Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 H Jatuh pada 19 Februari, Berbeda dengan Muhammadiyah

Pakar falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi, menjelaskan bahwa penetapan ini menggunakan metode Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. (Foto: Ist)

Jakarta, Ekoin.co – Pemerintah Republik Indonesia resmi menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Keputusan ini diambil melalui Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2).

Menteri Agama menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan di seluruh Indonesia, posisi hilal belum memenuhi kriteria visibilitas (imkanur rukyat) MABIMS, yaitu tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

“Hasil Sidang Isbat menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis,” ujar Nasaruddin. Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, Cecep Nurwendaya, menambahkan bahwa posisi hilal di Indonesia masih berada di kisaran minus 2 hingga minus 0 derajat, sehingga secara astronomis hilal belum “lahir” saat matahari terbenam.

Muhammadiyah Mulai Puasa 18 Februari

Berbeda dengan pemerintah, PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh sehari lebih awal, yakni Rabu, 18 Februari 2026.

Pakar falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi, menjelaskan bahwa penetapan ini menggunakan metode Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Dalam kriteria KHGT, parameter awal bulan terpenuhi jika ketinggian hilal mencapai minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di belahan bumi mana pun.

Parameter tersebut dilaporkan telah terpenuhi di wilayah Alaska, Amerika Serikat, sehingga berlaku untuk seluruh dunia secara global.

Sikapi Perbedaan dengan Toleransi

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengimbau umat Islam untuk menyikapi perbedaan ini dengan cerdas dan penuh toleransi.

Ia menekankan bahwa perbedaan ini adalah ruang ijtihad yang tidak perlu memicu perpecahan.

Peneliti BRIN, Thomas Djamaluddin, menilai perbedaan ini terjadi karena perbedaan pendekatan antara konsep hilal global yang dianut Muhammadiyah dan hilal lokal yang dipedomani pemerintah.

Pemerintah berharap masyarakat tetap menjalankan ibadah dengan tenang dan menjaga kekhusyukan bulan suci.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini