Jakarta EKOIN.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dialihkan ke bantuan pangan beras 10 kilogram apabila tidak terserap dengan optimal. Kebijakan ini diputuskan guna memastikan dana yang tersedia dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Gabung WA Channel EKOIN untuk berita terkini
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/9/2025). Ia menegaskan bahwa langkah ini bukanlah bentuk teguran terhadap Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan upaya mendukung percepatan penyerapan anggaran yang berjalan lambat.
Bantuan beras jadi alternatif MBG
Purbaya menyampaikan, apabila realisasi program MBG masih tersendat, maka anggaran dapat dialihkan ke program bantuan pangan berupa beras 10 kilogram. Menurutnya, pengalihan ini memungkinkan perpanjangan masa bantuan beras yang selama ini hanya dijadwalkan berlangsung hingga November 2025.
“Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat, seperti perluasan bantuan yang 2 kali 10 kilogram beras,” kata Purbaya.
Sejauh ini, pemerintah telah resmi memperpanjang bantuan pangan beras untuk dua bulan ke depan, yakni pada Oktober dan November 2025. Dengan adanya realokasi anggaran MBG, Purbaya menilai bantuan tersebut berpotensi diperpanjang lebih lama.
Ia menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan prinsip efisiensi fiskal. Dana yang tidak terserap justru dapat menambah beban bunga negara jika terus mengendap di kas. Oleh karena itu, pemanfaatan yang lebih tepat sasaran menjadi prioritas pemerintah.
“Daripada nganggur duitnya, kan saya bayar bunga juga,” ujarnya.
Patroli anggaran dimulai pekan depan
Selain memastikan kelancaran program MBG, Menkeu juga menyiapkan langkah konkret berupa patroli anggaran. Kegiatan ini akan dilakukan mulai pekan depan dengan memantau langsung sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
“Nanti minggu depan saya mulai jalan. Nanti (kementeriannya) kita lihat mana yang paling pas,” tegas Purbaya.
Patroli ini dimaksudkan untuk mengevaluasi penyerapan belanja pemerintah secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada MBG. Hal ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat bergantung pada realisasi anggaran belanja negara.
Sebelumnya, Purbaya sudah menyampaikan rencana realokasi belanja pemerintah untuk memastikan setiap rupiah anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia menyebut, pola yang sama juga akan diterapkan pada MBG agar penyerapan berjalan lebih maksimal.
“Yang MBG treatment-nya sama, treatment-nya akan sama,” katanya.
Untuk mempercepat kinerja BGN, Purbaya juga menyiapkan tim khusus yang ditugaskan membantu proses administrasi maupun teknis di lapangan. Tim ini diharapkan mampu mendorong akselerasi realisasi sehingga program MBG dapat berjalan sesuai target.
Menurut Purbaya, jika BGN mampu menyerap anggaran dengan baik, maka pemerintah tidak akan melakukan realokasi. “Kalau memang bisa diserap, kan bagus. Jadi saya enggak negur, tapi saya mendukung,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini bersifat fleksibel. Pemerintah lebih mengutamakan manfaat yang bisa langsung dirasakan masyarakat daripada membiarkan dana tidak terpakai.
Dengan strategi tersebut, diharapkan program MBG tetap berjalan efektif, sekaligus menjaga stabilitas bantuan pangan bagi masyarakat rentan.
Pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan urgensi penyerapan anggaran secara maksimal agar manfaat langsung dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah menunjukkan fleksibilitas dengan membuka opsi realokasi dana program MBG ke bantuan pangan beras 10 kilogram jika terdapat hambatan dalam pelaksanaan.
Kebijakan ini juga menjadi bentuk efisiensi fiskal, mencegah dana mengendap tanpa penggunaan yang jelas dan justru membebani kas negara. Dengan adanya mekanisme patroli anggaran, pemerintah berupaya memperketat pengawasan agar tidak ada dana terbuang percuma.
Selain itu, langkah pengalihan anggaran ini juga berpotensi memperpanjang masa distribusi bantuan pangan beras yang selama ini sangat dibutuhkan masyarakat berpendapatan rendah. Dengan begitu, program sosial dapat berjalan lebih merata.
Namun, efektivitas strategi ini tetap bergantung pada koordinasi dengan BGN. Bila BGN mampu mempercepat penyerapan, realokasi tidak perlu dilakukan, dan program MBG dapat berjalan sesuai rencana.
Secara keseluruhan, kebijakan Menkeu ini menjadi refleksi pentingnya manajemen anggaran yang gesit, responsif, dan berorientasi langsung pada kebutuhan rakyat. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
