Jakarta, Ekoin.co – Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital atau Deputi 3 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Dialog Kinerja Tahun 2026 guna mewujudkan Akselerasi Ekonomi Digital 2026. Kegiatan strategis ini menjadi momentum penting bagi kementerian untuk mengevaluasi hasil kinerja sepanjang tahun 2025 sekaligus merumuskan arah program prioritas untuk tahun ini. Pemerintah berupaya memastikan seluruh unit kerja mampu bergerak selaras dengan visi pembangunan nasional di tengah dinamika pasar global yang terus berubah dengan sangat cepat. Melalui pertemuan tersebut, para jajaran pimpinan merinci rencana aksi yang lebih taktis dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat luas di Indonesia.
Sesi awal pertemuan ini membahas secara komprehensif mengenai tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Deputi 3. Para pejabat mengevaluasi peran masing-masing dalam mendukung koordinasi serta sinkronisasi kebijakan yang telah berjalan di bawah naungan Kemenko Perekonomian. Selain itu, mereka juga meninjau kembali kualitas pelayanan publik yang telah kementerian berikan kepada masyarakat sepanjang tahun lalu. Langkah ini sangat krusial agar pemerintah memiliki data yang akurat mengenai efektivitas setiap kebijakan yang telah mereka implementasikan di lapangan.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Ali Murtopo Simbolon, memberikan arahan langsung dalam diskusi yang berlangsung di Jakarta tersebut. Beliau menyampaikan bahwa dialog kali ini memang sengaja menitikberatkan pada isu-isu strategis yang muncul sepanjang periode tahun 2025. Evaluasi tersebut menurutnya akan menjadi dasar refleksi organisasi dalam meningkatkan efektivitas kerja pada masa mendatang agar lebih memberikan dampak nyata bagi rakyat. Ali Murtopo menginginkan agar setiap jajaran pegawai memiliki pemahaman yang sama terhadap tantangan ekonomi yang sedang melanda tanah air saat ini.
“Kali ini, dialog kita berfokus pada isu-isu strategis yang dihadapi sepanjang tahun 2025. Evaluasi ini menjadi dasar refleksi organisasi dalam meningkatkan efektivitas kerja ke depan,” tutur Deputi Ali Murtopo Simbolon dalam sambutannya. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya kejujuran dalam melihat kekurangan proses kerja lama guna melakukan perbaikan yang signifikan. Beliau percaya bahwa transparansi internal merupakan modal utama untuk membangun birokrasi yang lebih kuat dan tahan banting terhadap krisis.
Dalam diskusi yang dinamis, para peserta juga membedah berbagai tantangan teknis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Mereka menyoroti kebutuhan koordinasi antarunit yang lebih intensif agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan perniagaan. Kemudian, forum tersebut melahirkan sejumlah rekomendasi perbaikan proses kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi internal kementerian. Hasil diskusi ini nantinya akan menjadi referensi utama dalam penyusunan strategi kinerja yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sektor perniagaan digital.
Komitmen Deputi 3 Terhadap Integritas dan Tata Kelola Birokrasi
Memasuki sesi inti kegiatan, para pejabat mulai membahas rencana program kerja dan target capaian kinerja secara detail untuk tahun 2026. Salah satu agenda utama yang mereka susun adalah Perjanjian Kinerja sebagai komitmen tertulis dalam mencapai sasaran kerja yang terukur dan akuntabel. Melalui perjanjian ini, setiap unit kerja memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menyelesaikan setiap program tepat pada waktunya. Hal ini merupakan bagian dari upaya kementerian dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah di sektor ekonomi.
Seirama dengan hal tersebut, kementerian juga memperkuat komitmen mereka dalam Pembangunan Zona Integritas di lingkungan kerja Deputi 3. Mereka menargetkan pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani atau WBBM secara lebih konsisten. Penguatan integritas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan publik yang kementerian jalankan bebas dari praktik pungutan liar maupun gratifikasi. Profesionalisme pegawai menjadi aspek yang terus mendapatkan pengawasan ketat agar standar kualitas layanan kementerian tetap terjaga di mata nasabah dan pelaku usaha.
