Jakarta EKOIN.CO – Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun. Jumlah ini meningkat 9,8% dari outlook 2025 sebesar Rp690 triliun. Kenaikan tersebut diumumkan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (21/08). Fokus utama belanja ini diarahkan pada siswa dan mahasiswa, tenaga pendidik, serta sarana dan operasional pendidikan.
Pemerintah menegaskan alokasi anggaran pendidikan tetap konsisten sebesar 20% dari APBN sesuai amanat konstitusi. “Anggaran pendidikan sesuai dengan yang disampaikan DPR dan amanat konstitusi kita 20% dijaga terhadap keseluruhan belanja,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam rapat tersebut.
Baca juga : APBN 2024 Terbukti Kuat Berkat Kolaborasi DPR
Kenaikan signifikan ini dinilai penting untuk menjaga kualitas layanan pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah memastikan distribusi anggaran tepat sasaran, mulai dari program beasiswa, bantuan biaya pendidikan, hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Sebanyak Rp301,2 triliun dialokasikan langsung untuk siswa dan mahasiswa. Dana ini mencakup Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bidikmisi, Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), riset, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
KIP Kuliah dan Bidikmisi mendapat alokasi Rp17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa. Program Indonesia Pintar disiapkan Rp15,5 triliun yang ditargetkan menyentuh 21,1 juta siswa tingkat dasar hingga menengah. LPDP memperoleh Rp25 triliun untuk pembiayaan 4.000 mahasiswa, riset, dan program pendidikan strategis.
Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis yang baru diperkenalkan akan menghabiskan Rp223 triliun, mencakup 82,9 juta siswa dari berbagai jenjang. Program ini diharapkan meningkatkan kesehatan sekaligus daya konsentrasi pelajar di sekolah.
Anggaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Untuk mendukung tenaga pengajar, pemerintah menyiapkan Rp274,7 triliun. Anggaran ini meliputi tunjangan profesi guru non-PNS Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru, serta tunjangan profesi dosen non-PNS Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen.
Selain itu, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah mencapai Rp69 triliun bagi 1,6 juta guru. Adapun gaji pendidik, TPG PNS, dan TPD PNS dianggarkan sebesar Rp120,3 triliun. “Jadi ini adalah guru yang bukan pegawai negeri pun mendapatkan TPG dari APBN,” jelas Menkeu.
Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kesejahteraan yang adil kepada tenaga pendidik. Pemerintah menekankan kualitas guru dan dosen sebagai kunci keberhasilan sistem pendidikan nasional.
Infrastruktur dan Sarana Pendidikan
Selain bantuan langsung dan tunjangan, Rp150,1 triliun diarahkan untuk sarana dan prasarana pendidikan. Dana ini mencakup Program Sekolah Rakyat Rp24,9 triliun, dengan Rp20 triliun digunakan untuk pembangunan 200 lokasi sekolah dan Rp4,9 triliun untuk biaya operasional.
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan Rp64,3 triliun, menyasar 53,6 juta siswa di seluruh Indonesia. Bantuan Operasional PAUD mendapat Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta anak didik. Renovasi madrasah dan sekolah menyerap Rp22,5 triliun untuk memperbaiki 850 madrasah serta 11.686 sekolah.
Selain itu, perguruan tinggi negeri menerima bantuan operasional sebesar Rp9,4 triliun untuk 201 kampus. Pembangunan Sekolah Unggulan Garuda juga menjadi perhatian dengan alokasi Rp3 triliun untuk 9 lokasi strategis.
Sebagai bentuk desentralisasi, Rp253,4 triliun disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKDD). Dana ini mendukung tunjangan guru negeri dan swasta, biaya operasional sekolah, PAUD, serta pendidikan kesetaraan.
“Ini agar daerah di dalam melaksanakan desentralisasi yaitu fungsi pendidikan tetap bisa berjalan,” tutur Menkeu. Dengan demikian, manfaat anggaran dapat langsung dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.
Secara keseluruhan, kebijakan anggaran ini dinilai akan memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Pemerintah menargetkan akses pendidikan merata, fasilitas meningkat, serta kesejahteraan guru dan tenaga pendidik lebih terjamin.
Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah menyiapkan generasi emas Indonesia 2045 dengan dukungan pendidikan yang kokoh. Peningkatan alokasi anggaran menjadi strategi penting menghadapi tantangan kualitas SDM di masa depan.
Dengan program beasiswa, bantuan biaya sekolah, dan tunjangan tenaga pendidik, diharapkan tingkat partisipasi pendidikan terus meningkat. Selain itu, pembangunan fasilitas modern juga mendukung inovasi belajar yang relevan dengan perkembangan zaman.
Sebagai bentuk transparansi, seluruh realisasi anggaran pendidikan akan terus dipantau bersama DPR. Pemerintah menekankan pentingnya akuntabilitas agar setiap rupiah yang digelontorkan berdampak nyata pada mutu pendidikan nasional.
Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat luas dapat merasakan langsung manfaat peningkatan anggaran pendidikan. Pemerintah juga berkomitmen menjembatani kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil.
Dengan demikian, anggaran pendidikan 2026 menjadi salah satu instrumen vital untuk menjaga masa depan bangsa. Keseimbangan antara akses, mutu, dan pemerataan pendidikan akan terus diupayakan melalui kebijakan APBN.
Pada akhirnya, seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut berperan dalam mendukung program-program pendidikan. Partisipasi publik sangat penting agar cita-cita membangun sumber daya manusia unggul dapat tercapai.
Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Pendidikan yang berkualitas akan mencetak generasi muda yang inovatif, berdaya saing, dan siap menghadapi era transformasi digital.
Penutup dari kebijakan ini adalah pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci agar setiap kebijakan benar-benar menghasilkan dampak positif bagi anak bangsa.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
