Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan hasil rapat bersama Dewan Pertahanan Nasional di Kementerian Pertahanan, Kamis (11/9/2025). Rapat itut membahas tentang tata kelola Timah.
“Yang pertama adalah penataan agar memperkuat PT Timah,” kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (11/9/2025).
Bahli mengatakan 89% total Izin Usaha Pertambangan (IUP) Timah ada di Bangka Belitung, yang dikuasai oleh PT Timah (Persero) Tbk, sehingga perlu ditata. Terutama dalam hal operasi yang harus mengedepankan aspek sosial, lingkungan, dan peningkatan ekonomi daerah.
“Apalagi ini BUMN, dan saya tadi minta agar dalam implementasinya tetap melibatkan masyarakat dalam hal koperasi, UMKM, sebagai dari kerja yang ada di IUP PT Timah,” kata Bahlil.
Diketahui, rapat yang dipimpin Ketua Dewan Pertahanan Nasional Sjafrie Sjansoeddin diselenggarakan di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Kamis (11/9/2025).
Turut hadir antara lain Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, para kepala staf angkatan, serta menteri terkait yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Direktur Utama PT Timah Tbk. Restu Widiyantoro.
Kegiatan diawali dengan pemaparan Dirut PT Timah (Persero) Tbk yang menyampaikan kondisi aktual pertambangan timah. Selain itu juga disoroti masih maraknya penambangan ilegal yang menyebabkan produksi perusahaan belum optimal.
Dalam presentasi tersebut, turut disampaikan dua opsi kebijakan strategis yang dapat ditempuh, antara lain penertiban penambangan ilegal serta langkah-langkah penataan lainnya.
