Jakarta, EKOIN.CO – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap strategi komunikasi humas di instansi pemerintah, dengan studi kasus pada Pemerintah Kota Surakarta. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi, membangun citra institusi, dan menjalin interaksi dengan publik secara lebih efektif dan partisipatif. Pemkot Surakarta memanfaatkan Instagram, Twitter, dan Facebook secara strategis dengan mengedepankan konten visual, bahasa komunikatif, dan respons cepat terhadap masyarakat. Kendati demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan tekanan opini publik masih perlu diantisipasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas humas serta optimalisasi evaluasi strategi komunikasi berbasis media digital.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah merevolusi cara instansi pemerintah menjalin komunikasi dengan publik. Media sosial menjadi alat strategis dalam mendukung fungsi kehumasan (public relations), khususnya dalam menyampaikan informasi secara cepat, transparan, dan interaktif. Kehadiran platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook memungkinkan lembaga publik membangun citra yang positif sekaligus membentuk hubungan dua arah dengan masyarakat (Macnamara & Zerfass, 2017). Di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, peran media sosial semakin signifikan dalam memperkuat strategi komunikasi instansi pemerintah, termasuk di tingkat kota seperti Surakarta.
Di era digital, media sosial telah menjelma menjadi saluran komunikasi utama untuk berbagai sektor, termasuk sektor public relations (PR). Transformasi ini menuntut PR untuk beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat dalam pola komunikasi dan interaksi dengan publik. Media sosial memberikan ruang bagi PR untuk menjangkau audiens yang lebih luas, membangun relasi yang langsung, serta menciptakan komunikasi yang partisipatif dan responsif. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang bagaimana strategi PR berubah akibat pengaruh media sosial dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas upaya komunikasi secara digital..
1.2 Rumusan Masalah
Media sosial kini menjadi salah satu sarana komunikasi utama di berbagai bidang, termasuk dalam sektor pemerintahan. Humas, sebagai bagian yang paling depan dalam membangun dan mempertahankan hubungan antara lembaga pemerintah dengan masyarakat, diharuskan untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan tren komunikasi digital yang terus berkembang. Perubahan ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana strategi komunikasi humas mengalami perubahan, serta seberapa besar dampak media sosial terhadap efektivitas komunikasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika tersebut secara mendalam.Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh media sosial terhadap strategi komunikasi PR di era digital? Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam menyusun analisis teori, metode, hingga data yang diperoleh dalam penelitian ini..
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan strategi public relations (PR) sebagai dampak dari hadirnya media sosial yang secara signifikan mengubah pola komunikasi antara organisasi dan publik. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi peluang serta tantangan yang dihadapi praktisi PR dalam mengelola komunikasi publik di era digital, khususnya melalui platform media sosial yang bersifat interaktif dan real-time. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang adaptif dan relevan bagi praktisi PR dalam merespons dinamika lanskap media yang terus berkembang secara cepat.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi secara mendalam berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh praktisi public relations dalam mengelola komunikasi publik melalui media sosial. Peluang yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada, kemampuan menjangkau audiens yang lebih luas secara cepat, keterlibatan langsung dengan publik (engagement), serta optimalisasi konten visual dan interaktif yang mampu meningkatkan efektivitas pesan. Sementara itu, tantangan yang dihadapi mencakup dinamika opini publik yang cepat berubah, risiko penyebaran informasi negatif atau hoaks, serta tuntutan untuk merespons krisis komunikasi dalam waktu yang sangat singkat. Dengan mengkaji aspek-aspek tersebut, penelitian ini berusaha memahami secara komprehensif kondisi faktual yang dihadapi oleh para pelaku komunikasi profesional di era digital saat ini.
Tujuan akhir dari penelitian ini adalah merumuskan rekomendasi strategis bagi praktisi public relations agar mampu beradaptasi secara efektif dengan perubahan ekosistem komunikasi yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial. Rekomendasi ini akan disusun berdasarkan hasil analisis teoritik dan temuan empiris yang diperoleh selama proses penelitian, dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan strategi komunikasi yang lebih responsif, inklusif, dan berbasis data. Strategi yang adaptif tidak hanya penting untuk mempertahankan eksistensi organisasi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik, menjaga reputasi, serta menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya di tengah derasnya arus informasi digital.
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Media Sosial
Media sosial merupakan bentuk platform digital berbasis teknologi web 2.0 yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan, mengubah, dan berbagi konten secara bebas melalui internet. Media sosial mencakup berbagai aplikasi dan situs yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi sosial secara daring dalam berbagai bentuk, termasuk teks, gambar, audio, video, dan siaran langsung (live streaming). Kaplan dan Haenlein (2010) mendefinisikan media sosial sebagai “a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0 and that allow the creation and exchange of user-generated content.” Definisi ini menekankan bahwa esensi dari media sosial adalah keterlibatan pengguna dalam penciptaan dan penyebaran informasi, serta dalam membentuk komunitas virtual.
