JAKARTA EKOIN.CO – Pemerintah Indonesia menyatakan keyakinannya bahwa konflik antara Thailand dan Kamboja yang semakin memanas dapat diselesaikan melalui cara-cara damai. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, pada Jumat, 25 Juli 2025, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Ketegangan antara kedua negara tetangga itu meningkat dalam beberapa pekan terakhir, terutama di wilayah perbatasan yang kerap menjadi sumber sengketa.
Dalam keterangan pers usai pertemuan internal di Istana, Retno menegaskan bahwa Indonesia selalu mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Menurutnya, sebagai negara sesama anggota ASEAN, baik Thailand maupun Kamboja memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.
“Indonesia sangat berharap bahwa konflik ini tidak berlanjut menjadi konfrontasi terbuka. Kami terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dan menegaskan pentingnya dialog,” ujar Retno kepada wartawan, seperti dikutip dari Detikcom.
Pemerintah Indonesia, lanjut Retno, juga telah melakukan pembicaraan dengan Sekretariat ASEAN untuk mendorong penggunaan mekanisme penyelesaian konflik yang sudah tersedia di tubuh organisasi tersebut. ASEAN, menurutnya, memiliki prinsip non-intervensi, namun tetap mendorong penyelesaian damai atas setiap perselisihan antar negara anggotanya.
ASEAN Diminta Aktif Dorong Dialog Damai
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja dipicu oleh sengketa perbatasan yang belum tuntas, terutama terkait kawasan Candi Preah Vihear, yang telah lama menjadi sumber klaim oleh kedua negara. Meski Mahkamah Internasional pernah mengeluarkan keputusan pada tahun 1962 yang mengakui kepemilikan candi tersebut oleh Kamboja, namun sengketa wilayah di sekitarnya masih terus terjadi.
Pihak Thailand menuding adanya pelanggaran wilayah oleh tentara Kamboja di sepanjang perbatasan, sementara Kamboja menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai provokasi. Situasi ini menyebabkan ketegangan militer meningkat di kawasan tersebut, dengan kedua pihak dilaporkan meningkatkan kehadiran pasukan.
Menteri Retno menegaskan bahwa Indonesia tidak dalam posisi untuk mengambil sikap memihak, namun terus mendorong penggunaan forum ASEAN sebagai sarana dialog terbuka antara kedua negara. “Kami percaya bahwa ASEAN memiliki kapasitas untuk menjadi fasilitator perdamaian,” ujarnya.
Dalam perkembangan lain, pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mengonfirmasi bahwa tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban atau terdampak langsung dari ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja tersebut.
Indonesia Siap Jadi Mediator Bila Diperlukan
Sejalan dengan prinsip diplomasi damai, Indonesia membuka diri untuk menjadi mediator jika diminta oleh kedua pihak. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa stabilitas kawasan adalah prioritas, dan penyelesaian damai menjadi tanggung jawab bersama antar negara ASEAN.
“Kami siap membantu proses dialog jika diminta. Saat ini fokus kami adalah mendorong agar ketegangan ini tidak bereskalasi lebih jauh,” jelas Retno Marsudi. Dia menambahkan bahwa komunikasi dengan kedua negara sedang berlangsung secara intensif.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo dilaporkan telah menerima laporan berkala mengenai situasi terkini di kawasan konflik tersebut. Pemerintah Indonesia juga telah menghubungi Kedutaan Besar di Bangkok dan Phnom Penh untuk memantau situasi serta memastikan keselamatan WNI.
Kementerian Luar Negeri Indonesia mengimbau warga negara Indonesia di Thailand dan Kamboja untuk tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari perwakilan diplomatik RI. Hingga kini, situasi di kedua negara masih dalam pantauan dan belum berdampak luas terhadap warga sipil.
Kementerian Luar Negeri RI juga menyatakan akan terus melakukan pendekatan bilateral dengan masing-masing negara jika diperlukan. Pendekatan regional dan bilateral dinilai bisa saling melengkapi dalam meredakan konflik yang ada.
Pemerintah Indonesia juga terus mengedepankan prinsip keamanan bersama di kawasan ASEAN, dan menegaskan bahwa konflik terbuka di kawasan hanya akan mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota.
Sementara itu, pihak ASEAN sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi atas konflik tersebut. Namun, Retno Marsudi memastikan bahwa dalam waktu dekat, pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN akan membahas situasi ini secara khusus.
Dengan meningkatnya ketegangan, Indonesia juga mendorong agar kedua negara menahan diri dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat memicu ketegangan lanjutan. Dialog langsung antara Thailand dan Kamboja dinilai sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman.
Retno menambahkan bahwa Indonesia selalu memegang prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara lain, namun juga mendorong penghormatan terhadap keputusan hukum internasional seperti yang telah ditetapkan Mahkamah Internasional.
Pihak Thailand maupun Kamboja belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Indonesia ini. Namun, komunikasi diplomatik antara ketiga negara dikabarkan terus berlangsung.
Situasi di kawasan perbatasan antara Thailand dan Kamboja masih dalam pengawasan ketat. Kedua negara telah memperkuat kehadiran militernya, meskipun belum ada laporan resmi mengenai bentrokan bersenjata besar.
Indonesia, bersama negara ASEAN lainnya, berharap bahwa upaya diplomasi bisa segera meredakan ketegangan ini sebelum berdampak lebih luas. Stabilitas regional disebut sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan hubungan antar negara di Asia Tenggara.
Sebagai langkah lanjutan, Indonesia juga akan menyampaikan laporan dan sikap resmi di forum ASEAN mendatang, dengan harapan konflik bisa segera mereda.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga perdamaian kawasan melalui pendekatan diplomatik. Upaya ini penting untuk mencegah eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja yang bisa mengganggu stabilitas regional.
Komunikasi yang terbuka dan intensif antar negara ASEAN sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Peran organisasi regional menjadi sangat penting sebagai jembatan dialog dan penyelesaian sengketa.
Indonesia juga memberikan contoh bagaimana negara dapat berperan aktif tanpa ikut campur secara langsung, namun tetap mendukung penyelesaian yang adil dan damai. Pendekatan ini mencerminkan prinsip diplomasi aktif yang konstruktif.
Peran masyarakat internasional, terutama negara-negara ASEAN, menjadi kunci dalam meredam konflik dan menghindari kerugian lebih besar. Oleh karena itu, mendorong dialog damai harus terus dilakukan secara konsisten.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil, diharapkan situasi bisa mereda dan kedua negara bisa menemukan titik temu. Indonesia siap mendukung setiap langkah yang mengarah pada perdamaian jangka panjang di kawasan ini. (*)
