Jakarta, EKOIN.CO – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tegaskan tidak akan izinkan atlet Israel datang ke Jakarta dalam rangka mengikuti Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Indonesia Arena pada 19–25 Oktober. Pernyataan ini disampaikan setelah muncul kabar bahwa tim senam Israel telah daftarkan atletnya untuk ambil bagian dalam kejuaraan internasional tersebut.
Menurut Pramono, kedatangan atlet Israel dalam situasi saat ini tidak hanya tak perlu, tetapi juga berisiko memicu kemarahan publik. Ia sarankan agar izin visa mereka tak diterbitkan, sehingga kehadiran mereka di Jakarta bisa dicegah sejak awal. “Tentang atlet Israel … dalam kondisi seperti ini, pasti saya tidak izinkan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta.
Sebagai tuan rumah, Indonesia melalui Persani (Persatuan Senam Indonesia) bertanggung jawab menyelenggarakan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. Federasi Senam Israel menyebut mereka telah mendaftar dan berharap partisipasi mereka tidak dibatasi oleh pertimbangan eksternal.
Namun, pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri katakan tidak berwenang tentukan secara langsung penerimaan atlet tersebut. Menlu Sugiono menyebut penentuan visa pada dasarnya berada di otoritas imigrasi dan penyelenggara acara. “Kalau misalnya terima atau tidak itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak,” katanya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) serukan agar pemerintah bersikap tegas dan tidak memberi izin bagi atlet Israel berlaga di Indonesia. Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang HLNKI, ingatkan bahwa posisi Indonesia yang dukung Palestina harus konsisten dan tidak terganggu oleh ajang olahraga. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, desak agar atlet Israel tidak diberikan panggung dalam Kejuaraan Dunia Senam 2025 karena potensi konflik dan sorotan publik.
Ormas keagamaan juga peringatkan risiko protes publik. Mereka sebut bahwa masyarakat Indonesia sangat sensitif terhadap isu Palestina, sehingga kehadiran atlet Israel bisa dianggap sebagai tindakan bertentangan dengan solidaritas terhadap Gaza.
Meski demikian, federasi senam Israel klaim telah lakukan komunikasi langsung dengan penyelenggara dan yakin bahwa keputusan olahraga tidak seharusnya dipengaruhi oleh isu politik. Dalam daftar peserta kejuaraan dunia nanti, Indonesia tercatat akan menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya dan sambut sekitar 86 negara dalam ajang ini.
Peristiwa ini ingatkan pengalaman masa lalu, ketika Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 karena penolakan terhadap tim Israel — yang berdampak pada reputasi internasional. Indonesia kini dihadapkan pada dilema antara menjaga konsistensi kebijakan luar negeri dan junjung prinsip bahwa olahraga seharusnya bersifat inklusif dan netral.
Di ajang internasional, prinsip non-diskriminasi di olahraga sering ditegaskan oleh federasi dunia. Namun, negara penyelenggara memiliki hak menerapkan regulasi keamanan, visa, dan syarat administratif yang berlaku di wilayah yurisdiksi mereka. Posisi Indonesia sebagai tuan rumah memberi kewenangan signifikan dalam tentukan syarat masuk atlet asing.
Dalam konteks ini, kata pamungkas “solidaritas” muncul sebagai nilai sentral — baik solidaritas dengan Palestina, maupun solidaritas dalam menjaga integritas olahraga. Keputusan Jakarta akan muatan pesan politik sekaligus simbol moral dalam diplomasi olahraga Indonesia ke dunia.
Ke depan, perhatian publik tertuju pada bagaimana penyelenggara akan merespons tekanan politis, regulasi visa, dan potensi dampak reputasi di kancah internasional. Semua pihak — pemerintah pusat, pemprov DKI, MUI, Persani, dan komunitas olahraga — dituntut merumuskan langkah yang transparan, tanggung jawab, dan menjaga keseimbangan antara prinsip olahraga dan nilai diplomasi.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcYPIvKh3Yr2v