Transformasi media sosial telah membawa perubahan mendasar dalam lanskap komunikasi modern, terutama dalam konteks komunikasi organisasi dan hubungan masyarakat (public relations). Jika sebelumnya komunikasi organisasi bersifat satu arah dan terbatas melalui media konvensional seperti televisi, radio, atau surat kabar, kini komunikasi menjadi lebih terbuka, partisipatif, dan berlangsung dalam waktu nyata (real-time). Organisasi tidak lagi menjadi satu-satunya pemilik narasi komunikasi, karena publik pun kini dapat menjadi produsen sekaligus konsumen informasi (prosumer), yang mampu memengaruhi citra dan reputasi organisasi melalui interaksi, komentar, maupun konten buatan pengguna (user-generated content).
Keberadaan media sosial juga menuntut organisasi untuk lebih responsif dan adaptif dalam membangun hubungan dengan audiens. Dalam konteks komunikasi dua arah simetris, media sosial memungkinkan terjadinya dialog yang setara antara organisasi dan publik, sehingga memperkuat prinsip transparansi, keterbukaan, dan kolaborasi. Ini berbeda dengan pendekatan komunikasi tradisional yang lebih bersifat satu arah dan top-down. Media sosial seperti Instagram, Twitter (kini X), Facebook, TikTok, dan LinkedIn, menyediakan ruang interaktif di mana organisasi dapat menyampaikan informasi sekaligus menerima umpan balik secara langsung dari publiknya.
Selain itu, media sosial juga berperan penting dalam membentuk opini publik serta menjadi sumber utama informasi bagi banyak orang, terutama generasi digital native. Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite (2023), lebih dari 60% populasi dunia kini menggunakan media sosial secara aktif, dan rata-rata menghabiskan lebih dari dua jam setiap hari di platform tersebut. Hal ini menunjukkan betapa signifikan peran media sosial dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan komunikasi masyarakat modern.
2.2 Public Relations dalam Media Digital
Public Relations (PR) merupakan salah satu fungsi strategis dalam komunikasi organisasi yang bertujuan untuk membangun, memelihara, dan mengelola hubungan yang harmonis antara organisasi dan publiknya. Di era konvensional, fungsi utama PR lebih berfokus pada penyebaran informasi dan pengelolaan citra melalui media massa tradisional seperti surat kabar, radio, dan televisi. Komunikasi yang dibangun cenderung bersifat satu arah, di mana organisasi menjadi pengirim pesan utama dan publik berperan sebagai penerima pasif. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan kemunculan media sosial, peran dan praktik PR mengalami transformasi signifikan.
PR di era digital tidak hanya dituntut untuk menyampaikan pesan atau informasi, melainkan juga harus mampu menciptakan keterlibatan (engagement) yang aktif dan berkelanjutan dengan audiens. Keterlibatan ini dapat berupa interaksi langsung melalui komentar, balasan pesan, kampanye digital, partisipasi publik dalam konten, hingga kolaborasi bersama komunitas. Menurut Rahmadani (2021), PR digital tidak lagi cukup hanya menjalankan fungsi informatif, tetapi juga harus membangun hubungan emosional dan kepercayaan yang kuat antara organisasi dan publik, sebagai fondasi loyalitas jangka panjang. Dalam konteks ini, PR dituntut untuk lebih humanis, komunikatif, dan adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang secara cepat di dunia maya.
Kecepatan arus informasi di era digital menjadi tantangan tersendiri bagi para praktisi PR. Isu-isu publik dapat berkembang secara viral dalam hitungan menit, yang membuat organisasi harus bersikap proaktif dan responsif dalam mengelola opini publik. PR digital harus mampu membaca tren, memahami sentimen publik, serta merespons dengan narasi yang tepat untuk menjaga kredibilitas dan reputasi organisasi. Dengan adanya fitur seperti trending topic, hashtag, dan algoritma yang memengaruhi visibilitas konten, PR juga dituntut untuk memiliki kemampuan analisis data yang baik agar dapat menyusun strategi komunikasi yang berbasis bukti (data-driven).
Selain itu, PR digital berperan penting dalam mengelola identitas dan citra organisasi di ruang virtual. Kehadiran organisasi di berbagai platform digital, seperti Instagram, TikTok, Twitter (X), LinkedIn, dan YouTube, merupakan representasi langsung dari nilai-nilai yang diusung organisasi tersebut. Oleh karena itu, setiap pesan yang disampaikan harus konsisten secara visual, naratif, dan nilai, agar publik dapat membentuk persepsi yang utuh dan positif terhadap organisasi. Keaslian (authenticity) dan transparansi menjadi nilai penting dalam membangun hubungan yang kuat di dunia digital, mengingat audiens digital memiliki sensitivitas tinggi terhadap manipulasi atau pencitraan yang berlebihan.
