Brussels EKOIN.CO – Uni Eropa secara tiba-tiba mengancam Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan pembekuan dana bantuan senilai Rp 982 triliun. Komisi Eropa pada Jumat, 25 Juli 2025 mengumumkan rencana pemotongan dana bantuan sebagai respons atas kegagalan Kyiv menjalankan reformasi antikorupsi yang dijanjikan sebelumnya. Dalam pernyataan resminya, Komisi Eropa menyebutkan bahwa alokasi dana dalam Fasilitas Ukraina akan dikurangi dari semula 4,5 miliar euro (sekitar Rp 85 triliun) menjadi hanya 3,05 miliar euro (Rp 57 triliun).
Lebih lanjut, seperti dilaporkan Ukrainskaya Pravda, selain pemangkasan dana, bantuan keuangan tersebut juga telah dibekukan secara de facto. Hal ini termasuk pembekuan atas program lain yakni Pinjaman ERA, sehingga total potensi dana yang terancam mencapai US$ 60 miliar atau setara dengan Rp 982 triliun. Keputusan tersebut disebut-sebut sebagai dampak langsung dari ketidakpuasan Uni Eropa terhadap upaya pemberantasan korupsi di Ukraina.
Pada hari Senin, 28 Juli 2025, koran Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) menerbitkan laporan tentang surat dari Uni Eropa kepada pemerintah Ukraina yang memperingatkan kemungkinan penangguhan bantuan dana secara menyeluruh. FAZ menyebutkan, “Ini merupakan campur tangan terbesar dalam urusan sistem antikorupsi Ukraina sejak awal.”
Pemicu Utama: Investigasi NABU Terhadap Orang Dekat Zelensky
Penyebab utama ketegangan antara Uni Eropa dan Kyiv diyakini adalah investigasi yang dilakukan oleh Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU) terhadap Aleksey Chernyshov, mantan Wakil Perdana Menteri Ukraina yang juga merupakan sekutu dekat sekaligus teman pribadi Presiden Zelensky. Dalam laporan FAZ, disebutkan bahwa investigasi itu telah mengganggu hubungan Kyiv dengan institusi Barat, terutama karena Chernyshov terlibat dalam beberapa program reformasi yang didanai oleh negara-negara pendonor.
Lebih lanjut, laporan menyebutkan bahwa Dinas Keamanan Ukraina (SBU) diduga menyita sejumlah dokumen penting milik penyidik NABU terkait kasus Chernyshov. Tindakan tersebut memicu kekhawatiran di kalangan pejabat Uni Eropa atas intervensi politik dalam proses hukum. Hal ini dipandang sebagai ancaman terhadap independensi lembaga antikorupsi yang dibentuk dengan dukungan Barat.
Menurut laporan dari Ukrainskaya Pravda, dua lembaga antikorupsi utama di Ukraina, yakni NABU dan Kejaksaan Khusus Anti-Korupsi (SAPO), selama ini bekerja di bawah pengawasan jaksa agung. Kedua lembaga itu dibentuk atas dukungan langsung negara-negara Barat demi menekan angka korupsi yang selama ini membebani sistem pemerintahan Ukraina.
Namun, langkah-langkah pemerintah Ukraina belakangan ini, termasuk kemungkinan restrukturisasi lembaga tersebut, menuai kecaman dari negara-negara Uni Eropa dan mitra Barat lainnya. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa pemerintah Zelensky berusaha mengurangi pengaruh lembaga independen tersebut terhadap elite politik, terutama di sektor pertahanan.
Komentar dari Rusia dan Tanggapan Zelensky
Menanggapi situasi tersebut, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengklaim bahwa lembaga-lembaga antikorupsi di Ukraina tidak dirancang untuk memberantas korupsi, melainkan untuk memberikan kontrol politik bagi negara-negara Barat terhadap Kyiv. Menurutnya, upaya pembekuan dana oleh Uni Eropa mencerminkan ketidakpuasan negara Barat terhadap efektivitas kontrol tersebut.
Sementara itu, Zelensky mengklaim bahwa langkah pemerintahnya bertujuan untuk menghapus pengaruh Rusia dalam institusi-institusi negara, termasuk NABU dan SAPO. Namun, menurut FAZ, penjelasan dari Zelensky tidak mampu meyakinkan para ahli Uni Eropa. Mereka tetap mendesak reformasi struktural yang nyata dan konsisten, bukan hanya retorika politik.
