Jakarta EKOIN.CO – Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menegaskan tuntutannya agar dilakukan reformasi Polri menyusul sejumlah peristiwa kekerasan yang menimpa warga sipil. Namun, organisasi yang beranggotakan tokoh lintas agama ini memastikan tidak mengusulkan pergantian Kapolri. Gabung WA Channel EKOIN untuk berita penting lainnya.
“GNB tidak mengusulkan pergantian Kapolri,” kata Alissa Wahid, tokoh GNB sekaligus putri sulung Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sabtu (13/9/2025). Menurutnya, yang menjadi fokus adalah pembenahan menyeluruh pada tubuh kepolisian, khususnya kebijakan agar tidak terjadi lagi tindak kekerasan berlebihan terhadap masyarakat.
Alissa menekankan, desakan GNB lahir dari refleksi atas berbagai kasus kekerasan yang melibatkan aparat, termasuk insiden pada Agustus 2025 yang menyebabkan korban jiwa. “Kami mengusulkan pembenahan utuh, terutama kebijakannya agar tidak ada ruang tindakan kekerasan eksesif yang dilakukan kepada rakyat,” ujarnya.
Kasus Affan Jadi Pendorong Reformasi Polri
Perhatian publik tertuju pada kasus meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun. Ia tewas usai dilindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta pada 28 Agustus 2025 malam. Insiden itu memicu kemarahan publik dan menambah daftar panjang dugaan kekerasan aparat terhadap warga.
Alissa menyebut kejadian Affan bukanlah kasus tunggal. “Kejadian Affan bukan yang pertama kali, dan bukan hanya pada saat unjuk rasa saja,” ucapnya. Hal itu memperkuat urgensi reformasi Polri yang dinilai harus segera dilakukan agar peristiwa serupa tidak berulang.
Polri sendiri telah memproses tujuh anggotanya yang terlibat. Dua di antaranya diputuskan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terbukti melanggar etik. Pemerintah pun memastikan proses pidana akan berjalan bagi para pelanggar.
Presiden Diminta Segera Ambil Langkah
Selain Alissa, tokoh GNB lainnya, Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan tuntutan ini ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Kita serahkan kepada Presiden untuk secepatnya menempuh langkah-langkah konstruktif,” kata mantan Menteri Agama itu.
Dorongan serupa juga disampaikan Pendeta Gomar Gultom. Seusai pertemuan GNB dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Kamis (11/9/2025) malam, ia mengungkapkan bahwa gagasan pembentukan komisi reformasi Polri mendapat sambutan positif.
“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” ujar Gomar.
GNB menilai komisi reformasi Polri merupakan langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap kepolisian. Dengan adanya tim tersebut, diharapkan terjadi perubahan nyata dalam pola kerja, pengawasan, dan akuntabilitas aparat.
Isu reformasi Polri ini terus menguat karena dianggap menyangkut kualitas demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Publik menunggu langkah konkret pemerintah dalam merespons tuntutan masyarakat dan GNB.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