Di sisi lain, era digital juga memberikan peluang bagi PR untuk menjangkau publik yang lebih luas tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan memanfaatkan strategi digital seperti content marketing, storytelling visual, kampanye berbasis isu sosial, dan kolaborasi dengan influencer, PR dapat menyasar segmen-segmen audiens yang lebih spesifik secara efektif. Selain itu, penggunaan alat analitik dan metrik digital memungkinkan PR untuk mengevaluasi dampak kampanye secara lebih akurat, baik dari segi jangkauan, interaksi, hingga perubahan sikap atau perilaku publik.
Dengan demikian, PR di era digital bukan lagi sekadar fungsi teknis komunikasi, tetapi telah menjadi pilar strategis dalam manajemen organisasi modern. Praktisi PR harus menguasai keterampilan digital, memiliki literasi media yang tinggi, dan mampu merancang komunikasi yang tidak hanya efektif secara pesan, tetapi juga relevan secara sosial dan emosional. Dalam dunia yang serba terkoneksi dan cepat berubah ini, fleksibilitas dan kemampuan berinovasi menjadi kunci keberhasilan PR dalam menjaga keberlangsungan dan reputasi organisasi.
2.3 Strategi Komunikasi Humas
Dalam konteks komunikasi kontemporer, media sosial telah menjadi kanal strategis utama bagi praktik Public Relations (PR). Hal ini didorong oleh perubahan perilaku audiens yang semakin bergantung pada platform digital untuk mendapatkan informasi, berinteraksi, dan membentuk opini. Oleh karena itu, pengembangan strategi komunikasi PR yang berbasis media sosial tidak lagi menjadi pilihan tambahan, melainkan sebuah kebutuhan utama untuk membangun hubungan yang dinamis dengan publik. Strategi ini melibatkan berbagai pendekatan yang bersifat adaptif, kreatif, dan berbasis data, guna memastikan efektivitas pesan serta memperkuat citra organisasi di ruang digital.
Salah satu aspek mendasar dalam strategi komunikasi PR berbasis media sosial adalah penyederhanaan pesan dan bahasa. Komunikasi di media sosial menuntut gaya penyampaian yang ringkas, lugas, dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan audiens. Pesan yang terlalu formal atau teknis cenderung diabaikan, mengingat karakter media sosial yang bersifat cepat dan informal. Oleh karena itu, praktisi PR harus mampu merumuskan pesan-pesan komunikasi yang tetap mencerminkan nilai dan tujuan organisasi, namun disampaikan dengan gaya yang ringan, relevan, dan mudah dicerna oleh publik. Ini juga termasuk penggunaan bahasa sehari-hari, emoji, hingga nada komunikatif yang humanis.
Selanjutnya, pemanfaatan konten visual dan multimedia menjadi elemen krusial dalam strategi PR digital. Media sosial merupakan ruang yang sangat visual, di mana pengguna lebih tertarik pada gambar, infografis, video pendek, maupun konten interaktif seperti polling atau carousel. Konten visual tidak hanya membantu memperkuat pemahaman terhadap pesan yang disampaikan, tetapi juga meningkatkan keterlibatan (engagement) audiens. Menurut berbagai studi pemasaran digital, konten dengan elemen visual memiliki peluang lebih besar untuk dibagikan dan dikomentari dibandingkan konten berbasis teks murni. Oleh karena itu, PR harus mampu mengembangkan storytelling visual yang kuat dan sesuai dengan karakteristik platform yang digunakan, seperti konten video ringan di TikTok, grafis informatif di Instagram, atau artikel singkat di LinkedIn.
Penentuan waktu unggah konten (timing) juga menjadi faktor strategis yang tidak boleh diabaikan. Setiap platform memiliki waktu tertentu di mana tingkat interaksi pengguna mencapai puncaknya. Misalnya, unggahan di Instagram pada malam hari atau waktu istirahat siang cenderung mendapatkan lebih banyak respon dibandingkan di pagi hari kerja. Melalui analisis metrik digital dan tools analytic seperti Meta Insights atau Google Analytics, PR dapat menentukan jam dan hari paling efektif untuk publikasi konten. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan jangkauan pesan sekaligus meningkatkan keterlibatan publik terhadap unggahan yang dipublikasikan.
Komunikasi PR berbasis media sosial juga menuntut adanya dialog terbuka dan manajemen respons cepat (quick response management). Berbeda dengan media konvensional, media sosial memungkinkan publik untuk memberikan tanggapan secara langsung, baik berupa pujian, pertanyaan, maupun kritik. Dalam hal ini, organisasi tidak boleh hanya memposisikan diri sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai pendengar aktif yang mampu merespons setiap masukan publik secara cepat, tepat, dan empatik. Strategi ini tidak hanya meningkatkan citra positif organisasi, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas publik dalam jangka panjang.
Terakhir, keberhasilan komunikasi PR di media sosial sangat bergantung pada konsistensi identitas visual dan naratif organisasi. Konsistensi ini mencakup penggunaan logo, warna, font, gaya bahasa, hingga tone of voice yang seragam di seluruh kanal digital, termasuk Instagram, Twitter (X), Facebook, TikTok, dan YouTube. Identitas visual yang kuat dan konsisten akan memperkuat ingatan publik terhadap organisasi serta membantu membedakan citra organisasi dari kompetitornya. Selain itu, keseragaman dalam penyampaian pesan across platform juga menciptakan kohesi dalam komunikasi, yang penting untuk memperkuat positioning organisasi di benak audiens.
