran yang bersifat ekspansif perlu ditempuh untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara. Dengan demikian, APBN dapat terus berfungsi sebagai motor pertumbuhan ekonomi serta sarana pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.
“Kebijakan anggaran yang ekspansif merupakan upaya peningkatan kapasitas fiskal yang dibutuhkan, sehingga APBN dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan,” lanjut dokumen itu.
Catatan dalam laporan tersebut juga menampilkan tren pembiayaan utang lima tahun terakhir. Tahun 2021 tercatat Rp 870,5 triliun, kemudian menurun menjadi Rp 696 triliun pada 2022, Rp 404 triliun pada 2023, naik kembali menjadi Rp 558,1 triliun pada 2024, dan diperkirakan mencapai Rp 715,5 triliun pada outlook 2025.
Dengan rencana Rp 781,9 triliun di tahun depan, posisi utang ini dipastikan menjadi yang tertinggi sejak 2021, atau periode ketika Indonesia menghadapi tekanan berat pandemi Covid-19.
Pemerintah menegaskan, strategi pengelolaan utang tersebut tidak hanya fokus pada pemenuhan defisit semata, tetapi juga diarahkan untuk menjamin keberlanjutan fiskal jangka panjang.
“Pemerintah memastikan pengelolaan utang berjalan secara prudent, akuntabel dan terkendali, sehingga dapat dijaga keberlanjutan fiskal,” demikian tercantum dalam keterangan dokumen RAPBN 2026.
Langkah penarikan utang besar ini diharapkan dapat menopang agenda pembangunan prioritas, termasuk infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, serta stabilisasi ekonomi nasional menghadapi ketidakpastian global.
Dengan demikian, utang kembali menjadi instrumen strategis yang dipilih pemerintah guna menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada periode 2026. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
