RIYADH, EKOIN.CO – Liga Muslim Dunia (MWL) mengecam keras kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke permukiman ilegal di tanah Palestina. Langkah tersebut dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap legitimasi internasional, sekaligus memperburuk ketegangan di kawasan yang sudah rapuh.
Gabung WA Channel EKOIN di sini
Sekretaris Jenderal MWL, Sheikh Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, dalam pernyataannya pada Selasa, 19 Agustus 2025, menegaskan bahwa tindakan Netanyahu itu adalah bukti nyata pemerintah Israel sengaja mengabaikan hukum internasional. Ia menyebut, keberadaan permukiman ilegal menjadi simbol dari kebijakan provokatif yang merusak peluang perdamaian.
Menurut Al-Issa, kunjungan tersebut semakin mempertegas sikap ekstremis yang diambil oleh pemerintah Israel. Ia menyerukan agar masyarakat internasional segera mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan rakyat Palestina yang terus berada dalam situasi terjepit.
Kecaman terhadap Legitimasi Internasional
MWL menilai bahwa pelanggaran berkelanjutan yang dilakukan Israel bukan hanya ancaman bagi Palestina, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas regional dan global. Al-Issa menegaskan, setiap bentuk legitimasi internasional yang sudah ditegakkan harus dipatuhi, bukan justru diabaikan.
Dalam pernyataannya, ia juga mendukung seruan Liga Arab yang meminta dunia internasional segera menghentikan konflik dengan mendorong penerapan solusi dua negara. Menurutnya, hal itu adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Liga Muslim Dunia turut menekankan dukungan terhadap dokumen akhir konferensi internasional yang digelar belum lama ini. Pertemuan tingkat tinggi yang dipimpin bersama Arab Saudi dan Prancis menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat langkah diplomasi dalam menyelesaikan konflik Palestina.
Al-Issa menambahkan bahwa sikap Israel yang terus melakukan provokasi dengan memperluas permukiman ilegal hanya akan memperdalam jurang perpecahan. Ia memperingatkan, jika hal ini dibiarkan, maka upaya perdamaian yang diperjuangkan sejak lama bisa runtuh.
Kunjungan Netanyahu dan Janji Politiknya
Sebelumnya, Netanyahu mengunjungi permukiman Ofra di Tepi Barat pada Sabtu, 17 Agustus 2025. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka memperingati 50 tahun berdirinya permukiman tersebut. Padahal, Ofra diketahui merupakan kawasan Palestina yang direbut paksa dan diduduki masyarakat Israel dengan dukungan militer.
Dalam kunjungan itu, Netanyahu dengan tegas menyatakan sikapnya menolak berdirinya negara Palestina. “Untuk memastikan kelanjutan kekuasaan kami di Tanah Israel, untuk mencegah pembentukan negara Palestina … syukurlah, apa yang saya janjikan — kami tepati,” ujar Netanyahu sebagaimana dikutip Times of Israel.
Pernyataan tersebut langsung menuai kritik dari berbagai pihak internasional. Banyak pihak menilai Netanyahu tidak hanya mengabaikan kesepakatan perdamaian, tetapi juga menutup pintu bagi solusi politik yang selama ini diperjuangkan.
Permukiman ilegal seperti Ofra menjadi salah satu akar konflik berkepanjangan di Palestina. Keberadaan kawasan yang dihuni secara paksa itu dianggap sebagai pelanggaran nyata terhadap konvensi internasional, termasuk resolusi PBB yang telah berulang kali ditegaskan.
MWL menilai, tindakan Netanyahu adalah bukti bahwa Israel tidak berkomitmen pada perundingan damai. Sebaliknya, kebijakan itu justru mengarah pada konfrontasi yang lebih besar dan mengancam ketertiban global.
Dalam pandangan banyak analis, kunjungan Netanyahu ke permukiman ilegal ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintahannya memprioritaskan politik domestik daripada penyelesaian konflik internasional. Dukungan kelompok garis keras di Israel disebut menjadi salah satu alasan Netanyahu mengambil langkah kontroversial tersebut.
Al-Issa menegaskan kembali bahwa dunia tidak boleh tinggal diam. Ia mengingatkan bahwa konflik Palestina-Israel bukan hanya isu regional, melainkan permasalahan global yang menyangkut keadilan dan kemanusiaan.
Bagi rakyat Palestina, setiap pembangunan dan penguatan permukiman ilegal berarti semakin sempitnya ruang hidup. Kondisi ini memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung puluhan tahun, mulai dari penggusuran paksa hingga pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar.
MWL mendesak agar legitimasi internasional dijadikan landasan utama dalam setiap kebijakan global terkait Palestina. Tanpa penegakan hukum internasional, kata Al-Issa, konflik hanya akan berlanjut tanpa ujung.
Situasi ini juga dinilai sebagai ujian serius bagi negara-negara besar. Apakah mereka akan membiarkan pelanggaran terus terjadi, atau memilih menegakkan aturan demi terciptanya perdamaian dunia.
Kesimpulannya, kunjungan Netanyahu ke permukiman ilegal di Palestina menjadi simbol nyata penolakan terhadap legitimasi internasional. Tindakan itu tidak hanya menutup jalan perdamaian, tetapi juga memperkuat konflik berkepanjangan.
Saran bagi masyarakat internasional adalah mengambil langkah tegas dalam menegakkan hukum internasional. Dukungan nyata terhadap rakyat Palestina harus diwujudkan melalui diplomasi, tekanan politik, maupun sanksi yang sesuai.
Selain itu, penting untuk terus memperkuat konsensus global terkait solusi dua negara sebagai jalan keluar yang paling realistis. Hanya dengan komitmen bersama, perdamaian yang adil dapat tercapai.
Negara-negara Arab, bersama sekutunya, memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal isu ini di forum internasional. Peran aktif mereka akan menentukan arah masa depan konflik Palestina-Israel.
Pada akhirnya, tanpa tindakan kolektif, konflik ini akan terus menjadi luka panjang bagi kemanusiaan. Dunia dituntut untuk tidak sekadar mengecam, tetapi juga bertindak nyata demi masa depan rakyat Palestina. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
