Jakarta, Ekoin.co — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan optimisme tinggi terhadap daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Dengan menekankan bahwa sekitar 90 persen pertumbuhan Indonesia ditopang konsumsi domestik, Purbaya menilai gejolak ekonomi dunia seharusnya tidak menjadi ancaman serius bagi stabilitas dalam negeri.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/1), Purbaya menyebut kontribusi faktor global terhadap ekonomi Indonesia relatif kecil, hanya sekitar 10 hingga 20 persen.
Dengan struktur tersebut, ia menilai fondasi ekonomi nasional cukup kokoh untuk menghadapi tekanan eksternal.
“Selama permintaan domestik kuat, seharusnya ekonomi kita tetap aman. Pengaruh global itu terbatas,” ujar Purbaya.
Namun, optimisme tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan sebagian pengamat.
Narasi ekonomi yang terlalu menekankan kemandirian domestik dinilai berisiko menafikan realitas keterkaitan global yang masih kuat, terutama di sektor manufaktur, energi, dan keuangan.
Ketergantungan industri terhadap bahan baku impor, fluktuasi harga komoditas, serta sensitivitas arus modal asing terhadap kebijakan suku bunga global disebut tetap menjadi faktor penentu stabilitas Rupiah dan pasar keuangan nasional.
Dalam konteks ini, mengerdilkan peran faktor global hingga satu digit dinilai terlalu menyederhanakan persoalan.
Purbaya juga menyoroti inflasi yang terkendali di level 2,9 persen, dengan inflasi inti berada di angka 2,3 persen.
Bahkan, menurutnya, tanpa komponen harga emas, inflasi inti hanya sekitar 1,5 persen. Bagi pemerintah, kondisi ini menjadi ruang aman untuk mendorong pertumbuhan tanpa tekanan kenaikan suku bunga.
Namun, rendahnya inflasi inti juga menyimpan tafsir lain. Sejumlah analis menilai kondisi tersebut justru mencerminkan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Minimnya tekanan inflasi bisa menjadi sinyal bahwa konsumsi masih tertahan, bukan semata keberhasilan pengendalian harga.
Untuk menjaga pertumbuhan di kisaran 5,0 hingga 5,4 persen, pemerintah menjanjikan strategi debottlenecking dengan memangkas hambatan birokrasi lintas kementerian.
Purbaya bahkan mendorong pelaku usaha dan investor agar tidak ragu mempercepat ekspansi.
Meski demikian, publik masih menunggu bukti konkret. Tanpa reformasi struktural yang nyata—terutama di sektor pajak, bea cukai, dan iklim investasi—optimisme ekonomi mandiri dikhawatirkan hanya akan menjadi narasi percaya diri, bukan tameng yang benar-benar siap menghadapi badai global. (*)
