Jakarta,EKOIN.CO- Gelombang unjuk rasa yang digerakkan mahasiswa dan sejumlah figur publik mencuat pada awal September 2025. Aksi ini dipicu oleh tuntutan “17+8” yang diperkenalkan oleh kelompok tokoh muda, termasuk Jerome Polin, yang menyuarakan isu politik, pendidikan, dan transparansi pemerintahan. Kehadiran tuntutan tersebut langsung menjadi sorotan publik serta memicu diskusi luas di media sosial mengenai urgensinya dan bagaimana pemerintah merespons.
Gabung WA Channel EKOIN
Puluhan ribu mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta dan beberapa daerah lain turun ke jalan membawa poster dengan narasi yang merujuk langsung pada “17+8 Demands”. Aksi ini disebut sebagai salah satu gelombang unjuk rasa terbesar pascareformasi, karena melibatkan koordinasi lintas kampus, komunitas digital, serta tokoh publik dengan pengaruh besar di kalangan generasi muda.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan masih mengkaji tuntutan tersebut dan menekankan pentingnya dialog terbuka. Namun, sebagian netizen menilai bahwa jawaban yang diberikan pemerintah belum cukup konkret.
Unjuk rasa dan sorotan publik
Tuntutan “17+8” merangkum sejumlah isu yang dinilai penting oleh generasi muda. Beberapa poin di dalamnya antara lain menyinggung kebebasan berpendapat, reformasi sistem pendidikan, keterbukaan anggaran, hingga langkah penanganan krisis lingkungan. Menurut penggagasnya, tujuan utama dari tuntutan ini adalah menciptakan arah kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat luas, terutama kalangan muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan.
Di media sosial, topik ini menduduki daftar terpopuler selama berminggu-minggu. Tagar seputar tuntutan “17+8” ramai digunakan di X (Twitter), Instagram, hingga TikTok. Netizen memperdebatkan efektivitas gerakan ini, apakah dapat mendorong perubahan nyata atau sekadar menjadi euforia sesaat.
Menurut sejumlah pengamat politik, aksi ini menunjukkan pergeseran dinamika gerakan mahasiswa yang kini terintegrasi dengan kekuatan digital. “Kekuatan massa mahasiswa tidak lagi hanya hadir di jalanan, tetapi juga di ruang digital. Itulah yang membuat gerakan ini cepat meluas,” ujar seorang analis politik dari salah satu universitas negeri.
Selain itu, keterlibatan figur publik seperti Jerome Polin dan beberapa konten kreator lain membuat tuntutan ini lebih mudah dipahami masyarakat awam. Kehadiran mereka dianggap memengaruhi cara generasi muda melihat politik sebagai sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Unjuk rasa dan respons pemerintah
Meski ramai diperbincangkan, respons pemerintah terhadap tuntutan ini dinilai masih terbatas. Beberapa pejabat menyampaikan apresiasi terhadap aspirasi yang disuarakan, namun menegaskan bahwa proses perumusan kebijakan membutuhkan waktu. “Kami membuka ruang dialog, tetapi harus ada mekanisme jelas agar setiap tuntutan bisa dikaji secara rasional,” kata salah satu perwakilan pemerintah.
Pernyataan tersebut memunculkan beragam reaksi. Sebagian mahasiswa menilai pemerintah belum serius merespons karena tidak ada langkah konkret yang diumumkan. Namun, ada pula yang melihat ini sebagai pintu masuk untuk membangun komunikasi lebih intensif antara pemerintah dan generasi muda.
Dalam beberapa aksi, mahasiswa juga menekankan bahwa tuntutan ini bukan hanya sekadar agenda sesaat. Mereka menegaskan, gerakan akan terus berlanjut hingga ada hasil nyata dari pemerintah.
Sementara itu, aparat keamanan terlihat menjaga ketat jalannya aksi agar tetap kondusif. Sejumlah titik di Jakarta, seperti sekitar kawasan Monas dan depan DPR, menjadi pusat konsentrasi massa. Hingga kini, tidak ada laporan bentrokan serius, meski sempat terjadi saling dorong antara peserta aksi dan aparat.
Ke depan, organisasi mahasiswa berencana menyebarkan gerakan ini ke lebih banyak kota di Indonesia. Mereka menganggap bahwa isu yang diangkat bersifat nasional dan memerlukan partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat.
Para pengamat menilai, jika tidak ditangani secara cepat, gerakan “17+8 Demands” berpotensi menjadi simbol perlawanan baru terhadap stagnasi kebijakan pemerintah. Isu-isu yang terkandung di dalamnya diperkirakan akan terus melekat dalam wacana politik nasional hingga beberapa tahun ke depan.
Gerakan unjuk rasa “17+8 Demands” telah menjadi fenomena sosial-politik yang mencerminkan kegelisahan generasi muda terhadap arah kebijakan nasional. Kehadiran tokoh publik turut memperluas jangkauan isu ini, baik di dunia nyata maupun ruang digital.
Pemerintah disarankan tidak hanya memberikan respons normatif, tetapi juga menindaklanjuti dengan langkah konkret agar aspirasi tidak berkembang menjadi kekecewaan. Mahasiswa dan masyarakat sipil juga perlu menjaga aksi tetap damai serta fokus pada substansi tuntutan. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