Secara keseluruhan, strategi komunikasi PR berbasis media sosial menuntut kombinasi antara kreativitas, sensitivitas sosial, kemampuan analitis, dan ketepatan teknis. Praktisi PR tidak hanya dituntut untuk memahami cara kerja algoritma dan dinamika platform, tetapi juga harus peka terhadap perubahan tren, isu sosial yang berkembang, serta ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas organisasi.
2.4 Teori Komunikasi Digital dalam Praktik Kehumasan Pemerintahan
Komunikasi digital adalah bentuk perkembangan dari proses komunikasi yang lama digunakan, sekarang banyak diterapkan di berbagai bidang, termasuk pemerintahan.
Menurut Iswadi (2025), komunikasi digital adalah cara untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan teknologi informasi dan internet. Ciri utamanya adalah pesan bisa diberikan cepat, bisa saling berinteraksi, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam kehumasan pemerintah, komunikasi digital menjadi cara yang strategis untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih terbuka dan langsung.
Dalam praktik kehumasan, penerapan komunikasi digital tidak terlepas dari teori komunikasi dua arah simetris.
Teori ini menekankan pentingnya pertukaran informasi dan balikan dari penerima pesan. Dengan media sosial, pemerintah bisa membangun hubungan yang tidak hanya satu arah seperti di media tradisional, tetapi masyarakat juga bisa memberikan tanggapan langsung melalui komentar, polling, atau bahkan mengirim ulang konten yang disukai. Iswadi (2025) menjelaskan bahwa komunikasi digital membuka peluang pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara aktif, bukan hanya menyampaikan informasi secara pasif. Media sosial menjadi alat utama dalam membentuk opini publik secara strategis.
Lebih lanjut, di Pemerintah Kota Surakarta, strategi komunikasi digital diterapkan melalui platform seperti Instagram dan Twitter, masing-masing memiliki pendekatan berbeda.
Pemerintah memanfaatkan media sosial bukan hanya untuk menyebarkan informasi, tetapi juga untuk berkomunikasi secara dua arah dengan masyarakat. Konten yang dibuat disesuaikan dengan budaya lokal, seperti menggunakan bahasa daerah dan penjelasan kebijakan pemerintah yang sederhana, menjadi bentuk nyata penerapan teori komunikasi digital untuk meningkatkan efektivitas kehumasan pemerintah daerah (Iswadi, 2025).
2.5 Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan komunikasi publik oleh pemerintah.
Namun, kebanyakan penelitian hanya fokus pada penggunaan media sosial untuk menyampaikan informasi tanpa terintegrasi dalam strategi komunikasi kehumasan secara menyeluruh. Misalnya, Wulandari (2020) menemukan bahwa meskipun media sosial bisa meningkatkan interaksi dengan publik, efektivitasnya bergantung pada manajemen akun pemerintah dan konsistensi dalam menyajikan konten.
Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa media sosial bisa membantu membangun citra institusi yang baik jika digunakan secara tepat.
Contohnya, Pemerintah Kota Surabaya berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui konten visual menarik di Instagram.
Namun, penelitian tersebut belum mendalami bagaimana strategi komunikasi yang mendasari penggunaan media sosial oleh humas pemerintah, termasuk dalam hal pengelolaan isu dan krisis digital.
Diperlukan studi lanjutan yang menyoroti secara khusus transformasi strategi komunikasi humas akibat pemanfaatan media sosial. Penelitian semacam ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik komunikasi pemerintahan yang dinamis di era digital, terutama dalam konteks lokal seperti Surakarta yang memiliki keunikan tersendiri dalam praktik kehumasan (Wulandari, 2020)
2.6 Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan sebab akibat antara pemanfaatan media sosial dan perubahan strategi komunikasi humas pemerintah. Media sosial sebagai variabel bebas memengaruhi cara pemerintah menyusun pesan, memilih saluran komunikasi, dan mengelola hubungan dengan publik (Kaplan & Haenlein, 2010). Sifat media sosial yang partisipatif dan real-time menuntut humas untuk beradaptasi dengan cara kerja yang lebih terbuka dan responsif.
Strategi komunikasi humas diposisikan sebagai variabel terikat yang menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu mengintegrasikan media sosial dalam perencanaan komunikasi institusional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat dimensi strategis dari penggunaan media sosial, termasuk dalam membentuk persepsi publik, meningkatkan partisipasi warga, dan mengelola reputasi kelembagaan. Selain itu, kerangka ini juga mempertimbangkan faktor-faktor pendukung seperti kapasitas SDM dan kebijakan internal.
