Jakarta,EKOIN.CO- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan aset daerah untuk membangun rumah subsidi berbentuk tapak. Dorongan itu disampaikan langsung usai menghadiri sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/9).
Gabung WA Channel EKOIN di sini
Menurut Maruarar, kebutuhan hunian di ibu kota sangat tinggi, terutama bagi keluarga muda dan generasi pertama pencari rumah. Karena itu, menurutnya, pembangunan tidak bisa terus dipusatkan di luar Jakarta.
“Mungkin ke depan kita diskusikan bagaimana kerja sama pusat dan Jakarta memanfaatkan aset-aset yang ada, bagaimana kita mulai membangun rumah subsidi di Jakarta. Jangan ke atas. Kalau boleh kita pertimbangkan,” ujarnya.
Dorongan Pemanfaatan Aset Daerah untuk Rumah Subsidi
Maruarar menegaskan, pembangunan rumah subsidi selama ini lebih banyak dilakukan di daerah penyangga ibu kota. Padahal, permintaan di Jakarta sendiri jauh lebih besar dan mendesak.
Ia menilai, menghadirkan rumah subsidi di dalam kota penting agar masyarakat tidak semakin kesulitan memperoleh hunian terjangkau. Menurutnya, pembangunan rumah subsidi bisa menjadi solusi nyata bagi banyak keluarga baru.
“Jumlahnya sangat besar dan semoga itu banyak yang terserap di Jakarta. Jadi kita memberikan solusi yang konkret,” tambahnya.
Pemerintah pusat juga disebut telah menyiapkan kredit perumahan dengan total anggaran Rp130 triliun. Maruarar menyebut program ini merupakan langkah terobosan terbesar sepanjang sejarah Indonesia di bidang perumahan.
Kredit Perumahan dan Kebijakan Fiskal
Selain skema kredit besar, pemerintah pusat dan daerah juga telah menyiapkan kebijakan fiskal yang berpihak kepada masyarakat. Misalnya, Pemprov DKI memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sementara pemerintah pusat membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah di bawah Rp2 miliar.
Maruarar menilai, kebijakan tersebut akan membantu banyak kalangan, khususnya generasi muda. Dengan subsidi dan fasilitas kredit, mereka lebih percaya diri untuk mencicil rumah sejak dini.
“Kalau dari muda sudah mulai nyicil 15 tahun, itu akan jauh lebih baik. Apalagi sekarang sudah ada banyak keberpihakan di sektor fiskal kepada rakyat,” jelasnya.
Ia menekankan, kunci sukses program rumah subsidi adalah sinergi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI. Harapannya, pembangunan rumah tapak subsidi di Jakarta segera diwujudkan agar masyarakat bisa merasakan manfaat nyata.
Program rumah subsidi juga diharapkan mampu mengurangi ketimpangan antara ketersediaan hunian dan tingginya permintaan. Dengan demikian, keluarga muda tidak lagi harus bergantung pada perumahan di daerah pinggiran yang jauh dari pusat aktivitas.
Maruarar juga menyoroti kenaikan harga tanah dan material bangunan yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Menurutnya, tanpa langkah konkret, semakin banyak masyarakat yang akan kesulitan memiliki rumah pertama.
Karena itu, pembangunan rumah subsidi di Jakarta dipandang sebagai strategi penting. Selain memenuhi kebutuhan, hal ini juga bisa memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi di ibu kota.
Program tersebut kini tengah ditunggu implementasinya, khususnya bagaimana kerja sama pusat dan daerah dalam mengoptimalkan aset yang ada. Langkah ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah menjawab masalah perumahan di kota besar.
Dengan terobosan ini, Maruarar yakin kebutuhan hunian di Jakarta bisa lebih terkendali. Rumah subsidi tapak di ibu kota dinilai sebagai jawaban atas keresahan banyak warga. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
