KUALA LUMPUR, EKOIN.CO – Malaysia secara resmi menolak penggunaan istilah Ambalat untuk menyebut wilayah maritim yang selama ini menjadi sengketa dengan Indonesia. Pemerintah Negeri Jiran memilih istilah Laut Sulawesi dan menegaskan klaim kedaulatannya atas Blok ND-6 dan ND-7, yang terletak di tenggara Sabah dan timur Kalimantan Utara.
Gabung WA Channel EKOIN
Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, yang mengatakan penggunaan istilah Ambalat dianggap tidak sesuai dengan posisi resmi negaranya. Ia menegaskan kawasan tersebut berada dalam hak kedaulatan Malaysia berdasarkan hukum internasional, dengan merujuk putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002.
Mohamad Hasan menyatakan bahwa penyebutan Laut Sulawesi akan mencegah terjadinya kesalahpahaman publik dan menghindarkan isu ini dipolitisasi, terutama menjelang pemilihan umum negara bagian Sabah. Ia menekankan, pihaknya siap memberikan penjelasan kepada parlemen maupun pemerintah daerah.
“Jika ada permintaan, Kementerian siap mengatur pengarahan agar semua pihak memahami masalah ini,” ujarnya di Dewan Rakyat Malaysia. Ia menambahkan, perbedaan istilah ini merupakan langkah strategis menjaga posisi hukum dan diplomasi negara.
Sikap Tegas Malaysia atas Ambalat
Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga menegaskan komitmen mempertahankan setiap jengkal wilayah Sabah, termasuk area sengketa di Ambalat. Dalam kunjungan ke Kota Kinabalu, Anwar mengatakan negosiasi dengan Indonesia akan dilakukan secara benar dan terbuka, tanpa kompromi pada kedaulatan nasional.
“Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Kami akan merundingkannya dengan benar, tanpa menyerah,” kata Anwar, mengutip Malay Mail. Ia menambahkan hubungan baik dengan Presiden Prabowo Subianto tetap menjadi prioritas.
Pertemuan Anwar dan Prabowo di Jakarta pada 27 Juni lalu membahas opsi pengembangan bersama di wilayah sengketa. Meski belum ada kesepakatan final, kedua pemimpin sepakat mempertahankan suasana persahabatan dalam perundingan.
Menurut Anwar, kerja sama ini mencerminkan kedekatan pribadi antara dirinya dan Presiden Prabowo. “Saya ingin hubungan ini tetap baik,” ujarnya, seraya menegaskan proses negosiasi masih berjalan di forum konsultasi tahunan ke-13 pada 29 Juli.
Pandangan Pakar tentang Ambalat
Di sisi lain, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai pernyataan Menlu Malaysia perlu diluruskan. Menurutnya, Blok ND-6 dan ND-7 yang diklaim Malaysia tidak berada di laut teritorialnya, melainkan di Landas Kontinen.
“Pada wilayah Landas Kontinen, yang dapat diklaim adalah hak berdaulat, bukan kedaulatan penuh,” tegas Hikmahanto. Ia menambahkan bahwa penggunaan istilah Laut Sulawesi oleh Malaysia semata-mata karena tidak mengakui klaim Landas Kontinen Indonesia di Ambalat.
Bagi Indonesia, lanjutnya, konsistensi penggunaan istilah Ambalat adalah penting karena wilayah tersebut berada dalam klaim resmi pemerintah. Sengketa terjadi karena terdapat irisan klaim di Landas Kontinen yang sama-sama dianggap strategis dan kaya sumber daya.
Hikmahanto menekankan bahwa kedua negara telah sepakat mengelola irisan wilayah itu melalui skema joint development. Kesepakatan ini diharapkan dapat meminimalkan potensi konflik sambil tetap menegosiasikan batas maritim.
Ketegangan di kawasan Ambalat telah berlangsung sejak awal 2000-an, dipicu oleh potensi besar minyak dan gas. Letaknya yang strategis membuat wilayah ini menjadi fokus perhatian baik dari sisi ekonomi maupun keamanan maritim.
Indonesia selama ini menganggap Ambalat bagian dari wilayah hak berdaulatnya, sedangkan Malaysia memasukkannya ke dalam peta wilayah lautnya. Perbedaan pandangan ini kerap memunculkan insiden diplomatik.
Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara berupaya meredakan tensi dengan menempuh jalur diplomasi. Forum konsultasi tahunan menjadi wadah resmi untuk membahas sengketa sekaligus peluang kerja sama ekonomi di Ambalat.
Negosiasi batas maritim menjadi tantangan tersendiri karena melibatkan interpretasi hukum internasional, sejarah, dan pertimbangan politik domestik masing-masing negara. Keberhasilan diplomasi akan sangat menentukan stabilitas kawasan.
Pemerintah Indonesia berharap penyelesaian sengketa Ambalat dapat dicapai dengan cara damai dan saling menghormati. Presiden Prabowo menegaskan adanya itikad baik kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik.
Meski perbedaan istilah masih menjadi sorotan, kedua negara sepakat menghindari tindakan provokatif di lapangan. Komitmen ini menjadi sinyal positif bagi masa depan hubungan bilateral.
Jika kesepakatan pengelolaan bersama berjalan, Ambalat berpotensi menjadi model resolusi sengketa maritim di Asia Tenggara. Hal ini dapat memperkuat stabilitas dan membuka peluang investasi energi.
Pemerhati hubungan internasional menilai sengketa Ambalat adalah ujian diplomasi yang akan menunjukkan kematangan politik kedua negara. Keberhasilan mengelola isu ini akan menjadi preseden penting di kawasan.
Hubungan Indonesia-Malaysia perlu dijaga dengan komunikasi intensif, agar sengketa Ambalat tidak meruncing menjadi konflik terbuka. Pendekatan win-win solution sangat diperlukan.
Pemerintah kedua negara sebaiknya fokus pada penyelesaian teknis batas maritim sebelum membicarakan pembagian manfaat ekonomi. Hal ini akan meminimalkan gesekan diplomatik.
Transparansi informasi kepada publik menjadi penting, sehingga isu Ambalat tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek. Keseimbangan informasi perlu dijaga.
Keterlibatan ahli hukum laut internasional dapat mempercepat tercapainya kesepakatan yang adil. Langkah ini akan meningkatkan kredibilitas perundingan di mata dunia.
Dialog lintas sektor, termasuk melibatkan masyarakat pesisir, akan memperkuat legitimasi hasil kesepakatan di Ambalat.
Keberhasilan menyelesaikan sengketa Ambalat akan menjadi tonggak sejarah diplomasi kedua negara. Hal ini membuktikan bahwa dialog dapat mengatasi perbedaan yang tajam.
Kesepakatan yang adil akan menciptakan manfaat ekonomi bersama, sekaligus memperkuat stabilitas politik di perbatasan laut.
Kerja sama pengelolaan sumber daya di Ambalat dapat membuka peluang besar di sektor energi dan maritim. Potensi ini harus dimanfaatkan optimal.
Sengketa Ambalat hendaknya dilihat sebagai peluang membangun kemitraan strategis, bukan semata-mata sumber perselisihan. Semangat kolaborasi perlu dikedepankan.
Kedua negara diharapkan menempatkan kepentingan jangka panjang kawasan di atas kepentingan politik sesaat. Dengan begitu, Ambalat dapat menjadi simbol perdamaian dan kemakmuran bersama. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
