JAKARTA, EKOIN.CO – Pemerintah Australia kembali menjadi sorotan tajam internasional setelah terungkap tetap menyuplai komponen senjata ke Israel di tengah konflik memanas di Gaza. Keputusan ini menuai gelombang kecaman dari partai oposisi, organisasi hak asasi manusia, hingga kelompok aktivis kemanusiaan, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi memperpanjang penderitaan warga sipil Palestina. (Baca Juga : Australia Terus Suplai Senjata ke Israel)
Juru bicara urusan luar negeri Partai Hijau Australia, David Shoebridge, menyebut publik mengetahui pemerintah di bawah kendali Perdana Menteri Anthony Albanese mengizinkan ekspor lapis baja, suku cadang pesawat tempur F-35, dan material militer penting lainnya ke Israel. “Pemerintah tidak berniat menghentikan ekspor itu,” ujarnya pada Minggu (10/8).
Australia dan Komponen Senjata untuk Israel
Shoebridge, yang juga senator dari New South Wales, menuding pemerintahan Albanese secara terang-terangan mendukung Israel yang diduga kuat melakukan genosida di Palestina. Ia menilai retorika dua tahun terakhir dari pemerintah hanyalah janji kosong tanpa tindakan nyata. “Kita menyaksikan genosida secara langsung, dan publik tidak akan menerima lagi alasan-alasan yang dibuat-buat,” tegasnya. (Baca Juga : Kritik Australia Soal Genosida)
Kritik ini mencuat setelah Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, mengklarifikasi bahwa negaranya memang tidak mengirim senjata secara langsung. Namun, Australia tetap memproduksi dan mengekspor komponen penting untuk jet tempur Lockheed Martin F-35. Pesawat tempur ini diketahui digunakan oleh militer Israel dalam operasi militer di Gaza.
Kebijakan Pertahanan di Tengah Sorotan
Marles menegaskan bahwa Australia merupakan bagian dari program internasional F-35 yang sudah berjalan selama beberapa dekade. “Ini adalah kesepakatan multilateral dengan rantai pasokan yang dikelola oleh Lockheed Martin di Amerika Serikat dan melibatkan banyak pemasok,” jelasnya. (Baca Juga : F-35 Australia untuk Israel)
Menurutnya, keterlibatan Australia dalam produksi F-35 adalah komitmen jangka panjang yang tidak bisa dihentikan sepihak. Meski begitu, pernyataan ini dinilai tidak mampu meredam kritik publik yang melihat bahwa produksi komponen untuk senjata tetap menjadi bentuk dukungan terhadap operasi militer Israel.
Kebijakan ini diungkap hanya beberapa hari setelah Kanselir Jerman Friedrich Merz mengambil sikap tegas terhadap Israel yang memutuskan untuk mengambil alih Kota Gaza sepenuhnya. Dalam langkah bersejarah, Jerman menghentikan ekspor peralatan militer ke Israel untuk pertama kalinya. (Baca Juga : Jerman Stop Ekspor Militer ke Israel)
Kontras dengan Kebijakan Jerman
Keputusan Jerman ini memicu perbandingan tajam di antara negara-negara Barat. Sementara Berlin mengambil langkah tegas menghentikan aliran peralatan militer, Canberra justru tetap mempertahankan suplai komponen senjata. Banyak pihak menilai kebijakan Australia bertentangan dengan komitmen internasional dalam perlindungan hak asasi manusia.
Analis hubungan internasional menyebut bahwa keterlibatan dalam produksi komponen teknis tetap dapat dipandang sebagai dukungan tidak langsung dalam konflik bersenjata. Kondisi ini memunculkan perdebatan di tingkat nasional maupun internasional mengenai kewajiban moral dan hukum yang seharusnya dipegang Australia.
Di lapangan, tekanan terhadap Australia datang dari berbagai arah. Aktivis kemanusiaan menyerukan agar Canberra mengikuti jejak Jerman dengan menghentikan seluruh bentuk dukungan logistik militer. Mereka menilai keberlanjutan suplai komponen senjata akan memperpanjang siklus kekerasan di Gaza.
Tekanan Politik Dalam Negeri
Desakan untuk menghentikan suplai komponen F-35 juga menguat di dalam negeri. Oposisi menilai kebijakan ini merusak citra Australia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian. Sebagian LSM bahkan memperingatkan bahwa tindakan ini berpotensi melanggar prinsip hukum humaniter internasional.
Shoebridge memperingatkan bahwa setiap komponen yang dikirim pada akhirnya akan menjadi bagian dari operasi militer yang menimbulkan korban jiwa. “Setiap suku cadang adalah bagian dari rantai yang membawa kematian,” ucapnya. (Baca Juga : Aktivis Kecam Suplai Senjata Australia)
Dilema Strategis Canberra
Kini, pemerintahan Albanese berada dalam dilema besar. Menghentikan suplai komponen berarti memutus keterlibatan dalam rantai pasokan global F-35 dan berpotensi mengganggu hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Namun, mempertahankan kebijakan justru membuat Australia rentan kritik dan tekanan internasional.
Para pengamat menilai keputusan ini akan sangat menentukan reputasi Canberra di kancah global. Sebagian memandang perubahan kebijakan akan mengirim pesan kuat bahwa Australia memihak pada nilai-nilai kemanusiaan, sementara sebagian lainnya menilai konsistensi dalam komitmen industri pertahanan juga penting bagi stabilitas aliansi militer.
Dengan konflik Gaza yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, perdebatan seputar peran Australia dalam suplai senjata diperkirakan akan terus bergulir. Apa pun langkah selanjutnya, dunia akan memantau dengan cermat arah kebijakan yang diambil Canberra. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
