Jakarta, EKOIN.CO – Mahkamah Konstitusi Thailand menghentikan sementara Paetongtarn Shinawatra dari tugas sebagai perdana menteri pada Selasa (1/7/2025), setelah menerima petisi dugaan pelanggaran etik yang dipicu bocornya rekaman telepon antara dirinya dan tokoh senior Kamboja. Dari sembilan hakim, tujuh memilih untuk menonaktifkan Paetongtarn selama penyelidikan berjalan.
Langkah itu muncul di tengah tensi politik yang makin panas antara Bangkok dan Phnom Penh, usai insiden berdarah di wilayah perbatasan pada 28 Mei lalu, yang menyebabkan seorang tentara Kamboja meninggal dalam bentrokan dengan militer Thailand.
Dalam rekaman yang beredar luas, Paetongtarn terdengar berbicara dengan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen. Isi percakapan tersebut memunculkan dugaan bahwa ia terlalu berusaha meredakan ketegangan dengan cara yang dipandang sebagian kelompok sebagai bentuk kelemahan terhadap isu kedaulatan.
Salah satu bagian rekaman menyinggung komentar Paetongtarn mengenai seorang komandan militer regional yang bersikap keras terhadap Kamboja. Hal ini menyulut reaksi keras dari kalangan nasionalis, yang kemudian turun ke jalan dan menuntut Paetongtarn mundur.
Demonstrasi besar pun terjadi di pusat Bangkok pada Sabtu (29/6/2025). Ribuan orang turun membawa tuntutan pengunduran diri, lantaran menilai perdana menteri tidak tegas menghadapi situasi perbatasan.
Paetongtarn mengaku cemas, tapi tetap memilih mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung.
“Kalau ditanya apakah saya khawatir? Ya, saya khawatir,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menambahkan komitmennya untuk tidak menghindar dari proses hukum.
“Saya akan menerima dan mengikuti proses hukum dari pengadilan, meskipun saya tidak ingin pekerjaan saya terganggu,” ucap Paetongtarn kepada wartawan pada Senin (30/6/2025).
Tak lama setelah keputusan Mahkamah diumumkan, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn menandatangani surat penggantian beberapa pejabat kabinet, menyusul keluarnya Partai Bhumjaithai dari koalisi pemerintahan. Anutin Charnvirakul, yang sebelumnya menjabat wakil perdana menteri dari partai tersebut, juga digantikan.
Di sisi lain, Paetongtarn tidak hanya menghadapi penyelidikan etik dari Mahkamah. Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC) juga sedang menelusuri dugaan pelanggaran etik dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara. Jika ditemukan bukti kuat, Paetongtarn bisa diberhentikan sepenuhnya dari jabatannya.
