TEL AVIV, EKOIN.CO – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegur keras Presiden Prancis Emmanuel Macron usai Paris menyatakan rencana mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Langkah itu dinilai Netanyahu sebagai “hadiah bagi teroris” yang akan memperburuk situasi konflik dan meningkatkan gelombang antisemitisme. Bergabunglah dengan WA Channel EKOIN.
Netanyahu melayangkan surat resmi kepada Macron pada Selasa (19/8/2025). Dalam surat tersebut, ia menegaskan bahwa pengakuan Prancis terhadap Palestina justru akan memperkuat posisi Hamas, kelompok yang selama ini dianggap Tel Aviv sebagai musuh utama.
“Seruan Anda untuk negara Palestina justru menambah api antisemitisme ini. Ini bukan diplomasi, melainkan upaya meredakan ketegangan. Ini memberi ganjaran bagi teror Hamas, memperkeras penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera, menguatkan mereka yang mengancam orang Yahudi Prancis, dan mendorong kebencian terhadap Yahudi yang kini menghantui jalan-jalan Anda,” tulis Netanyahu.
Netanyahu Sebut Pengakuan Palestina Perkuat Terorisme
Dalam suratnya, Netanyahu mendesak Macron agar tidak hanya menarik rencana pengakuan Palestina, tetapi juga menetapkan langkah tegas dalam memerangi antisemitisme. Ia bahkan menyebutkan batas waktu yang spesifik bagi Macron untuk mengambil keputusan.
“Anda harus mengganti kelemahan dengan tindakan, upaya meredakan ketegangan dengan tekad, dan melakukannya pada tanggal yang jelas: Tahun Baru Yahudi, 23 September,” tegas Netanyahu.
Menurut Netanyahu, keputusan Paris akan memberi legitimasi bagi Hamas yang saat ini menahan sejumlah sandera dan menolak perundingan dengan Israel. Ia menilai, setiap pengakuan negara Palestina tanpa syarat akan memperburuk keamanan Yahudi, baik di Israel maupun di Eropa.
Sikap Netanyahu ini tidak terlepas dari kekhawatiran meningkatnya aksi antisemit di Prancis. Data resmi mencatat, kasus antisemit melonjak tajam dari 436 insiden pada 2022 menjadi 1.676 insiden pada 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 1.570 insiden tahun lalu.
Prancis Tegaskan Pengakuan Palestina Demi Perdamaian
Merespons kritik keras Netanyahu, Istana Élysée mengecam surat tersebut. Kantor Kepresidenan Prancis menilai isi surat itu sebagai keji dan keliru.
“Ini adalah saatnya untuk keseriusan dan tanggung jawab, bukan untuk pencampuran dan manipulasi,” tulis pernyataan resmi dari Élysée.
Prancis menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen melindungi semua warga negara, termasuk komunitas Yahudi, tanpa memandang agama maupun etnis. Pemerintah juga meyakini bahwa pengakuan Palestina dapat membuka jalan menuju solusi damai yang telah lama mandek.
Akhir Juli lalu, Macron menyatakan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui Palestina dalam pertemuan PBB bulan September. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan prinsip Solusi Dua Negara yang telah lama disepakati dunia internasional.
Jika pengakuan tersebut benar-benar terlaksana, maka Prancis akan bergabung dengan setidaknya 145 negara anggota PBB lain yang telah atau berencana mengakui Palestina. Australia bahkan sudah lebih dulu mengumumkan niatnya untuk mengakui Palestina pada September mendatang.
Prancis merupakan negara dengan komunitas Yahudi terbesar di Eropa. Kondisi ini membuat isu pengakuan Palestina semakin sensitif, terutama karena meningkatnya aksi kebencian terhadap Yahudi di berbagai kota besar.
Israel menilai langkah Macron sebagai ancaman bagi stabilitas kawasan, sedangkan Paris melihatnya sebagai jalan menuju penyelesaian konflik jangka panjang.
Dalam pandangan para analis, ketegangan diplomatik ini menunjukkan betapa pengakuan negara Palestina tetap menjadi isu paling kompleks dalam politik internasional modern.
Ketegangan diplomatik antara Israel dan Prancis semakin memanas usai rencana Paris mengakui Palestina. Netanyahu menilai langkah Macron sebagai ancaman, sementara Prancis tetap pada keyakinannya untuk mendukung perdamaian melalui Solusi Dua Negara.
Perdebatan ini memperlihatkan jurang yang dalam antara kebutuhan keamanan Israel dan dorongan komunitas internasional untuk memberikan legitimasi kepada Palestina.
Situasi antisemitisme di Prancis juga menjadi faktor penting yang memengaruhi perdebatan, meski Paris menegaskan perlindungan warganya tidak akan berubah.
Keputusan final Macron yang dijadwalkan diumumkan September mendatang akan menjadi penentu arah hubungan diplomatik kedua negara.
Apa pun hasilnya, isu pengakuan Palestina akan terus menjadi pusat tarik-menarik geopolitik global yang menyangkut perdamaian di Timur Tengah. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
