Arogansi Badan Gizi Nasional: Tabrak Aturan Anggaran Demi Ambisi Proyek Motor Listrik!

Jakarta, Ekoin.co – Komisi IX DPR RI menyoroti polemik pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai berpotensi melanggar tata kelola anggaran negara.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, langkah pengadaan tersebut patut dipertanyakan, terlebih setelah muncul pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya mengaku sempat menolak rencana tersebut.

“Jika benar pengadaan itu pernah ditolak Kementerian Keuangan namun tetap dijalankan, maka hal tersebut sudah masuk dalam ranah pelanggaran tata kelola anggaran,” ujar Charles, Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan, tidak boleh ada lembaga pemerintah yang menjalankan program di luar mekanisme penganggaran yang sah. Menurutnya, seluruh kebijakan belanja negara harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Selain aspek prosedural, Charles juga menilai pengadaan motor listrik dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan pemborosan. Ia menyoroti kebijakan tersebut muncul di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto seharusnya difokuskan pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, bukan justru membuka ruang bagi proyek yang tidak memiliki urgensi jelas.

“Program gizi jangan sampai bergeser menjadi ajang bagi-bagi proyek. Fokus utamanya tetap pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak,” tegasnya.

Komisi IX DPR RI pun meminta BGN memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penganggaran dan urgensi pengadaan tersebut. Jika tidak dapat dijelaskan secara rasional, kebijakan tersebut dinilai perlu dievaluasi.

Sebagai tindak lanjut, DPR berencana memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana untuk memberikan klarifikasi resmi.

“Kami akan meminta pertanggungjawaban langsung. Penggunaan anggaran negara harus jelas, terukur, dan akuntabel,” pungkas Charles. (*)