GAZA CITY EKOIN.CO – Warga Palestina menolak keras rencana relokasi penduduk Gaza yang diusulkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di tengah kehancuran akibat konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas. Meskipun sebagian besar infrastruktur hancur dan korban jiwa terus bertambah, penduduk Gaza memilih bertahan di tanah kelahiran mereka.
Mansour Abu Al-Khaier (45), seorang teknisi asal Gaza, menyatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan wilayah tersebut. Dalam wawancaranya, ia menegaskan pentingnya mempertahankan hak atas tanah leluhur mereka. “Ini tanah kami. Kepada siapa kami akan mewariskannya, ke mana kami akan pergi?” ucap Al-Khaier.
Pernyataan itu muncul sebagai respons atas pernyataan Trump yang mengisyaratkan dukungan untuk relokasi warga Gaza. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Gedung Putih, Trump mengungkapkan adanya kemajuan dalam inisiatif relokasi dan kerja sama dari negara-negara sekitar.
Netanyahu, dalam kesempatan yang sama, menyatakan bahwa Israel dan AS tengah membangun komunikasi dengan beberapa negara untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina. Ia menyiratkan bahwa beberapa negara mungkin bersedia menerima warga Gaza.
Rencana Relokasi Picu Kekhawatiran
Netanyahu juga menegaskan bahwa relokasi harus bersifat sukarela. “Kalau mereka ingin tinggal, silakan. Tapi kalau mereka ingin pergi, mereka harus diberi pilihan itu. Gaza seharusnya bukan penjara,” katanya kepada Trump.
Menurut Netanyahu, saat ini Israel dan AS hampir menemukan beberapa negara yang bersedia menampung warga Gaza. Namun, pernyataan itu memicu kekhawatiran mendalam dari kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia, termasuk PBB.
Juru bicara HAM PBB, Ravina Shamdasani, memperingatkan bahwa relokasi tersebut berpotensi dikategorikan sebagai pemindahan paksa. “Konsep pemindahan sukarela dalam konteks Gaza saat ini sangat dipertanyakan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jenewa.
Pernyataan Trump bahwa negara-negara sekitar seperti Mesir dan Yordania dapat menerima warga Gaza juga menuai penolakan. Pemerintah Kairo dan Amman telah menolak gagasan tersebut sejak awal kemunculannya pada awal masa jabatan Trump di tahun 2017.
Penolakan Luas dari Palestina dan Dunia Internasional
Warga Palestina secara luas menentang inisiatif tersebut, menilai rencana itu sebagai bentuk pembersihan etnis. Sejumlah organisasi hak asasi manusia juga menyuarakan keberatan mereka terhadap potensi dampak kemanusiaan yang besar dari skema relokasi tersebut.
Trump sebelumnya sempat menyatakan bahwa kawasan Gaza dapat diubah menjadi “Riviera Timur Tengah” melalui proyek jangka panjang. Namun, para pengkritik menyebut ide itu sebagai cara membenarkan pengusiran paksa penduduk lokal.
Dalam pernyataan terbarunya yang dikutip dari Reuters pada Selasa (8/7/2025), Trump menyatakan optimisme terhadap keterlibatan negara-negara sekitar. “Negara-negara sekitar memberikan kerja sama luar biasa. Jadi sesuatu yang baik akan terjadi,” katanya.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada negara yang secara resmi menyatakan kesediaan menerima warga Gaza. Pemerintah Mesir dan Yordania tetap menolak terlibat dalam skema relokasi.
Warga Gaza, seperti Al-Khaier, menegaskan kembali tekad mereka untuk tetap tinggal meskipun situasi sulit. Mereka menyatakan bahwa meninggalkan Gaza berarti kehilangan identitas dan akar sejarah mereka.
Beberapa organisasi masyarakat sipil Palestina juga menggelar forum penolakan terhadap rencana tersebut. Mereka menyerukan komunitas internasional untuk tidak mendukung tindakan yang dapat memperparah krisis kemanusiaan.
Di sisi lain, Israel dan AS belum mempublikasikan secara rinci negara-negara yang disebut-sebut bersedia menerima warga Gaza. Informasi tersebut masih dalam tahap pembicaraan diplomatik tertutup.
Pakar hukum internasional menyatakan bahwa relokasi paksa tanpa perlindungan hukum yang jelas dapat melanggar Konvensi Jenewa. Oleh karena itu, mereka menyerukan pengawasan ketat terhadap rencana ini.
Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah tokoh politik Palestina menyerukan persatuan internal dan diplomasi internasional untuk menolak inisiatif relokasi.
Langkah ini dianggap sebagai cara untuk mengonsolidasikan posisi Palestina dalam menghadapi tekanan politik dan militer dari Israel dan negara-negara pendukungnya.
Sementara itu, berbagai media Timur Tengah melaporkan adanya peningkatan kekhawatiran atas potensi destabilitas kawasan jika relokasi dipaksakan.
Situasi ini menambah tekanan kepada AS untuk menjelaskan secara rinci pendekatan relokasi yang disebutnya bersifat “sukarela”.
Sebagai bagian dari tanggapan global, organisasi internasional menyerukan diadakannya sesi darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas dampak dan legalitas rencana relokasi Gaza tersebut.
Keberlanjutan wacana ini diperkirakan akan bergantung pada respons masyarakat internasional dan kekuatan diplomasi negara-negara Arab tetangga.
Dalam perkembangan terakhir, belum ada tanda-tanda perubahan signifikan dalam kebijakan relokasi. Pemerintah Israel dan AS tetap mempertahankan pendekatan diplomatik tertutup.
Banyak pihak menilai bahwa relokasi Gaza, jika dilanjutkan tanpa kesepakatan internasional dan persetujuan penduduk lokal, akan memperparah kondisi sosial-politik di Timur Tengah.
Penting bagi komunitas internasional untuk mendengarkan suara warga Gaza, yang menegaskan keinginan mereka untuk tetap tinggal di tanah kelahiran mereka. Hak atas tanah dan identitas harus dijunjung tinggi dalam setiap rencana pembangunan atau pemulihan kawasan konflik.
Organisasi internasional perlu mengawasi setiap langkah diplomatik agar tidak melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip HAM. Transparansi dalam rencana relokasi harus dijadikan keharusan, bukan pilihan.
Pemerintah-pemerintah Arab dan dunia Muslim didorong untuk mengambil peran aktif dalam mencegah terjadinya pemindahan paksa yang dapat menciptakan ketegangan baru di kawasan.
Rakyat Palestina berhak untuk menetapkan masa depan mereka sendiri tanpa tekanan dari kekuatan eksternal. Konsultasi dan kesepakatan dengan penduduk lokal harus menjadi syarat utama dari setiap proses resolusi konflik.
rencana relokasi Gaza harus dievaluasi ulang secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap hak asasi manusia, stabilitas regional, dan nilai-nilai keadilan global.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
