Jakarta, EKOIN.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun 2026. Menurut dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, pemerintah berencana mengalokasikan dana fantastis sebesar Rp 335 triliun untuk program ini. Angka tersebut menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 96% dari anggaran tahun sebelumnya, yang tercatat Rp 171 triliun.
Peningkatan anggaran ini ditargetkan untuk menjangkau 82,9 juta peserta, yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak usia sekolah. Tujuannya adalah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal. Dalam pelaksanaannya, dana tersebut akan digunakan untuk mengolah bahan pangan lokal menjadi menu makanan bergizi yang terdiri dari makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, buah-buahan, dan susu.
Dokumen tersebut menjelaskan, “Program ini juga mengutamakan penggunaan sumber pangan lokal dengan tetap menjamin kecukupan kandungan gizi, keberagaman, kualitas, keamanan dan keterjangkauan makanan.”
Penyaluran program MBG akan dilakukan melalui Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap SPPG akan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN), bekerja sama dengan ahli gizi untuk memastikan kualitas, kebersihan, dan kelancaran distribusi. Selain itu, program ini juga akan menggandeng UMKM lokal, khususnya yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sebagai mitra penyedia. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan multiplier effect yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Mengenai kerja sama tersebut, dokumen itu juga menyebutkan, “Kerjasama dengan petani dan pelaku UMKM juga sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya program ini sehingga kebutuhan pangan dapat tersedia dengan cepat dan efisien.”
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa hingga saat ini, penerima manfaat MBG telah dilayani oleh 5.103 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. “Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan Insya Allah akan mendekati angka 20 juta,” kata Dadan pada Selasa, 12 Agustus 2025. SPPG yang telah beroperasi ini menjangkau 38 provinsi dan lebih dari 4.700 kecamatan, dengan dukungan kemitraan luas dari berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, hingga Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia.
Menurut Dadan, anggaran APBN untuk MBG saat ini sebesar Rp 8,2 triliun telah terserap, dan dana tersebut difokuskan untuk intervensi gizi. Sementara itu, pembangunan fisik SPPG sepenuhnya dibiayai oleh mitra. “Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp 28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” jelasnya.
