Jakarta, Ekoin.co – Ribuan buruh dari berbagai daerah diperkirakan akan menggelar demo besar di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi ini dilaksanakan dengan membawa enam tuntutan utama terkait isu ketenagakerjaan, perpajakan, hingga politik nasional. Aparat keamanan dari Polri dan TNI telah bersiaga di sekitar kompleks parlemen untuk mengantisipasi potensi kericuhan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Enam Tuntutan Buruh dalam Demo DPR 28 Agustus
Massa buruh menegaskan bahwa aksi hari ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai merugikan pekerja. Mereka membawa enam poin tuntutan yang akan disuarakan di depan DPR RI. Tuntutan tersebut meliputi penghapusan sistem outsourcing, penolakan terhadap upah murah, serta desakan pembentukan Satuan Tugas khusus untuk menghentikan praktik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Selain itu, buruh juga menyoroti kebijakan pajak yang dianggap memberatkan. Mereka menuntut reformasi perpajakan perburuhan dengan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan. Buruh meminta penghapusan pajak atas pesangon, Tunjangan Hari Raya (THR), serta Jaminan Hari Tua (JHT). Mereka juga menuntut penghapusan diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah yang bekerja.
Poin lainnya adalah desakan agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa mekanisme Omnibus Law. Massa menilai sistem omnibus law tidak berpihak pada pekerja. Selain itu, mereka juga mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi serta revisi RUU Pemilu guna mendesain ulang sistem pemilu 2029.
Menurut koordinator aksi, enam tuntutan ini menjadi inti perjuangan buruh pada demo besar 28 Agustus. “Kami ingin kebijakan yang adil dan berpihak kepada pekerja. Buruh tidak boleh lagi dibebani dengan pajak dan kebijakan yang merugikan,” ujar salah seorang perwakilan serikat buruh sebelum berangkat menuju lokasi demonstrasi.
Pengamanan Ketat di Kawasan DPR RI
Menjelang aksi, aparat keamanan memperketat penjagaan di sekitar Gedung DPR RI. Puluhan kendaraan taktis dan ratusan personel kepolisian serta TNI ditempatkan di beberapa titik. Hal ini dilakukan untuk menghindari kericuhan seperti yang sempat terjadi pada aksi sebelumnya pada 25 Agustus 2025.
Kepolisian memastikan bahwa pendekatan persuasif akan diutamakan. Namun, apabila aksi berubah ricuh, aparat telah menyiapkan langkah-langkah pengendalian massa. “Kami siap mengawal aksi ini agar berjalan tertib dan aman. Namun, apabila ada pelanggaran hukum, tentu akan kami tindak sesuai prosedur,” kata salah satu pejabat Polda Metro Jaya.
Pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga menyiagakan sejumlah ambulans di sekitar lokasi. Layanan medis darurat disiapkan untuk memberikan pertolongan cepat jika terjadi insiden kesehatan di lapangan.
