BPS Gelar Sensus Ekonomi 2026, Sasar Data UMKM hingga Rumah Tangga

Jakarta Ekoin.co – Sensus Ekonomi 2026 akan mendata pelaku usaha dari seluruh sektor, termasuk rumah tangga, sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian nasional. Pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah berbasis data.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, ekonomi rumah tangga merupakan bagian penting dalam ekosistem ekonomi nasional. Karena itu, BPS memutuskan untuk memasukkan segmen tersebut dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 atau SE2026.

Menurut Amalia, sensus ekonomi memiliki fungsi layaknya rekam medis yang menggambarkan kondisi perekonomian secara utuh. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui kondisi riil sebelum menetapkan kebijakan strategis.

“Sensus ekonomi ini ibarat rekam medis. Saat melakukan rekam medis, kita harus periksa semua aspek secara menyeluruh agar paham kondisi yang sebenarnya, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat,” kata Amalia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Selain mendata rumah tangga, SE2026 juga akan menghasilkan berbagai informasi mengenai jumlah dan karakteristik pelaku usaha pada seluruh skala, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar. Pendataan tersebut mencakup UMKM beserta kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Data yang terkumpul nantinya juga memuat peta persebaran usaha di berbagai wilayah beserta karakteristik masing-masing. Informasi tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur ekonomi Indonesia.

SE2026 Jadi Dasar Penyusunan Kebijakan

Dilansir dari ANTARA, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan dimanfaatkan pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan dan kebijakan ekonomi. Pemerintah menilai kebijakan yang efektif harus didasarkan pada data yang akurat dan terkini.

Selain itu, pelaku usaha juga dapat memanfaatkan data sensus sebagai acuan dalam menyusun strategi bisnis. Informasi tersebut berguna untuk pengembangan usaha, menentukan lokasi investasi, hingga menganalisis kebutuhan tenaga kerja.

Amalia menegaskan bahwa kebijakan negara tidak dapat dirumuskan hanya berdasarkan asumsi semata. Oleh sebab itu, ketersediaan data yang valid menjadi kebutuhan utama dalam proses pengambilan keputusan.

“Negara tidak dapat menyusun kebijakan yang tepat hanya berdasarkan asumsi,” ujarnya menambahkan.

Pendataan lapangan dalam SE2026 akan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia.

Petugas Dilengkapi Identitas Resmi

Untuk menjamin keamanan dan kepercayaan masyarakat, petugas sensus akan dibekali tiga atribut resmi. Ketiga atribut tersebut meliputi tanda pengenal yang dilengkapi QR Code, rompi resmi petugas sensus ekonomi, serta surat tugas dari BPS.

Keberadaan QR Code pada identitas petugas bertujuan memudahkan masyarakat melakukan verifikasi sehingga dapat memastikan bahwa petugas yang datang merupakan petugas resmi BPS.

Di samping itu, Amalia juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus melalui pesan sederhana yang dirangkum dalam slogan “TIR”, yakni Terima petugas sensus, Isi dengan jawaban yang benar, dan Rahasia pasti terjaga.

BPS memastikan seluruh data masyarakat yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 akan dijaga kerahasiaannya. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya Pasal 21 dan Pasal 24, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 39.

“Jawaban masyarakat pada sensus ekonomi sangat penting sebab manfaat berbagai kebijakan akan dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.

Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan sensus. Semakin lengkap data yang diberikan, semakin akurat pula gambaran ekonomi nasional yang dapat disusun.

Masyarakat diharapkan menerima petugas resmi BPS dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya. Langkah tersebut akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, masyarakat perlu memeriksa identitas petugas sebelum memberikan data. Verifikasi melalui QR Code dapat dilakukan untuk memastikan keamanan selama proses pendataan berlangsung.

Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam SE2026 akan mendukung terciptanya basis data ekonomi yang kuat. Data tersebut dapat menjadi pijakan bagi pengembangan sektor usaha di masa mendatang.

Pada akhirnya, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghadirkan potret menyeluruh perekonomian Indonesia. Hasil sensus itu juga akan menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.