Dalam model kerangka pemikiran ini, dihipotesiskan bahwa media sosial berpengaruh secara langsung terhadap saluran, gaya, dan isi komunikasi humas pemerintah. Media sosial tidak lagi hanya dianggap sebagai alat bantu, melainkan telah menjadi komponen kunci dalam praktik kehumasan modern. Kerangka ini menjadi dasar dalam menyusun pendekatan metodologis dan analisis dalam penelitian yang sedang dilakukan (Kaplan & Haenlein, 2010)
METODELOGI
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam bagaimana strategi komunikasi public relations (PR) berbasis media sosial dijalankan oleh suatu organisasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi realitas sosial secara naturalistik, kontekstual, dan interpretatif, sehingga dapat menangkap dinamika kompleks yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan data kuantitatif (Creswell, 2016).
Jenis penelitian deskriptif-kualitatif ini berfokus pada penggambaran secara sistematis dan faktual mengenai aktivitas PR, khususnya dalam perancangan, publikasi, dan pengelolaan konten di media sosial, serta upaya membangun engagement dengan publik. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik PR digital dalam konteks tertentu, bukan untuk menguji hipotesis atau menggeneralisasi temuan.
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Fokus utama penelitian ini adalah pada proses kerja tim PR dalam merancang strategi komunikasi digital, terutama pada aspek perencanaan konten, manajemen kanal media sosial, respon terhadap audiens, serta pembangunan relasi digital dengan publik. Fokus ini mencakup:
- Perancangan konten PR di media sosial, mulai dari penyusunan pesan, pemilihan format visual, hingga penyesuaian gaya komunikasi dengan platform yang digunakan.
- Proses publikasi, termasuk jadwal unggah, platform distribusi, dan koordinasi lintas departemen jika diperlukan.
- Strategi engagement, yaitu cara PR menjalin komunikasi dua arah, menjawab komentar atau pertanyaan publik, hingga merespons isu atau krisis komunikasi yang berkembang.
- Konsistensi citra organisasi, baik secara visual maupun naratif, di berbagai kanal digital yang digunakan.
Dengan fokus ini, peneliti berusaha menyoroti bagaimana organisasi membangun narasi digitalnya dan bagaimana publik merespons interaksi tersebut melalui media sosial.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Fokus utama penelitian ini adalah pada proses kerja tim PR dalam merancang strategi komunikasi digital, terutama pada aspek perencanaan konten, manajemen kanal media sosial, respon terhadap audiens, serta pembangunan relasi digital dengan publik. Fokus ini mencakup:
- Perancangan konten PR di media sosial, mulai dari penyusunan pesan, pemilihan format visual, hingga penyesuaian gaya komunikasi dengan platform yang digunakan.
- Proses publikasi, termasuk jadwal unggah, platform distribusi, dan koordinasi lintas departemen jika diperlukan.
- Strategi engagement, yaitu cara PR menjalin komunikasi dua arah, menjawab komentar atau pertanyaan publik, hingga merespons isu atau krisis komunikasi yang berkembang.
- Konsistensi citra organisasi, baik secara visual maupun naratif, di berbagai kanal digital yang digunakan.
Dengan fokus ini, peneliti berusaha menyoroti bagaimana organisasi membangun narasi digitalnya dan bagaimana publik merespons interaksi tersebut melalui media sosial.
3.4 Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahap:
- Transkripsidata
Seluruh hasil wawancara direkam dan ditranskrip ke dalam bentuk teks untuk mempermudah analisis. - Koding(coding)
Peneliti memberi kode atau label terhadap bagian-bagian penting dari data yang muncul berulang atau menunjukkan pola tertentu. - Kategorisasi
Kode-kode yang memiliki kesamaan dikelompokkan ke dalam kategori tematik, misalnya: “strategi konten”, “engagement publik”, atau “respons terhadap krisis”. - Penarikanmaknadaninterpretasi
Data yang telah dikategorikan kemudian ditafsirkan untuk memahami hubungan antar tema, dinamika yang terjadi, serta bagaimana konteks sosial memengaruhi proses komunikasi PR di media sosial.
3.5 Keabsahan Data
Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui beberapa teknik validasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member check. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan yang memiliki peran berbeda, seperti humas, pengelola media sosial, dan pejabat struktural. Sementara triangulasi metode dicapai dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melihat konsistensi data. Ketika terdapat ketidaksesuaian, peneliti akan menelusuri lebih lanjut hingga ditemukan kejelasan informasi yang valid dan dapat dipercaya.
Member check dilakukan dengan cara meminta informan untuk memverifikasi kembali hasil wawancara atau interpretasi peneliti agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Selain itu, peneliti juga berupaya menjaga objektivitas selama proses pengumpulan dan analisis data dengan menggunakan catatan lapangan, refleksi kritis, dan tidak mencampurkan opini pribadi. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Profil Instansi Pemerintah yang Diteliti
Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam mengelola informasi publik dan mendukung strategi komunikasi di lingkungan pemerintah daerah. Diskominfo SP memiliki mandat untuk membangun keterbukaan informasi publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjamin kelancaran komunikasi antara lembaga pemerintah dengan masyarakat. Dalam konteks digitalisasi, instansi ini juga bertugas mengembangkan sistem informasi dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi yang strategis. Keterlibatan Diskominfo SP dalam pemanfaatan media sosial dilakukan secara terorganisir dengan dukungan tim kreatif dan admin yang berpengalaman di bidang kehumasan digital.
