Jakarta, Ekoin.co – Ada anomali dalam indikator ekonomi makro Indonesia sepanjang 2025. Ekonomi tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, tapi penerimaan negara kita justru mengalami shortfall.
Sorotan itu datang dari Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah. Said Abdullah, yang juga menjabat sebagai Ketua Banggar DPR RI, mempertanyakan korelasi antara angka pertumbuhan ekonomi dengan realisasi penerimaan negara yang tidak sejalan.
“Ada anomali. Pertanyaan besar kami di Banggar dan Komisi XI DPR, kita tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, tapi penerimaan negara kita justru mengalami shortfall (kekurangan) yang luar biasa. Ini sebuah anomali,” ujar Said dikutip Kamis (12/2).
Menurut Said, dalam kondisi normal, pertumbuhan ekonomi yang positif seharusnya berbanding lurus dengan naiknya penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan.
“Seharusnya begitu ekonomi tumbuh, penerimaannya ikut tergeret naik. Tapi ini justru tumbuh, namun penerimaannya slow down. Nah, itu menjadi PR bersama kita,” kata Said.
Said menegaskan, meskipun PDIP memosisikan diri sebagai partai penyeimbang, pihaknya memiliki moral obligation (kewajiban moral) untuk memberikan sumbangsih pemikiran atau ‘amaliah pikiran’ agar pemerintahan tetap berjalan baik hingga 2029.
“Kami mendapatkan sinyal kondisi perekonomian mutakhir untuk memberikan masukan nyata bagi pemerintah, khususnya strategi keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen dan memperbaiki rasio pajak kita,” kata Said.
Said Abdullah, memberikan catatan terkait tekanan eksternal dari lembaga keuangan global seperti MSCI, Moody’s, hingga FTSE yang mulai menunjukkan sentimen negatif terhadap pasar Indonesia.
“Tiga pekan terakhir kita diterpa badai tekanan luar yang dahsyat. Pembacaan ini tentu harus diikuti langkah mitigasi dari pemerintah. Seharusnya ini dipimpin langsung oleh Presiden kita, termasuk segera menggelar rapat KSSK,” kata Said.
Said menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan (trust) investor melalui transparansi di bursa saham, ketimbang hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi.
“Yang diperlukan saat ini bukan sekadar menumbuhkan pasar modal, tapi menumbuhkan trust. Pemerintah harus memastikan independensi BI dan OJK berjalan optimal untuk memitigasi dampak di kuartal pertama dan kedua tahun ini,” tambah Said.
Strategi Keluar dari Jebakan Pertumbuhan 5%
PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai di luar pemerintahan menggelar diskusi terbatas secara tertutup yang menghadirkan deretan pakar ekonomi, fiskal, dan moneter di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).
Diskusi ini bertujuan menggali insight strategis terkait tantangan ekonomi nasional yang tengah diterpa tekanan global.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa diskusi ini merupakan bagian dari tanggung jawab partai dalam memantau kondisi perekonomian terkini, mulai dari sektor riil hingga fluktuasi di pasar modal.
“Kami tadi menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas berbagai isu terkait kondisi perekonomian kita, bagaimana sektor riil dan juga berbagai dampak dari fluktuasi yang terjadi di pasar modal. Dan yang lebih penting, untuk menentukan arah masa depan ekonomi kita di tengah tantangan global yang tidak mudah,” ujar Hasto kepada wartawan usai acara.
Hasto menekankan bahwa sebagai bangsa, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang berat, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta penguatan pendidikan dan teknologi.
“Kami melakukan berbagai kajian supaya partai, sebagai obor pergerakan bangsa, bisa melakukan mitigasi terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul. Sebagai partai penyeimbang, kami juga harus mendorong kebijakan-kebijakan yang konstruktif bagi pemerintahan Presiden Prabowo saat ini,” tegas Hasto.
FGD tertutup ini menghadirkan enam narasumber pakar, yaitu Yanuar Rizky, Dr. Hendri Saparani, Awalil Rizky, Dr. Yustinus Prastowo, dan Dr. Ester Sri Astuti. Turut hadir dalam pertemuan tersebut jajaran DPP PDIP seperti Yuke Yurike dan Sri Rahayu, Ketua Megawati Institute Hilmar Farid, serta anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. (*)
