Jakarta EKOIN.CO – Penjualan rumah di Indonesia mengalami penurunan signifikan pada triwulan II 2025. Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia (BI), penjualan rumah primer turun sebesar 3,80 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), setelah sebelumnya tumbuh 0,73 persen pada triwulan I 2025. Penurunan ini terjadi di semua tipe rumah, mulai dari tipe kecil, menengah, hingga besar.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Survei BI menyebutkan, rumah tipe kecil masih mengalami pertumbuhan 6,70 persen (yoy), tetapi pertumbuhan ini melambat drastis dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 23,75 persen. Penjualan tipe menengah dan besar bahkan mengalami kontraksi masing-masing 17,69 persen (yoy) dan 14,95 persen (yoy), dari sebelumnya 35,76 persen (yoy) dan 14,95 persen (yoy).
Penjualan Rumah Lesu di Semua Segmen
Dalam laporan resmi BI, faktor utama penurunan penjualan rumah adalah kenaikan harga bahan bangunan, masalah perizinan dan birokrasi, serta naiknya suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Selain itu, persyaratan uang muka yang tinggi dan persoalan perpajakan juga turut menjadi penyebab.
Meski terjadi penurunan penjualan, harga rumah justru naik di triwulan II 2025. Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) tumbuh 1,07 persen (yoy), meskipun lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Kenaikan ini merata di semua tipe rumah.
Rumah tipe menengah mencatat kenaikan harga tertinggi sebesar 1,25 persen (yoy), diikuti tipe kecil yang naik 1,04 persen (yoy), dan tipe besar sebesar 0,70 persen (yoy). Kenaikan harga ini mencerminkan adanya tekanan biaya produksi yang dialami oleh pengembang.
Survei tersebut dilakukan BI di 18 kota di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 14 kota mengalami perlambatan IHPR secara tahunan. Tiga kota mencatat peningkatan harga, dan satu kota tidak mengalami perubahan.
Harga Rumah Melejit di Beberapa Kota
IHPR menurun paling tajam di Pekanbaru dan Surabaya. Di Pekanbaru, indeks turun menjadi 1,67 persen (yoy) dari sebelumnya 2,68 persen (yoy). Surabaya juga mencatat perlambatan dari 1,05 persen (yoy) menjadi 0,44 persen (yoy).
Kota yang mengalami kenaikan harga tertinggi adalah Banjarmasin, yang IHPR-nya naik dari 2,18 persen (yoy) menjadi 2,25 persen (yoy). Semarang menyusul dengan kenaikan dari 0,85 persen (yoy) menjadi 0,96 persen (yoy). Makassar juga mencatat kenaikan tipis dari 0,02 persen (yoy) menjadi 0,17 persen (yoy).
Sementara itu, harga rumah di Yogyakarta tetap stabil di angka 0,84 persen (yoy), menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan dari sisi harga dalam periode tersebut.
Dari segi pembiayaan, pengembang mayoritas masih menggunakan dana internal. Persentase penggunaan dana internal mencapai 78,36 persen. Sumber pembiayaan lain berasal dari perbankan dan pembayaran dari konsumen.
Bagi konsumen, pembiayaan KPR masih menjadi pilihan utama, dengan proporsi 73,6 persen. Sisanya, pembelian rumah dilakukan secara tunai bertahap dan tunai penuh, meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan KPR.
Survei ini mencerminkan kondisi pasar properti residensial yang menghadapi tantangan dari sisi penjualan dan pembiayaan, meskipun harga cenderung meningkat secara perlahan.
Bank Indonesia menyebutkan bahwa faktor biaya dan kebijakan makroekonomi menjadi tantangan utama yang memengaruhi penjualan rumah di periode tersebut.
Penurunan penjualan rumah di tengah kenaikan harga menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar perumahan.
Kondisi ini juga memberikan tekanan bagi pengembang dalam menyesuaikan strategi penjualan, termasuk kemungkinan penyesuaian harga atau penawaran promosi bagi calon pembeli.
Dalam jangka menengah, BI memperkirakan tren penjualan dan harga rumah masih akan dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga dan stabilitas ekonomi makro.
dari survei ini menunjukkan bahwa sektor properti masih membutuhkan dukungan agar bisa pulih secara penuh pascapandemi dan dalam menghadapi tekanan ekonomi global.
Mendorong percepatan perizinan dan mengendalikan kenaikan harga bahan bangunan bisa menjadi solusi jangka pendek yang perlu dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan.
Di sisi lain, pemberian insentif fiskal dan relaksasi uang muka KPR bisa membantu mendorong daya beli masyarakat terhadap rumah, terutama untuk tipe kecil dan menengah.
Konsumen diharapkan lebih cermat dalam memilih sumber pembiayaan, memperhitungkan suku bunga, dan mempertimbangkan stabilitas harga properti di wilayah masing-masing.
Pengembang juga diharapkan terus berinovasi dalam menyediakan produk perumahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen di tengah kondisi pasar yang menantang.(*)