Diskominfo SP Kota Surakarta aktif mengelola berbagai kanal media sosial resmi milik pemerintah kota seperti Instagram @pemkot_solo, Twitter @pemkot_solo, dan kanal YouTube. Setiap akun memiliki peran masing-masing dalam menjangkau segmentasi audiens tertentu. Instagram difokuskan untuk generasi muda dengan pendekatan visual yang menarik, Twitter untuk komunikasi cepat dan tanggapan langsung terhadap isu, dan YouTube sebagai sarana dokumentasi kegiatan wali kota dan program-program pemerintah. Pengelolaan akun dilakukan dengan memperhatikan konsistensi pesan, estetika visual, dan waktu publikasi yang telah dijadwalkan secara sistematis. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan matang dalam mengintegrasikan media sosial ke dalam strategi komunikasi pemerintahan.
Dalam observasi yang dilakukan, terlihat bahwa konten-konten yang dibagikan Diskominfo SP mencakup berbagai jenis pesan komunikasi seperti informasi layanan publik, agenda kegiatan wali kota, edukasi kebijakan, hingga klarifikasi terhadap informasi hoaks. Format yang digunakan bervariasi, mulai dari poster infografis, video edukatif, hingga sesi live yang memungkinkan interaksi langsung dengan masyarakat. Strategi ini tidak hanya menunjukkan upaya transparansi pemerintah, tetapi juga memperlihatkan adanya orientasi pelayanan publik berbasis digital. Pemanfaatan media sosial oleh Diskominfo SP tidak hanya menjadi sarana pelengkap komunikasi, tetapi telah menjadi alat utama dalam membentuk citra dan reputasi Pemerintah Kota Surakarta di mata warganya.
4.2 Pemanfaatan Media Sosial oleh Humas
Tantangan dalam Implementasi Strategi PR Digital
Meskipun manfaat media sosial sangat besar, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa organisasi menghadapi beberapa kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas strategi komunikasi digital.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Banyak organisasi masih menghadapi kekurangan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang pengelolaan media sosial dan konten digital. Fungsi-fungsi seperti penulisan konten, desain grafis, pengelolaan interaksi, hingga analisis data digital sering kali dilakukan oleh tim yang terbatas. Hal ini menyebabkan beban kerja tinggi dan menurunkan kualitas serta konsistensi unggahan. Salah satu informan menyebutkan, “Kami hanya punya dua orang yang menangani semua platform media sosial, jadi seringkali kami tidak bisa merespons komentar secara cepat.”
Tekanan dari Opini Publik
Media sosial bersifat terbuka dan rawan terhadap sentimen publik yang berubah-ubah. Organisasi dapat dengan cepat menjadi sorotan negatif jika terjadi miskomunikasi atau kesalahan dalam menyampaikan informasi. Tekanan dari komentar publik, netizen activism, atau cancel culture menjadi tantangan besar yang harus diantisipasi oleh tim PR. Tidak jarang, opini publik yang terbentuk berdasarkan informasi yang tidak lengkap dapat berkembang menjadi krisis reputasi.
Keterbatasan Anggaran untuk Pengembangan PR Digital
Beberapa organisasi, terutama yang berskala kecil atau nirlaba, memiliki keterbatasan dalam mengalokasikan anggaran untuk pengembangan komunikasi digital. Padahal, pengelolaan media sosial secara profesional memerlukan investasi pada perangkat lunak, pelatihan SDM, layanan desain konten, hingga pemasangan iklan (paid media). Tanpa dukungan anggaran yang memadai, strategi PR digital sulit diimplementasikan secara optimal.
Perlunya Evaluasi dan Adaptasi Berkala
Dunia digital bersifat dinamis dan terus berubah. Algoritma media sosial, tren konten, dan preferensi audiens dapat bergeser dalam waktu singkat. Oleh karena itu, strategi komunikasi digital harus dievaluasi secara berkala agar tetap relevan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian organisasi belum memiliki sistem evaluasi terstruktur untuk mengukur efektivitas konten, engagement rate, atau persepsi publik. Evaluasi ini penting tidak hanya untuk perbaikan teknis, tetapi juga untuk penyusunan strategi jangka panjang yang lebih adaptif.
4.3 Strategi Komunikasi Humas melalui Media Sosial
Strategi komunikasi yang diterapkan oleh humas Pemerintah Kota Surakarta melalui media sosial menunjukkan pendekatan yang adaptif dan progresif. Strategi ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi masyarakat, karakteristik platform media sosial, serta momen-momen sosial dan budaya yang relevan. Dalam perencanaannya, tim humas menyusun kalender konten bulanan yang disesuaikan dengan agenda kerja pemerintah, perayaan hari besar nasional, serta isu-isu publik yang sedang berkembang. Konten dirancang untuk tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan partisipatif, guna mendorong masyarakat terlibat dalam proses pembangunan daerah.