Sejumlah pejabat tinggi di Kementerian Pertahanan Ukraina juga disebut-sebut terancam menjadi target penyelidikan NABU, termasuk mereka yang memiliki kedekatan politik dengan Presiden Zelensky. Oleh karena itu, beberapa analis menilai bahwa reformasi yang lamban dan intervensi dalam proses hukum menjadi alasan utama Uni Eropa menekan Kyiv.
Tekanan tersebut mencakup peringatan akan kemungkinan ditangguhkannya bantuan keuangan dalam bentuk apa pun, baik hibah maupun pinjaman, hingga pemerintah Ukraina menunjukkan kemajuan signifikan dalam reformasi antikorupsi. FAZ menyebutkan bahwa peringatan itu bukan hanya bersifat administratif, melainkan politis, mengingat jumlah dana yang terancam sangat besar.
Beberapa negara anggota Uni Eropa disebut semakin skeptis atas keberlanjutan bantuan ke Ukraina, mengingat situasi di dalam negeri Kyiv dianggap tidak stabil, terutama dalam penegakan hukum. Negara-negara seperti Jerman dan Prancis mendesak Komisi Eropa untuk mempertimbangkan kembali strategi bantuan mereka.
Dilaporkan bahwa Zelensky pada akhirnya berjanji akan membatalkan sejumlah kebijakan yang menuai kritik tersebut. Namun, janji itu belum disertai langkah konkret di lapangan, yang membuat Uni Eropa tetap pada keputusannya untuk membekukan sebagian dana.
Di tengah tekanan tersebut, Ukraina juga tengah berjuang menghadapi serangan militer Rusia yang semakin intensif di beberapa wilayah timur. Situasi ini membuat kebutuhan akan bantuan internasional menjadi sangat mendesak, baik dari sisi militer maupun ekonomi.
Sejumlah pengamat menilai bahwa pembekuan dana bisa berdampak pada ketahanan fiskal Ukraina, terlebih dana tersebut juga digunakan untuk membiayai infrastruktur dan layanan publik selama masa perang. Kyiv diperkirakan harus mencari alternatif pendanaan dari sumber lain jika Uni Eropa tetap menahan bantuannya.
Meskipun demikian, Zelensky dikabarkan tetap berusaha menjalin komunikasi intensif dengan mitra Barat, termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Harapannya adalah agar bantuan tetap mengalir sambil melakukan perbaikan dalam sistem pemerintahan.
Kebijakan Uni Eropa ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan secara transparan. Bagi Uni Eropa, ini merupakan ujian integritas dan akuntabilitas pemerintah Ukraina di tengah krisis.
Beberapa negara donor seperti Inggris dan Kanada menyatakan keprihatinan atas situasi ini. Namun, mereka juga mendukung langkah Uni Eropa untuk menuntut pertanggungjawaban penuh dari pemerintah Ukraina atas penggunaan dana bantuan.
Sebagai langkah mitigasi, Kyiv berencana membentuk tim pengawas independen untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga antikorupsi dapat bekerja secara bebas dan efektif. Rencana ini tengah dibahas di parlemen Ukraina dan akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat.
ancaman pembekuan dana oleh Uni Eropa terhadap Ukraina mencerminkan ketegangan serius dalam hubungan internasional Kyiv. Komitmen reformasi yang belum terpenuhi menjadi titik lemah dalam hubungan itu. Pemerintah Ukraina harus segera mengambil langkah nyata agar kepercayaan mitra Barat tetap terjaga.
Penting bagi Ukraina untuk menjaga independensi lembaga hukum, terutama yang didukung oleh Barat. Dengan begitu, kredibilitas internasional tetap terpelihara dan peluang bantuan keuangan tetap terbuka. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan.
Bagi masyarakat Ukraina, dukungan internasional tetap menjadi penopang utama di masa perang. Maka, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan dana bantuan tidak disalahgunakan. Stabilitas dalam negeri dan integritas lembaga menjadi kunci untuk keluar dari ancaman pembekuan dana.
Jika Kyiv gagal memenuhi ekspektasi reformasi, maka bukan hanya dana dari Uni Eropa yang terancam, tetapi juga kepercayaan dari seluruh komunitas internasional. Oleh sebab itu, Zelensky dihadapkan pada pilihan sulit: memperbaiki sistem atau kehilangan dukungan yang vital.
Dalam situasi ini, komunikasi yang transparan dan tindakan konkret akan menjadi solusi utama. Uni Eropa diharapkan juga tetap membuka dialog sambil mengawasi dengan ketat. Hanya dengan kerjasama dan saling percaya, dukungan ke Ukraina dapat terus berlangsung secara berkelanjutan. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
