Jakarta, EKOIN.CO – Video pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini ramai diperbincangkan usai ditayangkan sebelum pemutaran film di berbagai bioskop. Tayangan tersebut menampilkan capaian program pemerintah, mulai dari produksi pangan hingga layanan sosial, dan menjadi topik hangat di media sosial.
Gabung WA Channel EKOIN di sini
Video singkat ini menyoroti sejumlah capaian, di antaranya produksi beras nasional hingga Agustus 2025 yang mencapai 21,76 juta ton, pembukaan lahan sawah baru seluas 225.000 hektar, serta ekspor jagung perdana sebanyak 1.200 ton. Selain itu, tayangan juga memperlihatkan keberadaan 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 20 juta penerima manfaat.
Capaian lain yang disampaikan adalah berdirinya 80.000 Koperasi Desa Merah Putih serta pendirian 100 unit Sekolah Rakyat. Sebelum menjadi sorotan publik, versi panjang dari video ini sebenarnya sudah diputar dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo saat Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2025.
Video capaian dan komunikasi publik
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menilai penggunaan bioskop sebagai medium komunikasi publik sah dan wajar. Menurutnya, pemerintah memang memiliki kewajiban untuk memastikan informasi penting tersampaikan kepada masyarakat secara luas dan efektif.
“Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sepanjang tidak melanggar aturan bioskop, medium ini sah dan wajar untuk dipilih,” jelas Fifi, Senin (15/9).
Ia menambahkan, bioskop dipilih karena mampu menghadirkan pengalaman visual dan audio yang kuat. Hal ini diyakini membuat pesan pembangunan dan kebijakan pemerintah lebih mudah diterima audiens, sebagaimana penggunaan media sosial, televisi, atau radio.
Anggota Fraksi Gerindra di DPR, Danang Wicaksana, juga menilai strategi tersebut tepat. Ia menyebut video capaian pemerintahan di bioskop sebagai langkah inovatif yang layak diapresiasi. “Saya kira video (di bioskop) itu bagus. Tidak ada yang salah. Kan bioskop bagian ruang publik,” katanya.
Danang menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan informasi pembangunan di berbagai ruang publik karena kesibukan sehari-hari membuat sebagian orang tidak sempat mengikuti kanal resmi pemerintah. Ia menilai, komunikasi inovatif ini mencegah munculnya pertanyaan publik terkait hasil kerja pemerintah.
Pandangan istana soal video capaian
Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan pemanfaatan layar bioskop sejalan dengan fungsi ruang publik lainnya. “Layar bioskop, seperti halnya televisi, media luar ruang, dan berbagai platform lainnya, adalah ruang publik yang bisa digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan, termasuk pesan komersial. Jika pesan komersial diperbolehkan, mengapa pesan dari pemerintah dan presiden tidak bisa?” ujarnya.
Hasan menambahkan, pemerintah memang berupaya menyebarkan informasi seluas-luasnya agar masyarakat memahami capaian yang telah dikerjakan Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo.
Sejalan dengan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai bahwa capaian pemerintahan perlu disebarluaskan karena bersifat positif. Menurutnya, penggunaan ruang publik sebagai media komunikasi wajar dilakukan selama tidak melanggar aturan dan tetap menjaga kenyamanan masyarakat.
“Tentu sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan keindahan maka penggunaan media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal lumrah,” ucap Prasetyo.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih memahami kebijakan serta kinerja pemerintah, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Pernyataan berbagai pihak itu menunjukkan adanya kesepahaman bahwa inovasi komunikasi publik, seperti video capaian di bioskop, menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjangkau masyarakat luas. Meski menuai beragam reaksi di ruang publik digital, pemerintah menilai langkah tersebut sebagai cara untuk memperkuat keterhubungan antara negara dan rakyat.
Video capaian pemerintahan Prabowo di bioskop menampilkan beragam hasil pembangunan, mulai dari ketahanan pangan hingga layanan pendidikan.
Pemerintah melalui Kemkomdigi menegaskan bahwa penggunaan bioskop adalah cara sah dan wajar untuk memperluas jangkauan komunikasi publik.
DPR melalui Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah ini sebagai inovasi agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi mengenai pembangunan.
Istana juga menyebut bahwa penyebaran informasi melalui ruang publik sejalan dengan fungsi ruang itu sendiri yang dapat menayangkan pesan komersial maupun non-komersial.
Dengan penekanan transparansi, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami capaian pembangunan yang telah dicapai.
Pemerintah perlu memastikan konten video capaian disajikan dengan bahasa sederhana agar lebih mudah dipahami semua kalangan.
Evaluasi berkala terhadap efektivitas tayangan di bioskop juga diperlukan agar pesan pembangunan tersampaikan optimal.
Perlu ada variasi medium komunikasi lain yang lebih interaktif untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak mengakses bioskop.
Kolaborasi dengan komunitas lokal dapat memperkuat penyebaran informasi capaian pemerintah di tingkat akar rumput.
Kedepannya, komunikasi publik yang transparan dan inovatif akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