Konten media sosial Pemkot Surakarta menggunakan pendekatan visual dan narasi yang ringan untuk menarik perhatian publik. Gaya bahasa yang digunakan cenderung komunikatif dan santai namun tetap profesional, guna menyesuaikan dengan karakteristik pengguna media sosial. Beberapa unggahan bahkan menggunakan bahasa Jawa halus untuk meningkatkan kedekatan kultural dengan warga Solo. Konten yang dibuat mencakup infografik pelayanan publik, video kampanye program pemerintah, hingga story interaktif yang mengajak warga untuk memberikan opini. Tidak jarang, pemerintah juga menggunakan humor visual dan meme edukatif untuk menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan budaya digital.
Strategi lain yang diimplementasikan adalah pengelolaan interaksi dan penguatan identitas visual. Tim media sosial diwajibkan untuk merespons pesan dan komentar dalam waktu maksimal 1×24 jam. Tanggapan yang diberikan bukan hanya sekadar balasan formal, tetapi juga bersifat humanis dan informatif. Dari sisi identitas, Pemkot Surakarta menjaga konsistensi logo, palet warna, dan gaya desain dalam seluruh unggahan untuk membangun kredibilitas visual institusi. Hal ini memperkuat temuan dari Syahputra & Lestari (2020) dalam Jurnal Komunikasi dan Media Publik bahwa strategi visual dan keterlibatan emosional dalam komunikasi digital mampu membangun citra institusi yang positif dan terpercaya.
4.4 Analisis Pengaruh Media Sosial terhadap Efektivitas Humas
Media sosial memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas komunikasi humas Pemerintah Kota Surakarta. Transformasi dari komunikasi konvensional ke digital memungkinkan peningkatan kecepatan, jangkauan, dan efisiensi dalam penyebaran informasi publik. Pesan yang dulunya memerlukan waktu beberapa hari untuk sampai ke masyarakat kini dapat diakses secara instan hanya dalam hitungan detik. Hal ini membuat humas dapat merespons isu-isu publik secara cepat, sekaligus memberikan klarifikasi terhadap berita palsu atau hoaks yang dapat merusak reputasi institusi. Selain itu, media sosial menjadi sarana untuk memperkuat partisipasi publik, karena masyarakat diberi ruang untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah tanpa melalui prosedur birokratis.
Namun, efektivitas ini juga bergantung pada kualitas pengelolaan media sosial. Tantangan yang dihadapi humas Pemkot Surakarta antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia dan tekanan opini publik yang dinamis. Beberapa konten mendapat reaksi negatif atau bahkan viral karena ketidaktepatan narasi atau waktu publikasi. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dikelola secara hati-hati. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM humas dalam literasi digital, desain komunikasi visual, serta manajemen krisis komunikasi. Pelatihan dan evaluasi rutin sangat penting agar komunikasi digital pemerintah tetap terarah, profesional, dan adaptif terhadap perubahan.
Secara keseluruhan, pengaruh media sosial terhadap strategi komunikasi humas sangat signifikan dalam meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Humas tidak hanya menjadi penyampai pesan, tetapi juga menjadi fasilitator komunikasi publik yang responsif dan transparan. Keberhasilan komunikasi digital yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta menunjukkan bahwa integrasi media sosial dalam strategi humas mampu mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, memperkuat demokrasi lokal, serta menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.
KESIMPULAN
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong efektivitas praktik Public Relations (PR) di era digital. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai kanal penyebaran informasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang interaksi strategis antara organisasi dan publik. Melalui media sosial, organisasi dapat membangun citra positif, menyampaikan pesan yang konsisten dan transparan, serta memperkuat hubungan emosional dan partisipatif dengan audiens secara langsung.
Kemampuan media sosial untuk menyampaikan pesan secara cepat, luas, dan real-time memungkinkan organisasi untuk lebih responsif dalam menangani isu, menjawab kebutuhan informasi publik, serta merespons krisis komunikasi yang muncul. Dalam praktiknya, keberhasilan komunikasi PR digital sangat bergantung pada faktor-faktor seperti penyusunan pesan yang tepat sasaran, penggunaan konten visual yang menarik, pemilihan waktu unggah yang strategis, serta konsistensi identitas visual dan narasi komunikasi.
Namun, efektivitas strategi PR berbasis media sosial juga menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, tekanan dari opini publik yang fluktuatif, keterbatasan anggaran operasional, serta kebutuhan akan sistem evaluasi yang terstruktur. Oleh karena itu, agar mampu menjaga keberlanjutan komunikasi digital yang efektif, organisasi perlu membangun sistem komunikasi yang responsif, terintegrasi, dan berbasis data, yang dikembangkan secara berkelanjutan melalui proses evaluasi, pelatihan, dan adaptasi terhadap dinamika teknologi serta budaya digital masyarakat.
