Kejagung Buka Penyidikan Baru Korupsi MBG Jilid 2

Jakarta, Ekoin.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka penyidikan baru dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN). Penyidikan Baru Korupsi MBG tersebut merupakan bagian dari pengembangan penanganan perkara yang sebelumnya telah dibagi ke dalam dua kluster.

Informasi mengenai penyidikan baru itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna, kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Ia membenarkan bahwa penyidik tengah menangani pengembangan perkara melalui pembukaan penyidikan baru.

“Ada penyidikan baru,” kata Anang Supriatna kepada wartawan di gedung Kejagung RI, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Meski demikian, Anang belum mengungkap secara terperinci objek pengadaan yang menjadi fokus penyidikan terbaru tersebut. Ia menyatakan masih perlu melakukan pengecekan untuk memastikan bagian pengadaan yang sedang didalami oleh tim penyidik.

“Nanti saya cek lagi, saya lupa lagi. Tapi yang jelas ada,” tuturnya.

Pernyataan tersebut memastikan adanya pengembangan penyidikan dalam perkara dugaan korupsi program MBG di lingkungan BGN. Namun, Kejagung belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai nilai anggaran, pihak yang diduga terlibat, maupun bentuk dugaan penyimpangan dalam penyidikan terbaru tersebut.

Kejagung Sudah Periksa Saksi dari Pihak Perusahaan

Sebelum menyampaikan informasi mengenai penyidikan baru pada Selasa (10/11/2026), Kejagung diketahui telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi yang berasal dari pihak perusahaan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses pengumpulan keterangan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025 hingga 2026.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna sebelumnya menyampaikan informasi pemeriksaan saksi tersebut kepada wartawan pada Rabu (28/10/2026). Saksi yang memenuhi panggilan penyidik diketahui berinisial YN dari PT ECS IJ.

“Pemeriksaan seorang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025 sampai dengan 2026,” terang Anang kepada wartawan, Rabu (28/10).

Ia kemudian mengungkapkan identitas saksi yang hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

“Adapun saksi yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu Saudara YN dari PT ECS IJ,” ujarnya.

Pemeriksaan terhadap YN menunjukkan bahwa penyidik turut meminta keterangan dari pihak perusahaan dalam pengembangan perkara tersebut. Namun, belum terdapat penjelasan mengenai materi pemeriksaan maupun hubungan saksi dengan objek pengadaan yang sedang didalami.

Selain itu, Kejagung belum mengungkap apakah pemeriksaan terhadap YN berkaitan langsung dengan penyidikan baru yang diumumkan pada 10 November 2026 atau merupakan bagian dari rangkaian penyidikan sebelumnya. Kepastian mengenai hubungan kedua proses tersebut masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak Kejaksaan Agung.

Penanganan Korupsi MBG Dibagi Dua Kluster

Dalam penanganan dugaan korupsi tata kelola program MBG pada BGN, Kejagung sebelumnya membagi perkara ke dalam dua kluster. Pembagian tersebut mencakup dugaan korupsi tata kelola kelembagaan serta dugaan penyimpangan dalam pengadaan motor listrik operasional BGN.

Kluster pertama berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola kelembagaan di lingkungan Badan Gizi Nasional. Perkara ini ditangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Dalam kluster tersebut, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka termasuk sejumlah mantan petinggi BGN yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tata kelola kelembagaan tersebut.

Sementara itu, kluster kedua berhubungan dengan dugaan korupsi pengadaan motor listrik operasional Badan Gizi Nasional. Penanganan perkara ini dilakukan melalui mekanisme koneksitas oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan Agung.

Penggunaan mekanisme koneksitas dilakukan karena perkara tersebut melibatkan seorang perwira TNI aktif, yakni Kolonel Budi Utomo (BU). Dalam pengadaan motor listrik operasional BGN, Kolonel Budi Utomo diketahui bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Keterlibatan perwira TNI aktif tersebut menjadi alasan penanganan perkara dilakukan melalui mekanisme koneksitas yang melibatkan unsur penegak hukum terkait. Dengan demikian, penanganan kluster pengadaan motor listrik berbeda dari perkara tata kelola kelembagaan yang ditangani Jampidsus.

Dibukanya penyidikan baru menunjukkan bahwa Kejagung masih mengembangkan penanganan dugaan korupsi program MBG. Meski begitu, objek pengadaan yang menjadi fokus penyidikan terbaru belum dijelaskan secara terperinci oleh Anang Supriatna.

Selanjutnya, pemeriksaan saksi dan pendalaman dokumen menjadi bagian penting untuk mengungkap rangkaian dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program tersebut. Kejagung juga masih perlu memberikan penjelasan mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan penyidikan baru agar perkembangan perkara dapat diketahui secara lebih jelas.

Perkembangan ini membuat penanganan dugaan korupsi MBG tidak hanya berkutat pada dua kluster yang sebelumnya telah diketahui. Namun, penyidikan baru tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut sebelum dapat diketahui secara pasti objek perkara dan pihak yang bertanggung jawab.

Hingga Selasa (10/11/2026), Kejagung baru memastikan adanya penyidikan baru serta menyampaikan bahwa seorang saksi dari pihak perusahaan sebelumnya telah diperiksa. Sementara itu, rincian pengadaan yang menjadi fokus penyidikan masih menunggu penjelasan resmi dari penyidik.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v