Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tiba-tiba menyambangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (30/9/2025) pagi. Kunjungannya membahas finalisasi program pemagangan nasional yang akan mulai dijalankan pertengahan bulan Oktober.
“Ya, tadi Pak Airlangga datang, ingin memastikan bahwa kita sudah siap sistemnya. Dan juga tadi kita mendengar beberapa konfirmasi dari beliau terkait dengan pembahasan kita,” ungkap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat ditemui di kantornya, Jakarta.
Yassierli menuturkan, skema pemagangan tersebut sudah difinalkan. “Sudah, sudah difinalkan. Insyaalah nanti target kita, kita mulai pertengahan bulan depan (Oktober),” tegasnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan program magang akan berlangsung dalam dua fase. Pertama, perusahaan membuka lowongan magang melalui platform Kemnaker. “Fasenya itu adalah perusahaan dulu yang kemudian akan memposting lowongan-lowongan, kami kasih waktu mungkin sekitar seminggu, setelah itu baru kemudian calon peserta itu memilih,” jelas Yassierli.
Soal jumlah perusahaan yang ikut serta, dia menegaskan tidak ada batasan. “Bebas. Syaratnya adalah mereka yang terdaftar memiliki izin usaha dan terdaftar di WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan),” ujarnya.
Adapun bagi perusahaan yang berminat, pendaftaran dilakukan langsung melalui platform Kemnaker. “Iya. Kita sudah ada platform sebenarnya,” imbuh dia.
Program pemagangan ini sebelumnya masuk dalam paket stimulus ekonomi 8+4+5 senilai Rp16,23 triliun. Pemerintah menargetkan lulusan perguruan tinggi maksimal 1 tahun (lulusan baru) bisa ikut serta.
Dari paket tersebut, anggaran senilai Rp198 miliar dialokasikan khusus untuk program magang pada tahun 2025, dan jumlah yang sama pada tahun 2026, dengan target 20.000 penerima manfaat. Peserta akan mendapat uang saku sekitar Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan.
“Program ini 6 bulan, 3 bulan ini, dan 3 bulan nanti, Januari, Februari, Maret dan kita akan melihat setelahnya bisa di roll over dilanjutkan,” ujar Airlangga pada Senin (22/9/2025) lalu.
Ia juga menegaskan perusahaan tidak perlu membayar gaji. “Insentifnya perusahaan tidak bayar, UMP-nya dibayar oleh pemerintah,” katanya.
