Jakarta EKOIN.CO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa percepatan program pemerintah menjadi prioritas utama, tanpa boleh tersendat alasan regulasi maupun administratif. Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/9).
Ikuti berita terkini via WA Channel EKOIN
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa Presiden meminta setiap kementerian segera mengeksekusi program tanpa terkendala persoalan birokrasi. “Arahan beliau semua program harus dipercepat pelaksanaannya, tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas. Artinya alasan itu aturan lah apa gitu ya, antara lain misalnya pangan, pangan apapun harus segera dilaksanakan,” ujar Zulhas.
Percepatan Pangan Jadi Prioritas
Menurut Zulhas, fokus utama pemerintah saat ini adalah sektor pangan. Ada dua langkah besar yang sedang dipacu, yakni optimalisasi lahan pertanian eksisting serta pembukaan lahan baru untuk sawah. Beberapa wilayah prioritas mencakup Wanam (Papua), Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan sejumlah daerah lainnya.
“Khusus Wanam tadi sudah dibangun jalan, pelabuhan sudah hampir jadi. Tapi kita akan segera menyelesaikan soal tata ruangnya. Kan itu ada kawasan, sudah di timdu (tim terpadu), sudah ada tata ruang untuk segera kita akan selesaikan percepatan perubahan fungsinya,” jelasnya.
Selain beras dan sumber karbohidrat lain, kebutuhan protein juga menjadi perhatian. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pembangunan 20 ribu hektare tambak pada tahun ini.
“Itu juga diminta untuk dipercepat tahun ini dan tahun depan harus bisa diselesaikan 20 ribu dulu dari target 70 ribu hektare,” kata Zulhas.
Penguatan Desa dan Nelayan
Di samping pangan, percepatan juga berlaku pada program Koperasi Desa Merah Putih. Program ini ditujukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan dengan basis koperasi yang sehat dan berkelanjutan.
Zulhas menambahkan, pemerintah juga menaruh perhatian pada program Kampung Nelayan atau Desa Nelayan. Targetnya, sebanyak 100 desa nelayan bisa terbentuk pada tahun ini.
Menurutnya, percepatan di sektor desa dan perikanan tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata.
Dorongan percepatan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah agar tidak ada program strategis yang tertunda akibat persoalan administratif. Semua langkah diarahkan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan hingga pekerjaan, dapat segera terpenuhi.
Melalui kebijakan percepatan ini, Prabowo menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh menjadi penghambat. Justru, birokrasi harus menjadi motor penggerak agar setiap program benar-benar memberi dampak nyata bagi rakyat.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