Selanjutnya, pimpinan Kedeputian 3 juga mulai melakukan langkah awal dalam penyusunan Rencana Strategis atau Renstra untuk periode tahun 2025-2029. Dokumen ini akan menjadi panduan kebijakan jangka menengah yang menentukan arah pengembangan ekonomi digital Indonesia selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini melibatkan berbagai analisis data serta prediksi tren teknologi global agar kebijakan yang dihasilkan tetap relevan bagi para pemangku kepentingan. Dengan perencanaan yang matang, pemerintah optimis dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Program Strategis Deputi 3 Terkait Gig Economy dan AI
Berkenaan dengan program prioritas, Deputi 3 akan meluncurkan sejumlah inisiatif besar sepanjang tahun 2026 ini untuk memperkuat struktur ekonomi rakyat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah inisiatif Gig Economy yang sudah mulai berjalan sejak pertengahan Januari 2026 lalu. Program ini memiliki arah untuk memperkuat ekosistem kerja digital agar para pekerja lepas atau freelancer mendapatkan perlindungan dan ruang yang lebih inklusif. Pemerintah memandang bahwa sektor ini memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja kreatif yang selama ini belum terakomodasi secara formal.
Di samping itu, Deputi Ali Murtopo Simbolon juga menegaskan kelanjutan dan penguatan program AI Innovation di lingkungan kementerian. Program ini dijadwalkan akan mulai berjalan secara intensif pada Februari 2026 untuk mendukung pemanfaatan kecerdasan buatan dalam merumuskan kebijakan publik. Pemanfaatan AI diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui analisis data yang lebih cepat dan akurat. Teknologi ini nantinya akan membantu dalam memetakan potensi pasar serta memprediksi risiko ekonomi dengan tingkat presisi yang lebih tinggi.
Deputi Ali sangat mengapresiasi partisipasi aktif dari seluruh pegawai dalam menyumbangkan ide serta solusi selama sesi dialog berlangsung. Beliau kembali mengingatkan pentingnya komitmen bersama dalam mengejar target kinerja yang telah mereka sepakati bersama dalam forum tersebut. Sinergi antarunit kerja harus tetap menjadi prioritas agar setiap kendala yang muncul di lapangan dapat teratasi dengan solusi yang komprehensif. Beliau yakin bahwa dengan kerja sama yang solid, Deputi 3 mampu menjalankan fungsi koordinasi kebijakan secara efektif sepanjang tahun berjalan.
“Saya mengapresiasi partisipasi aktif seluruh pegawai dan menegaskan kembali komitmen bersama untuk mengakselerasi pencapaian target kinerja, memperkuat integritas birokrasi, serta meningkatkan sinergi antarunit kerja,” pungkas Deputi Ali Murtopo Simbolon dalam penutupnya. Harapan besar ini dititipkan kepada seluruh jajaran agar mereka tidak hanya bekerja sebagai rutinitas, tetapi juga sebagai pengabdi masyarakat yang berdedikasi tinggi. Motivasi ini diharapkan mampu memacu semangat kerja seluruh pegawai dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Seluruh jajaran pegawai Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital hadir secara lengkap dalam kegiatan dialog kinerja tersebut. Peserta mencakup jajaran dari lingkup Sekretariat Deputi hingga para Asisten Deputi yang membidangi berbagai sektor perdagangan dan logistik. Kehadiran para Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri serta Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga memberikan perspektif penting mengenai stabilitas pasar domestik. Selain itu, jajaran Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor turut memberikan masukan terkait ekspansi pasar internasional bagi produk lokal.
Para Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional serta Pengembangan Ekonomi Digital juga aktif dalam merumuskan strategi konektivitas infrastruktur penunjang ekonomi. Mereka menyadari bahwa efisiensi logistik merupakan kunci utama dalam menekan biaya operasional bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di seluruh wilayah Indonesia. Terlebih lagi, Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan memberikan laporan mengenai sejauh mana akses finansial digital telah menjangkau masyarakat di daerah pelosok. Koordinasi yang lengkap ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang menyeluruh dan merata.
