Jakarta, EKOIN.CO – Sektor pariwisata diprioritaskan sebagai motor penggerak utama perekonomian bangsa. Demikian ditekankan oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Beliau menyatakan, sektor pariwisata berperan penting dalam memajukan perekonomian rakyat, sebuah visi yang selaras dengan Asta Cita yang digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi VII di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
Widiyanti mengungkapkan, per kuartal pertama tahun 2025, sektor pariwisata sudah menyumbang 3,9 persen dari total PDB (produk domestik bruto) Indonesia. Tidak hanya itu, nilai devisa yang dihasilkan dari pariwisata pada periode yang sama telah mencapai 3,74 miliar dolar Amerika Serikat. Angka-angka ini menunjukkan kontribusi signifikan pariwisata terhadap perekonomian negara.
Oleh karena itu, Widiyanti menilai bahwa penguatan sektor pariwisata kini menjadi prioritas bersama. Hal ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Komisi VII DPR RI. “Kami berharap kehadiran kita semua di ruangan dan lembaga yang terhormat ini menjadi simbol sinergi sekaligus sinyal positif bahwa kita semua terus bekerja dan terbuka untuk setiap pikiran serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan pariwisata,” ucapnya.
Dalam pemaparannya, Menteri Widiyanti juga menjelaskan rancangan kerja Kementerian Pariwisata untuk tahun 2026. Ia menyebutkan, ada lima program unggulan yang telah disiapkan untuk memperkuat sektor pariwisata di seluruh Indonesia.
Kelima program unggulan tersebut adalah penerapan destinasi wisata bersih, yang merupakan turunan dari Gerakan Wisata Bersih (GWB); sinergi peningkatan keselamatan wisata, terutama untuk jenis wisata ekstrem; pengembangan pariwisata naik kelas melalui gastronomi, wellness tourism, dan wisata bahari; program Event by Indonesia; serta program pengembangan desa wisata.
Widiyanti menegaskan, inisiatif ini merupakan wujud komitmen bersama. Tujuannya adalah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. “Utamanya melalui sektor pariwisata yang menjadi salah satu motor Pariwisata Penggerak Ekonomi Rakyat Indonesia saat ini,” imbuhnya.
Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi inisiatif yang disampaikan oleh Kementerian Pariwisata. Bertindak sebagai pimpinan rapat, Saleh menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata.
Saleh menyarankan agar Kementerian Pariwisata merencanakan pembangunan Politeknik Pariwisata. Ia menyebutkan beberapa wilayah yang dianggap strategis untuk pembangunan politeknik tersebut, seperti Tapanuli Bagian Selatan di Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Papua Barat Daya. “Kementerian Pariwisata perlu merencanakan pembangunan Politeknik Pariwisata seperti di Sumatera Utara khususnya di Tapanuli Bagian Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan provinsi lainnya guna meningkatkan sumber daya manusia di bidang pariwisata,” tutur Saleh.
Menurut Saleh, keberadaan politeknik pariwisata di berbagai daerah akan memastikan ketersediaan tenaga profesional yang siap pakai. Hal ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Rapat kerja ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi. Di antaranya adalah Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji, serta para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pariwisata. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap program yang direncanakan.
Komitmen untuk memajukan pariwisata sebagai sektor andalan tidak hanya terlihat dari angka-angka kontribusi PDB, tetapi juga dari program-program konkret yang telah dirumuskan. Program-program ini dirancang untuk menyentuh berbagai aspek penting, mulai dari kebersihan, keamanan, hingga diversifikasi jenis wisata. Dengan demikian, pariwisata diharapkan tidak hanya menarik lebih banyak wisatawan, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik.
Pengembangan desa wisata, misalnya, merupakan salah satu program yang berpotensi besar untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat lokal. Dengan memberdayakan masyarakat desa, pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, program peningkatan keselamatan wisata juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas dan keamanan. Pariwisata ekstrem, misalnya, memerlukan standar keselamatan yang tinggi untuk menjaga kepercayaan wisatawan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun citra pariwisata Indonesia yang profesional dan terpercaya di mata dunia.
Keterlibatan aktif Komisi VII DPR RI dalam rapat kerja ini juga mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah dan legislatif. Dukungan dari DPR sangat krusial untuk memastikan program-program Kementerian Pariwisata dapat terlaksana dengan baik, termasuk dalam hal alokasi anggaran.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Dengan visi yang jelas, program yang terarah, dan kolaborasi yang solid, sektor pariwisata diharapkan dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Upaya-upaya yang dipaparkan oleh Menteri Widiyanti dan Komisi VII DPR RI menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dan legislatif dalam memprioritaskan pariwisata sebagai sektor strategis. Ini bukan hanya tentang destinasi, tetapi juga tentang pembangunan SDM, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas layanan. Dengan langkah-langkah yang terukur, pariwisata dapat menjadi salah satu pilar utama perekonomian.
Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah dan DPR RI dalam memajukan pariwisata adalah sebuah langkah yang patut diapresiasi. Sektor ini memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas, pariwisata dapat menjadi kekuatan pendorong kesejahteraan rakyat secara merata. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan dividen besar bagi bangsa.
Pentingnya Pariwisata Penggerak Ekonomi Rakyat semakin relevan seiring dengan visi pembangunan nasional. Adanya program-program unggulan dan dukungan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa arah pembangunan pariwisata sudah jelas. Namun, implementasinya di lapangan menjadi tantangan terbesar. Setiap program harus dikawal dengan ketat untuk memastikan dampaknya terasa langsung oleh masyarakat.
Saran dari Komisi VII untuk membangun Politeknik Pariwisata di berbagai daerah merupakan langkah strategis yang sangat tepat. Peningkatan kualitas SDM adalah kunci untuk mewujudkan pariwisata yang berkelas dunia. Dengan SDM yang kompeten, setiap layanan pariwisata akan menjadi lebih profesional, yang pada gilirannya akan meningkatkan pengalaman wisatawan dan citra Indonesia di mata dunia.
Kesuksesan pembangunan pariwisata juga tidak terlepas dari peran aktif masyarakat. Edukasi dan kesadaran akan pentingnya pariwisata harus terus ditingkatkan. Pariwisata Penggerak Ekonomi Rakyat bukanlah sekadar slogan, melainkan sebuah tujuan bersama yang harus diwujudkan melalui kerja keras, kolaborasi, dan inovasi dari seluruh elemen bangsa.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
