Banda Aceh, ekoin.co – Pemerintah Aceh memastikan empat kabupaten kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana akibat cuaca ekstrem yang masih melanda sejumlah wilayah hingga penghujung tahun 2025.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir SIP MPA, mengatakan perpanjangan status tersebut dilakukan berdasarkan laporan resmi pemerintah kabupaten yang menilai kondisi di lapangan masih membutuhkan penanganan darurat lanjutan.
“Berdasarkan laporan yang kami terima dari pemerintah kabupaten, kondisi di lapangan masih membutuhkan penanganan darurat, sehingga status tanggap darurat diperpanjang,” ujar M. Nasir di Banda Aceh, Selasa (31/12/2025).
Kabupaten Aceh Tamiang memperpanjang status tanggap darurat mulai 24 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026. Keputusan itu diambil karena dampak banjir dan cuaca ekstrem masih mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, sementara proses pemulihan belum sepenuhnya berjalan normal.
Sementara Kabupaten Aceh Tengah menetapkan perpanjangan masa tanggap darurat sejak 30 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Langkah ini diperlukan untuk memastikan penanganan bencana berjalan menyeluruh, mulai dari evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar warga, hingga perbaikan infrastruktur publik yang terdampak.
“Laporan dari Aceh Tengah menunjukkan masih adanya kerusakan fasilitas publik dan kebutuhan masyarakat yang harus ditangani secara intensif,” kata M. Nasir.
Kabupaten Aceh Utara juga memperpanjang status tanggap darurat selama tujuh hari, terhitung sejak 30 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Sejumlah wilayah dilaporkan masih terisolasi serta mengalami kerusakan infrastruktur cukup berat akibat banjir bandang dan longsor.
Selain itu, Kabupaten Bener Meriah menetapkan perpanjangan masa tanggap darurat mulai 31 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026, seiring belum pulihnya kondisi di sejumlah titik terdampak bencana.
M. Nasir menambahkan, curah hujan di kawasan Takengon–Bireuen hingga Bener Meriah–Aceh Utara masih tergolong tinggi. Sejumlah ruas jalan yang rusak akibat banjir bandang dan longsor sejak akhir November 2025 juga belum sepenuhnya dapat difungsikan normal.
Pemerintah Aceh, kata dia, terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, serta instansi terkait untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal.
“Pemerintah Aceh meminta seluruh pihak mendukung penuh upaya penanggulangan bencana agar pemulihan kondisi masyarakat dapat segera tercapai,” pungkasnya.
