Washington EKOIN.CO – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan keinginannya agar Washington memiliki kepemilikan langsung atas lahan pangkalan militer di Korea Selatan, bukan lagi menyewanya. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, di Gedung Putih pada Senin (25/8/2025). Gabung WA Channel EKOIN.
Trump menegaskan bahwa AS telah berinvestasi besar dalam infrastruktur di Semenanjung Korea. Ia menyebut ada lebih dari 40.000 tentara yang ditempatkan di sana, namun lahan yang digunakan untuk pangkalan militer tetap dalam status sewa dari Seoul.
“Mungkin salah satu hal yang ingin saya lakukan adalah meminta mereka untuk memberikan kami kepemilikan atas lahan tempat kami memiliki benteng besar,” ujar Trump.
Trump Tekankan Investasi Militer
Dalam keterangannya, Trump menilai status sewa tidak sebanding dengan kontribusi besar AS di kawasan tersebut. Ia menyebut, Amerika telah menanggung biaya pembangunan infrastruktur pertahanan dengan jumlah miliaran dolar, sementara kepemilikan lahan tetap berada di tangan Korea Selatan.
Trump menambahkan, “Saya ingin melihat apakah kami dapat membatalkan sewa dan mendapatkan kepemilikan atas lahan tempat kami memiliki pangkalan militer yang besar.”
Meski tidak menyebutkan secara spesifik pangkalan mana yang dimaksud, banyak pihak menilai pernyataan Trump kemungkinan merujuk pada Camp Humphreys. Fasilitas tersebut merupakan pangkalan terbesar AS di Korea Selatan, yang selesai dibangun pada 2018 setelah melalui proyek relokasi panjang dengan pembiayaan bersama kedua negara.
Camp Humphreys Jadi Sorotan
Camp Humphreys berada di Pyeongtaek dan kini menjadi markas utama pasukan AS di Korea Selatan. Pangkalan ini menampung puluhan ribu personel, dilengkapi infrastruktur modern, dan dianggap sebagai salah satu simbol kehadiran militer AS di kawasan Asia Timur.
Hubungan pertahanan AS-Korsel selama ini berdiri di atas prinsip aliansi strategis. Namun, pernyataan Trump memunculkan kembali perdebatan lama terkait pembagian beban biaya dan kendali atas aset militer.
Di sisi lain, pihak Korea Selatan belum memberikan komentar resmi terkait permintaan Trump tersebut. Pemerintahan Lee Jae-myung diketahui masih berupaya menjaga keseimbangan dalam hubungan diplomatik, baik dengan Washington maupun Beijing, di tengah dinamika keamanan regional.
Pernyataan Trump juga menambah daftar langkah kontroversialnya dalam kebijakan luar negeri. Sebelumnya, ia pernah menuntut Korea Selatan untuk meningkatkan kontribusi finansial dalam pembiayaan pasukan AS yang ditempatkan di negara itu.
Jika wacana kepemilikan lahan benar-benar diajukan, hal ini berpotensi menjadi isu sensitif dalam hubungan bilateral. Seoul dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga kedaulatan lahan nasional atau memenuhi desakan Washington.
Bagi AS, kepemilikan pangkalan akan memperkuat posisi strategis di Semenanjung Korea, khususnya dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara dan menjaga keseimbangan kekuatan dengan Tiongkok. Namun, langkah ini juga bisa memicu resistensi politik di dalam negeri Korea Selatan.
Sejumlah pengamat menilai, isu kepemilikan lahan pangkalan militer akan menjadi ujian awal hubungan pemerintahan baru Korea Selatan dengan Donald Trump yang kembali menjabat sebagai Presiden AS.
Ke depan, masih harus dilihat apakah permintaan Trump hanya sebatas pernyataan politik atau akan diwujudkan dalam bentuk negosiasi resmi dengan Seoul.
Pernyataan Donald Trump soal kepemilikan lahan pangkalan militer di Korea Selatan menunjukkan dorongan AS memperkuat kontrol strategis di kawasan. Langkah ini menegaskan posisi Washington dalam menjaga keamanan regional.
Bagi Korea Selatan, isu ini menuntut kehati-hatian agar tidak menimbulkan gesekan diplomatik. Kedaulatan tanah nasional bisa menjadi faktor penentu dalam merespons desakan Washington.
Seoul berpotensi menghadapi tekanan politik domestik jika harus melepas kepemilikan lahan kepada Amerika. Hal ini bisa menimbulkan perdebatan panjang di parlemen dan masyarakat.
Di sisi lain, permintaan Trump bisa memengaruhi dinamika hubungan trilateral antara AS, Korea Selatan, dan Tiongkok, yang memiliki kepentingan strategis di Semenanjung Korea.
Isu kepemilikan pangkalan militer akan tetap menjadi perhatian publik internasional, terutama karena menyangkut stabilitas keamanan di Asia Timur. ( * )
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
