JAKARTA, EKOIN.CO – Pemerintah menetapkan arah pembangunan nasional yang menjadikan ekonomi syariah sebagai dasar sistem perekonomian Indonesia di masa depan. Langkah ini ditegaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Berlangganan WA Channel EKOIN
Rachmat mengungkapkan, kebijakan tersebut bertujuan menciptakan perekonomian yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. “Ini adalah arah kita ke depan. Ekonomi yang membawa tidak hanya keadilan tapi juga keberkahan. Kita ingin adil, makmur, tapi berkah,” ujarnya.
Ekonomi Syariah Masuk RPJPN dan RPJMN
Rachmat menjelaskan, nilai-nilai ekonomi syariah telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029. Langkah ini menjadi fondasi untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai keadilan.
Meski belum menjadi pusat ekonomi syariah dunia, posisi Indonesia terus menguat. Pada 2024, Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Beberapa sektor bahkan telah memimpin dunia, seperti modest fashion yang menempati peringkat pertama.
Selain itu, sektor halal pharmaceuticals & cosmetics menempati peringkat kedua, muslim friendly travel di peringkat keenam, islamic finance di peringkat keenam, media & recreation di peringkat ketujuh, serta halal food di peringkat keempat.
Bukan Sekadar Industri Halal
Rachmat menegaskan, penguatan ekonomi syariah tidak boleh berhenti pada industri halal seperti fesyen, farmasi, atau pariwisata. “Namun, kita tidak cukup hanya membangun fesyen halal, tidak cukup hanya membangun pharmaceutical halal, tidak cukup hanya membangun travel halal, tapi yang paling penting menjadikan dasar ekonomi kita ke depan berbasis syariah,” tegasnya.
Ia menilai, penerapan ekonomi berbasis syariah akan memberikan manfaat jangka panjang karena mengandung nilai keadilan dan keberkahan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Lebih jauh, Rachmat mengingatkan bahwa pembangunan bangsa harus mencakup kecerdasan yang holistik. “Membangun kecerdasan intelektual saja tidak cukup, tidak cukup pula hanya membangun kecerdasan sosial. Kita harus melangkah ke arah yang lebih tinggi lagi, yaitu kecerdasan yang berbasis nilai-nilai luhur kita, dan nilai-nilai agama kita,” jelasnya.
Kebijakan ini diharapkan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global, sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi umat. Pemerintah juga akan mendorong sinergi lintas sektor untuk mewujudkan visi tersebut.
Sejumlah pemangku kepentingan di bidang keuangan, industri, dan perdagangan disebut telah siap berkolaborasi guna mengembangkan infrastruktur pendukung. Penguatan regulasi dan ekosistem juga menjadi prioritas agar Indonesia mampu melesat menjadi pusat ekonomi syariah dunia.
Pada akhirnya, arah pembangunan ini dinilai bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan bagian dari misi peradaban yang ingin membawa kesejahteraan menyeluruh bagi masyarakat Indonesia.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
