Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rapat kerja hari ini, Kamis (4/9) menyepakati postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk Tahun Anggaran 2026. Pada kesepakatan tersebut, target Pendapatan Negara mengalami peningkatan Rp5,9 triliun, menjadi total Rp3.153,6 triliun. Peningkatan ini menunjukkan optimisme pemerintah dan parlemen terhadap prospek ekonomi tahun depan.
Kenaikan Pendapatan Negara ini berasal dari dua komponen utama. Komponen pertama adalah Kepabeanan dan Cukai yang mengalami kenaikan Rp1,7 triliun. Komponen kedua adalah target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya dari Kementerian dan Lembaga, yang naik Rp4,2 triliun. Dengan demikian, total target penerimaan Kepabeanan dan Cukai untuk tahun 2026 naik menjadi Rp336 triliun, sedangkan total PNBP naik menjadi Rp459,2 triliun.
Baca juga : Kebijakan Devisa Hasil Ekspor: Strategi Jaga Ekonomi Negara
Ketua Banggar, Said Abdullah, menyebut peningkatan target Pendapatan Negara sebesar Rp5,9 triliun itu akan dimanfaatkan sebagai cadangan belanja negara sebesar Rp5,2 triliun dan cadangan anggaran pendidikan sebesar Rp0,7 triliun. Pemanfaatan ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor strategis.
Said menjabarkan, kriteria pemanfaatan belanja tersebut harus sesuai dengan prioritas Presiden. Selain itu, alokasi harus ditujukan untuk fungsi utama yang belum teralokasi dan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Kriteria ini memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan efisien.
Selain menyepakati postur pendapatan, Pemerintah dan Banggar DPR juga menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro. Asumsi tersebut mencakup berbagai indikator penting yang akan menjadi dasar penyusunan anggaran. Rapat kerja ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang disepakati mencakup proyeksi Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4%. Inflasi ditargetkan berada pada 2,5%, menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Nilai tukar rupiah diasumsikan sebesar Rp16.500,0 per Dolar AS, sementara suku bunga SBN 10 tahun diproyeksikan 6,9%.
Untuk sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diasumsikan sebesar 70,0 Dolar AS per barel. Lifting migas ditargetkan 1.594 ribu barel/hari, dengan lifting minyak bumi 610 ribu barel/hari, dan lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak/hari. Asumsi-asumsi ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengelola sektor migas.
Kesepakatan juga mencakup Sasaran Pembangunan yang menjadi target pencapaian pemerintah. Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan berada di kisaran 4,44% hingga 4,96%. Angka Kemiskinan ditargetkan 6,5% hingga 7,5%, sementara Angka Kemiskinan Ekstrem disepakati antara 0% hingga 0,5%.
Rasio Gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, ditargetkan berada di rentang 0,377 hingga 0,380. Indeks Modal Manusia pada level 0,57, dan Indeks Kesejahteraan Petani pada level 0,7731. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja ditargetkan 37,95%, serta Pendapatan Nasional per Kapita (GNI) ditargetkan mencapai 5.520 Dolar AS.
Implikasi Kenaikan Pendapatan Negara
Kenaikan target Pendapatan Negara sebesar Rp5,9 triliun menjadi sinyal positif bagi ekonomi nasional. Penambahan anggaran ini memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk membiayai program-program prioritas dan menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang. Cadangan belanja negara sebesar Rp5,2 triliun menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola anggaran, yang dapat digunakan untuk merespons kebutuhan mendesak atau proyek-proyek strategis.
Sementara itu, alokasi tambahan Rp0,7 triliun untuk cadangan anggaran pendidikan menegaskan komitmen pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan adalah salah satu sektor kunci yang akan mendorong pertumbuhan jangka panjang, dan alokasi tambahan ini akan memastikan ketersediaan dana untuk program-program pendidikan yang relevan dan berkualitas.
Asumsi Makro Sebagai Fondasi Kebijakan
Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang disepakati menjadi fondasi bagi seluruh kebijakan fiskal dan moneter yang akan dijalankan pada tahun 2026. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,4% menunjukkan keyakinan pemerintah bahwa perekonomian akan terus pulih dan berkembang. Target inflasi yang rendah juga penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga.
Rapat kerja antara Pemerintah dan Banggar DPR ini menunjukkan sinergi yang baik antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan fiskal yang bertanggung jawab. Kesepakatan yang dicapai mencerminkan upaya bersama untuk memastikan RAPBN 2026 dapat menjadi instrumen efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Kesepakatan ini mencerminkan optimisme yang terukur. Target yang ditetapkan realistis, mempertimbangkan dinamika ekonomi domestik dan global. Pemerintah dan DPR telah berupaya merumuskan anggaran yang tidak hanya ambisius, tetapi juga prudent, demi menjaga kesehatan fiskal negara.
Kenaikan pendapatan negara ini juga akan membantu pemerintah dalam membiayai program-program kesejahteraan. Alokasi dana untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Pada akhirnya, kesepakatan postur sementara RAPBN 2026 ini adalah langkah awal yang penting. Anggaran yang telah disepakati ini akan menjadi panduan bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