Secara keseluruhan, media sosial telah merevolusi lanskap komunikasi PR, menggeser peran PR dari sekadar penyampai informasi menjadi pengelola relasi digital yang bersifat aktif, interaktif, dan humanis. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk tidak hanya hadir di media sosial, tetapi juga hadir dengan strategi yang relevan, komunikatif, dan adaptif terhadap perubahan yang terus berlangsung.
5.2 Saran
Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, berikut adalah beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh organisasi dalam memperkuat praktik PR digital melalui media sosial:
- Pelatihan Intensif bagi SDM PR dalam Pengelolaan Media Sosial
Organisasi perlu melakukan pelatihan rutin dan mendalam bagi tim PR yang menangani media sosial. Pelatihan ini mencakup keterampilan teknis seperti penulisan konten digital, desain grafis, manajemen platform sosial, serta penggunaan alat analisis data digital. Di samping itu, pelatihan juga harus mencakup kemampuan strategis seperti manajemen krisis, komunikasi lintas budaya, etika komunikasi digital, dan pemanfaatan tren media sosial. Dengan peningkatan kapasitas ini, SDM PR akan lebih siap dalam merespons dinamika komunikasi dan membangun relasi publik yang lebih kuat dan berkelanjutan.
- Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Strategi Digital
Agar strategi PR digital tetap relevan dan efektif, organisasi perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Sistem ini bertujuan untuk melacak performa konten, tingkat keterlibatan audiens (engagement rate), pertumbuhan pengikut, serta perubahan persepsi publik. Tools analitik seperti Google Analytics, Meta Insights, Hootsuite, dan Sprout Social dapat dimanfaatkan untuk mengukur dampak komunikasi digital secara kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, evaluasi berkala juga penting dilakukan untuk merevisi strategi, menyesuaikan gaya komunikasi, serta merespons perubahan algoritma dan tren platform.
- Penguatan Identitas Visual dan Narasi yang Konsisten
Konsistensi merupakan kunci dalam membangun citra yang kuat dan mudah dikenali. Oleh karena itu, organisasi perlu menetapkan pedoman identitas digital (digital branding guidelines) yang mencakup elemen-elemen seperti logo, warna korporat, tipografi, gaya desain, tone of voice, dan template unggahan. Narasi yang dibangun di seluruh kanal digital juga harus selaras dengan visi, misi, dan nilai organisasi. Ketidakkonsistenan dalam penyampaian pesan atau visual dapat menimbulkan kebingungan di kalangan audiens dan melemahkan kredibilitas organisasi.
- Peningkatan Responsivitas dan Pendekatan Humanis dalam Interaksi
Organisasi harus membangun sistem komunikasi digital yang memungkinkan interaksi cepat dan personal dengan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui penempatan admin media sosial yang responsif, penggunaan auto-reply yang empatik, serta pengelolaan interaksi dengan pendekatan humanis. Publik menghargai kehadiran organisasi yang mampu mendengar, memahami, dan menanggapi dengan bijak. Dalam jangka panjang, responsivitas ini akan membangun kepercayaan dan loyalitas yang lebih kokoh.
- Integrasi Strategi PR Digital dengan Tujuan Organisasi Secara Luas
Agar strategi komunikasi media sosial memberikan dampak yang signifikan, strategi tersebut harus selaras dengan tujuan besar organisasi. PR digital bukan hanya alat promosi, tetapi juga instrumen untuk mendukung transparansi, edukasi publik, advokasi isu sosial, serta membangun kemitraan strategis. Oleh karena itu, komunikasi digital harus dirancang sebagai bagian dari strategi komunikasi terpadu yang menyatu dengan arah kebijakan dan program organisasi secara keseluruhan.
DAFTAR PUSTAKA
Creswell, J. W. (2016). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Iswadi. (2025). Komunikasi Digital dan Transformasi Kehumasan Pemerintahan. Bekasi: Universitas Esa Unggul Press.
Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59–68. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003
Macnamara, J., & Zerfass, A. (2017). Strategic communication in a digital environment: Concepts and empirical evidence from Europe. International Journal of Strategic Communication, 11(2), 74–93. https://doi.org/10.1080/1553118X.2017.1288186
Rahmadani, L. (2021). Strategi Public Relations di Era Digital: Pendekatan Engagement dan Interaktivitas. Jurnal Komunikasi Kontemporer, 6(2), 122–137.
Syahputra, I., & Lestari, A. (2020). Strategi Visual dalam Komunikasi Humas Pemerintah Daerah: Studi Kasus Instagram Pemerintah Kota Bandung. Jurnal Komunikasi dan Media Publik, 8(1), 34–47.
We Are Social & Hootsuite. (2023). Digital 2023 Global Overview Report. https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report
Wulandari, Septian dan M. Dwitiyanti, N., (2020). Implementasi Algoritma Clustering Partitioning Around Medoid (PAM) Dalam Clustering Virus MERS-CoV.
