Jakarta EKOIN.CO – Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyono, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot dua menteri yang tertangkap kamera bermain domino bersama Muhammad Aziz Welang. Sosok Aziz sebelumnya pernah disebut sebagai tersangka pembalakan hutan. Arief menilai peristiwa ini melukai etika publik serta memperburuk citra pemerintah di tengah situasi sosial yang sensitif.
Gabung WA Channel EKOIN di sini
Kritik Arief Puyono soal Domino
Arief menegaskan bahwa dua pejabat yang dimaksud adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding, yang kini berstatus setingkat menteri setelah BP2MI ditetapkan sebagai kementerian teknis melalui Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2025.
“Lagi main domino, sama tukang babat hutan, si Aziz Welang, yang sudah jadi tersangka. Ngeri nggak, menterinya Prabowo? Dua orang itu terbuka main domino,” ujar Arief dalam sebuah video yang beredar luas, Senin (8/9/2025).
Ia menyebut rakyat baru saja meredakan amarah setelah gelombang demonstrasi terkait tunjangan DPR. Menurutnya, tindakan dua menteri tersebut memperkeruh suasana. “Rakyat lagi susah. Baru reda beberapa hari, ini menteri sudah berjudi, main domino. Jangan-jangan mainnya di kantor kementerian,” tambahnya.
Arief menegaskan bahwa tuntutannya bukan persoalan politik, melainkan integritas pemerintahan. Ia menyampaikan akan berbicara langsung dengan Presiden Prabowo sebagai sahabat dan kawan seperjuangan.
Klarifikasi dan Pandangan Lain soal Domino
Menanggapi isu ini, Abdul Kadir Karding menyebut pertemuan dengan Aziz berlangsung di Posko KKSS dan hanya silaturahmi budaya Sulawesi Selatan. Ia juga menekankan bahwa tidak ada pembahasan politik.
“Saya tidak tahu latar belakang Azis Wellang, termasuk ada persoalan hukum atau tidak. Namun setelah dikonfirmasi, statusnya tidak lagi tersangka,” ujar Karding, Minggu (7/9/2025). Ia merujuk pada putusan pengadilan dan surat penghentian penyidikan yang membebaskan Aziz dari kasus tersebut.
Namun, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai etika pejabat tetap dipertanyakan. Menurutnya, meski status hukum sudah gugur, kehadiran pejabat negara bersama mantan tersangka bisa melemahkan semangat penegakan hukum lingkungan.
“Ini soal etika, bukan sekadar status hukum,” ucap Boyamin. Ia bahkan menantang Menhut Raja Juli untuk menunjukkan ketegasan dengan membuka kembali penyidikan jika ada bukti baru.
Di sisi lain, Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo menjelaskan bahwa permainan domino dalam forum KKSS bukanlah perjudian, melainkan olahraga berbasis budaya. Hal tersebut merujuk pada ajang Turnamen Domino Menpora Cup 2025 yang telah digelar secara nasional.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menguatkan dengan menerbitkan surat resmi yang menyatakan bahwa permainan domino di bawah naungan PB PORDI tidak mengandung unsur judi. “Hari ini terbit surat dari MUI yang menyatakan bahwa domino halal,” kata Ketua Umum PB PORDI, Andi Jamaro Dulung.
Perdebatan publik kini terfokus pada etika dan simbol kepantasan pejabat negara di tengah sorotan masyarakat terhadap transparansi dan integritas pemerintah. Kasus ini menjadi ujian serius bagi Presiden Prabowo dalam menjaga citra pemerintahan dan merespons tekanan politik yang muncul. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
