Jakarta, EKOIN.CO – Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jakarta. Para peserta aksi memprotes keputusan pemecatan yang disebut dilakukan secara sepihak oleh pihak kementerian. Aksi ini menarik perhatian publik, terutama terkait regulasi pemberhentian PNS yang diatur dalam peraturan pemerintah.
Merujuk pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020, terdapat berbagai alasan yang dapat menjadi dasar pemberhentian PNS. Jenis pemberhentian ini meliputi atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, tewas, pelanggaran disiplin, atau karena tindakan pidana. Di samping itu, pemberhentian juga dapat terjadi karena kebijakan perampingan organisasi atau perubahan struktur pemerintah.
Seorang perwakilan demonstran yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Kami tidak menerima keputusan ini karena tidak ada transparansi dalam prosesnya. Hak-hak kami sebagai PNS harus dilindungi sesuai peraturan yang berlaku.”
Proses pemberhentian PNS, khususnya atas permintaan sendiri, juga telah diatur secara rinci. Berdasarkan peraturan tersebut, pengajuan berhenti harus dilakukan secara tertulis kepada Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui jalur hierarki yang jelas. Setiap keputusan, baik persetujuan, penundaan, maupun penolakan, harus diberikan secara tertulis dalam waktu 14 hari kerja setelah permohonan diterima.
Ketua Forum Komunikasi PNS Kemdiktisaintek, Ahmad Ridwan, menambahkan, “Kami menuntut kejelasan terkait alasan di balik keputusan ini. Pemerintah perlu menjelaskan langkah-langkah yang sudah diambil sebelum pemberhentian.”
Aturan lain juga menyebutkan, PNS yang terkena kebijakan perampingan organisasi atau kelebihan pegawai, wajib terlebih dahulu disalurkan ke instansi lain sebelum diberhentikan. “Hak kami untuk mendapatkan penempatan baru seharusnya dihormati,” ujar salah satu peserta aksi.
Dilansir dari laman resmi BKN, tata cara pemberhentian ini dirancang untuk memastikan perlindungan hukum bagi PNS. Segala bentuk keputusan pemberhentian yang bertentangan dengan prosedur dapat menjadi subjek pengaduan dan evaluasi.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai hingga siang hari, dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemdiktisaintek belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan para demonstran.
Tata Cara Pemberhentian PNS atas Permintaan Sendiri
Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020, berikut adalah urutan tata cara pemberhentian PNS atas permintaan sendiri:
- Permohonan tertulis: PNS yang mengajukan pemberhentian wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui Pejabat yang Berwenang (PyB) secara hierarkis.
- Rekomendasi PyB: Permohonan tersebut dievaluasi dan diberi rekomendasi oleh PyB sebelum diputuskan.
- Keputusan PPK: PPK berhak menyetujui, menunda, atau menolak permohonan pemberhentian. Alasan penundaan atau penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada PNS yang bersangkutan.
- Waktu keputusan: Keputusan mengenai permohonan pemberhentian wajib diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima.
- Pelaksanaan tugas: Sebelum keputusan final dibuat, PNS yang mengajukan pemberhentian tetap wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti biasa.
- Penetapan keputusan: Presiden atau PPK akan menetapkan keputusan pemberhentian, termasuk hak-hak kepegawaian yang diterima PNS sesuai ketentuan hukum.
Aturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjaga integritas proses administrasi, dan memastikan bahwa hak-hak kepegawaian PNS tetap terlindungi.
Jenis Pemberhentian Lainnya
Selain pemberhentian atas permintaan sendiri, jenis pemberhentian lain yang diatur dalam Peraturan BKN meliputi:
- Pelanggaran disiplin: PNS yang melanggar disiplin berat dapat diberhentikan dengan tidak hormat.
- Pidana: PNS yang dihukum penjara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk tindak pidana minimal 2 tahun.
- Perampingan organisasi: Apabila terjadi kelebihan pegawai akibat perubahan kebijakan pemerintah, PNS tersebut harus terlebih dahulu disalurkan ke instansi lain.
- Tugas belajar dan cuti: PNS yang tidak melapor kembali setelah menjalankan tugas belajar atau cuti di luar tanggungan negara selama lebih dari satu tahun.
Aturan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan keberlangsungan sistem kepegawaian yang transparan dan adil. (*)
