Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 22 Juli 2024. Agenda rapat mencakup pembahasan awal RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
Sri Mulyani datang bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Ketiganya menyimak pemaparan laporan Panitia Kerja Badan Anggaran DPR RI secara menyeluruh sejak awal rapat berlangsung.
Laporan Panja Banggar mencakup pokok-pokok pembahasan seperti asumsi dasar ekonomi makro, arah kebijakan fiskal, proyeksi pendapatan negara, besaran defisit anggaran, serta strategi pembiayaan yang disusun berdasarkan data dan proyeksi terbaru.
Di samping itu, laporan Panja juga menyoroti rencana kerja pemerintah, penetapan prioritas anggaran tahun 2026, kebijakan belanja pemerintah pusat, serta mekanisme kebijakan transfer ke daerah. Semua itu disusun sebagai bahan pembahasan pendahuluan RAPBN.
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan penghargaan atas kerja kolektif yang telah dilakukan. “Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa dari pimpinan Banggar, anggota Panja, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses ini,” ujar Menkeu.
Pijakan Awal Nota Keuangan 2026
Penjelasan dalam laporan Panja menjadi landasan awal penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026. Proses ini dilakukan secara bertahap dengan prinsip transparansi dan keterlibatan semua pihak terkait.
Sri Mulyani menegaskan bahwa proses penyusunan RAPBN 2026 tidak terlepas dari semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Tahapan ini menjadi awal dari rangkaian panjang perencanaan anggaran yang akan dibahas lebih lanjut dalam sidang-sidang berikutnya.
Rapat ini menunjukkan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam membentuk kebijakan fiskal yang sehat. Pemerintah dan DPR berkomitmen menjaga kesinambungan fiskal serta mendorong stabilitas ekonomi nasional.
Rapat kerja Menkeu bersama Banggar DPR RI pada 22 Juli 2024 merupakan langkah awal strategis dalam menyusun RAPBN 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah. Laporan Panja menjadi titik tolak penting untuk membahas arah kebijakan fiskal nasional secara menyeluruh dan inklusif.
Kehadiran tokoh-tokoh kunci seperti Sri Mulyani, Perry Warjiyo, dan Rachmat Pambudy mencerminkan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam mengawal perencanaan fiskal yang bertanggung jawab. Penekanan pada kerja sama, transparansi, dan akuntabilitas menjadi nilai utama rapat ini.
Dengan tersusunnya laporan Panja, pemerintah siap melanjutkan proses penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN 2026 yang lebih matang. Hasil rapat ini akan menjadi dasar penting bagi kebijakan fiskal tahun depan yang diharapkan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional dan global.(*)