Dengan berakhirnya dialog kinerja ini, Deputi 3 Kemenko Perekonomian kini memiliki landasan yang kuat untuk melangkah menuju target-target besar tahun 2026. Fokus pada inovasi teknologi dan perlindungan tenaga kerja digital diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi pemain utama dalam ekonomi digital di kawasan regional. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau setiap progres program kerja secara berkala agar setiap hambatan bisa segera teratasi melalui kebijakan yang tepat sasaran. Melalui visi yang jelas, Akselerasi Ekonomi Digital 2026 diharapkan bukan sekadar slogan, melainkan realitas yang membawa kemakmuran bagi bangsa.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Pemerintah sebaiknya terus meningkatkan literasi digital bagi para pekerja lepas agar mereka mampu mengoptimalkan peluang dalam ekosistem gig economy yang sedang berkembang. Infrastruktur internet di wilayah pedesaan perlu mendapatkan perhatian lebih agar program inklusi keuangan digital dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Para pelaku usaha mikro diharapkan mulai mengadopsi teknologi kecerdasan buatan sederhana guna meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing produk di pasar global. Kolaborasi antara kementerian dan sektor swasta harus dipererat untuk menciptakan standar perlindungan kerja yang lebih baik bagi para mitra pengemudi daring maupun freelancer lainnya.
Kementerian perlu melakukan pemantauan berkala terhadap implementasi Zona Integritas agar semangat birokrasi bersih tidak hanya menjadi simbol di atas kertas semata. Masyarakat umum juga dapat berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap pelayanan publik melalui kanal-kanal pengaduan resmi yang telah tersedia di lingkungan kementerian.
Penyusunan Rencana Strategis harus melibatkan lebih banyak akademisi dan praktisi teknologi agar kebijakan yang dihasilkan memiliki basis data ilmiah yang kuat dan relevan. Sosialisasi mengenai manfaat AI Innovation bagi pertumbuhan ekonomi nasional perlu terus diperluas agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai peran teknologi dalam menggantikan tenaga kerja manusia.
Koordinasi antar asisten deputi harus tetap terjaga secara rutin guna meminimalisir adanya ego sektoral yang dapat menghambat kelancaran program prioritas nasional di tahun 2026. Keseriusan dalam mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya merupakan langkah awal yang sangat positif bagi kemajuan ekonomi digital Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.
Dialog Kinerja Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Deputi 3 Kemenko Perekonomian menjadi tonggak penting bagi penguatan fondasi ekonomi digital nasional di masa kini. Evaluasi mendalam terhadap kinerja tahun 2025 telah memberikan gambaran yang jelas mengenai arah perbaikan birokrasi yang harus segera dilakukan oleh seluruh jajaran.
Inisiatif Gig Economy yang diluncurkan pada pertengahan Januari merupakan langkah maju dalam memberikan kepastian ruang kerja bagi jutaan pekerja lepas di Indonesia. Program AI Innovation yang menyusul pada Februari 2026 akan melengkapi strategi pemerintah dalam menggunakan teknologi cerdas sebagai alat pengambil kebijakan ekonomi yang akurat.
Penegasan komitmen Ali Murtopo Simbolon terhadap integritas dan sinergi antarunit mencerminkan semangat baru dalam tubuh kementerian untuk melayani rakyat dengan lebih profesional. Dukungan dari berbagai unit asisten deputi memastikan bahwa setiap aspek perniagaan mulai dari logistik hingga inklusi keuangan mendapatkan porsi perhatian yang seimbang.
Pencapaian target kinerja yang terukur melalui Perjanjian Kinerja diharapkan mampu mendorong efektivitas kerja pegawai kementerian dalam mengeksekusi program-program strategis yang sudah direncanakan. Rencana Strategis 2025-2029 akan menjadi kompas bagi arah pembangunan ekonomi digital Indonesia agar tetap berada pada jalur pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, pertemuan strategis di Jakarta ini telah melahirkan optimisme baru bagi percepatan pembangunan ekonomi yang modern dan inklusif di tanah air. Dengan kerja keras dan kolaborasi yang solid, target besar tahun 2026 dalam sektor perniagaan digital optimis dapat tercapai demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.(*)
