Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendorong negosiasi divestasi saham Freeport Indonesia agar pemerintah bisa memperoleh lebih dari 10 persen kepemilikan. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga kontribusi ekonomi, lapangan kerja, dan pendapatan daerah dari kegiatan tambang terbesar di Indonesia itu.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Menurut Tony, jika Freeport tidak dikembangkan, maka kontribusi perusahaan kepada pemerintah yang mencapai sekitar 4 miliar dolar AS per tahun akan berhenti. Selain itu, kontribusi ke daerah sekitar 700 juta dolar AS per tahun juga akan terhenti, begitu pula kesempatan kerja bagi sekitar 30 ribu orang.
“Kalau enggak di-develop berarti kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar 4 miliar dollar (AS) per tahun itu berhenti, kontribusi kepada daerah sekitar 700 juta dollar per tahun juga berhenti, employment 30 ribu berhenti, semuanya berhenti,” tegas Tony.
Tony menekankan bahwa kondisi tersebut merugikan kedua pihak, baik pemerintah maupun Freeport Indonesia, karena potensi keuntungan akan hilang jika divestasi tidak berhasil.
Sejauh ini, negosiasi divestasi masih terus berlangsung, dan belum ada keputusan final mengenai pembelian tambahan saham Freeport oleh pemerintah Indonesia.
Manfaat Ekonomi dari Divestasi Freeport
Negosiasi divestasi memiliki potensi untuk memperpanjang manfaat ekonomi hingga 2061 atau lebih lama. Hal ini diyakini bisa memastikan keberlanjutan kontribusi pendapatan bagi negara dan daerah serta stabilitas lapangan kerja bagi pekerja tambang.
“Kalau kemudian bisa dilakukan lebih lanjut lagi sampai 2061 atau bahkan lebih, maka manfaat-manfaat ekonomi itu akan terus berlanjut,” ujar Tony.
Diskusi internal juga mempertimbangkan kemungkinan menambah kepemilikan saham pemerintah hingga 10 persen pada 2041. Strategi ini masih dalam tahap pembahasan dan menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan kepemilikan negara.
Potensi Kesepakatan dan Tantangan Negosiasi
Menurut Tony, peluang tercapainya kesepakatan divestasi tambahan masih terbuka, namun harus melalui pembahasan yang matang antara pemerintah dan Freeport. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada negosiasi lebih lanjut dan kesiapan kedua pihak.
Selain meningkatkan kepemilikan, pemerintah menekankan pentingnya kelanjutan pembangunan dan operasional tambang agar manfaat ekonomi tetap dirasakan hingga masa depan.
Prabowo Subianto menegaskan bahwa negosiasi saham Freeport merupakan langkah strategis untuk memastikan pemerintah memiliki peran signifikan dalam pengelolaan sumber daya mineral.
Masyarakat juga diharapkan mendapatkan manfaat dari keberlanjutan investasi dan pendapatan yang dihasilkan Freeport melalui berbagai program ekonomi dan sosial di sekitar lokasi tambang.
Tony menambahkan, semua keputusan terkait saham Freeport akan memperhatikan kepentingan jangka panjang negara dan masyarakat, serta menjaga kelangsungan kontribusi ekonomi yang signifikan.
Jika kesepakatan tercapai, pemerintah tidak hanya akan mendapatkan tambahan saham, tetapi juga memperkuat posisi strategis dalam pengelolaan industri pertambangan nasional.
Negosiasi divestasi saham Freeport menjadi salah satu agenda penting pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi negara dan keberlanjutan operasional perusahaan tambang.
langkah pemerintah untuk menambah kepemilikan saham Freeport hingga lebih dari 10 persen masih dalam proses negosiasi, dengan tujuan utama menjaga manfaat ekonomi, pekerjaan, dan kontribusi daerah.
bagi pemerintah adalah: terus intensifkan negosiasi, pastikan transparansi, libatkan masyarakat, jaga kelangsungan pekerjaan, dan evaluasi secara berkala agar manfaat ekonomi maksimal dapat dicapai.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
